Berita

gambar
Lihat Berita
Berita

Lampung Selatan Jadi Contoh Nasional! Luncurkan Gerakan Cegah Stunting Lewat GENTING

DISKOMINFO LAMSEL, Natar – Kabupaten Lampung Selatan mendapat kehormatan menjadi tuan rumah Kirab Bangga Kencana Tingkat Sumatera, dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32 Tahun 2025.Acara berlangsung meriah di Desa Branti Raya, Kecamatan Natar, Rabu (25/6/2025), dan turut dirangkai dengan peluncuran Gerakan Nasional Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING).Mewakili Bupati Lampung Selatan, Wakil Bupati (Wabup) M. Syaiful Anwar, dalam sambutannya menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penurunan angka stunting yang masih menjadi tantangan nasional.Ia juga menyatakan kesiapan Kabupaten Lampung Selatan untuk menjadi pelopor dalam mewujudkan keluarga sehat dan generasi yang berkualitas.“Kirab Bangga Kencana bukan sekadar seremoni, tapi gerakan sosial yang mengingatkan kita bahwa keluarga adalah fondasi utama pembangunan bangsa,” ujar Syaiful.Lebih lanjut, Wabup Syaiful menyampaikan, bahwa peluncuran GENTING merupakan langkah nyata dalam mendukung program nasional percepatan penurunan stunting, sekaligus bentuk kepedulian Lampung Selatan terhadap generasi masa depan.“Melalui program ini, kami mengajak semua pihak, khususnya para orang tua, untuk aktif terlibat. Anak-anak harus mendapatkan gizi yang memadai, edukasi pengasuhan harus merata, dan dukungan sosial serta ekonomi harus terus diperkuat,” jelasnya. Peluncuran GENTING di Lampung Selatan diharapkan menjadi penggerak semangat bersama dalam membangun keluarga yang sehat, sejahtera, dan tangguh, demi Indonesia yang lebih baik. (ptm)[..]

Dibuat oleh : A
gambar
Lihat Berita
Informasi

Yanduk Satlantas: Inovasi Cerdas Disdukcapil Rekam KTP Lansia Hingga ODGJ Sampai ke Rumah

DISKOMINFO LAMSEL, Sidomulyo – Tak ada lagi alasan masyarakat Lampung Selatan tak memiliki identitas kependudukan. Lewat program inovatif bertajuk Yanduk Satlantas (Pelayanan Administrasi Kependudukan Sakit, Lansia, dan Disabilitas), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Lampung Selatan menyisir langsung warga yang selama ini berada di lapisan terpinggirkan, termasuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).Bukan hanya slogan, pelayanan jemput bola ini benar-benar menjangkau mereka yang tak mampu datang ke kantor pelayanan. Mulai dari lansia, penyandang disabilitas, hingga ODGJ yang selama ini kerap luput dari pendataan, kini diberi hak yang setara: memiliki dokumen kependudukan resmi.“Jangan sampai ada warga kita yang tidak terdata, termasuk ODGJ. Mereka punya hak yang sama, dan negara wajib hadir memberikan pelayanan,” tegas Paulus Christian Subianto, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Disdukcapil Lampung Selatan, saat ditemui di sela-sela kegiatan, Rabu (25/6/2025).Program ini menyambangi Kecamatan Sidomulyo dan Candipuro. Tim Disdukcapil mendatangi rumah-rumah warga untuk melakukan perekaman KTP elektronik, sekaligus pelayanan pembuatan dokumen penting lainnya seperti Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak (KIA).Respons warga? Hangat dan penuh syukur. Seperti yang dirasakan oleh Mbah Kinni, warga Desa Sidomulyo.“Alhamdulillah, saya sudah susah untuk jalan, tapi KTP masih yang lama, belum elektronik. Hari ini baru dilakukan perekaman. Terima kasih, maaf ngerepotin,” ujarnya haru. Disdukcapil Lampung Selatan memastikan, program ini bukan sekadar agenda seremonial. Ini adalah langkah nyata menghadirkan keadilan administratif bagi semua. Sebab, dokumen kependudukan bukan hanya sekadar lembaran identitas, melainkan kunci akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sosial. (ptm)[..]

Dibuat oleh : A
gambar
Lihat Berita
Berita

Bukan Sekadar Makan Malam, Gala Dinner IMM Penuh Gagasan Masa Depan Lampung

DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda – Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, menghadiri Gala Dinner dan Sarasehan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Provinsi Lampung Periode 2024–2026, Selasa malam (24/6/2025). Acara yang berlangsung di Aula Sebuku, Rumah Dinas Bupati Lampung Selatan, sebagai bagian dari rangkaian Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) IMM bertema “Kolaborasi Membangun Sai Bumi Ruwa Jurai.”Kegiatan yang ditutup dengan Focus Group Discussion (FGD) ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua I DPRD Lampung Selatan Merik Havit, Kepala Dispora, Yespi Cory, Kepala Badan Kesbangpol, Martoni Sani, dan sejumlah tamu undangan dari berbagai elemen masyarakat.Dalam sambutannya, Wabup Syaiful mengapresiasi militansi kader IMM dalam menyelenggarakan kegiatan yang penuh makna."Ini bukan sekadar seremoni, tapi ruang pertukaran gagasan dan kolaborasi strategis antara pemerintah dan intelektual muda untuk masa depan Lampung Selatan," tegasnya.Wabup Syaiful juga mendorong IMM agar terus menjadi mitra kritis yang aktif dan produktif dalam pembangunan daerah.Dalam sesi diskusi, kader IMM bernama Kelvin mengapresiasi capaian 100 hari kerja Bupati dan Wabup Lampung Selatan, namun menyoroti isu pengelolaan sampah di kawasan wisata pantai yang dinilai belum optimal.“Kalau serius ditangani, ini bisa jadi game changer bagi sektor pariwisata kita,” ucapnya.Menanggapi hal itu, Wabup Syaiful menjelaskan bahwa keterbatasan regulasi dan pembagian kewenangan kerap menjadi tantangan.“Banyak jalan ingin kita bangun, tapi tidak bisa menggunakan APBD kabupaten karena status jalannya milik provinsi atau desa. Ini harus diselesaikan secara bertahap,” jelasnya.Meski begitu, Wabup Syaiful optimistis, lewat komunikasi dua arah dan kolaborasi dengan kelompok muda seperti IMM, solusi bisa dicapai secara berkelanjutan.Sementara itu, Ketua Umum DPD IMM Provinsi Lampung, Jefri Ramdani, menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Lampung Selatan atas dukungannya. “IMM kini punya 10 ribu kader di 11 cabang, termasuk satu cabang di Australia. Dalam FGD, kami membahas banyak gagasan, termasuk pengembangan pariwisata sebagai potensi ekonomi,” ungkapnya. (Gil)[..]

Dibuat oleh : A
gambar
Lihat Berita
Berita

Lampung Selatan Masuk Daftar Elit 6 Daerah Terbaik se-Indonesia! Bupati Egi Bawa Pulang Penghargaan Bergengsi dari Jakarta

DISKOMINFO LAMSEL, Jakarta – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Kabupaten Lampung Selatan. Kali ini, apresiasi datang dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan dalam acara penganugerahan kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil mendukung implementasi Program Strengthening of Social Forestry (SSF).Dalam ajang prestisius tersebut, Kabupaten Lampung Selatan menjadi salah satu dari hanya enam daerah terpilih di empat provinsi yang menjadi lokasi program SSF. Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen dan kerja keras Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam pengelolaan perhutanan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.Sebagai bentuk penghargaan atas dukungan penuh terhadap pelaksanaan serta keberlanjutan program SSF, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menerima penghargaan bergengsi dari Kementerian Kehutanan.Piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, kepada Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, yang berlangsung di Auditorium Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Kehutanan, Jakarta, Selasa, 24 Juni 2025.“Hari ini saya menerima penghargaan Celebration Of Our Achievement, yang sekaligus menandai berakhirnya Program SSF in Indonesia Project. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Kehutanan dan World Bank melalui skema hibah Global Environment Facility,” ujar Egi dalam keterangannya.Bupati Egi menambahkan, bahwa program ini telah memberi manfaat besar, tidak hanya dalam penguatan tata kelola kehutanan sosial, tetapi juga dalam pemberdayaan masyarakat serta pelestarian lingkungan hidup. “Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi dan mendampingi kami di daerah, khususnya Kementerian Kehutanan, tim SSF Project, serta masyarakat Lampung Selatan. Semoga capaian ini menjadi pijakan awal menuju langkah-langkah keberlanjutan yang lebih kuat di masa mendatang,” kata Egi. (lmhr)[..]

Dibuat oleh : A
gambar
Lihat Berita
Berita

Ketua Baru DWP Lampung Selatan Resmi Dilantik! Ratna Yanuana Siap Bawa Perubahan

DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda – Estafet kepemimpinan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Lampung Selatan resmi berganti. Ratna Yanuana Supriyanto dilantik sebagai Ketua DWP menggantikan Pelaksana tugas (Plt) sebelumnya, Elfi Kurniyati Dulkahar, dalam acara serah terima jabatan di Aula Krakatau, kantor bupati setempat, Selasa (24/6/2025).Dalam sambutannya, Ratna Yanuana Supriyanto menyampaikan terima kasih atas amanah yang diberikan dan berkomitmen menjadikan DWP sebagai organisasi perempuan yang adaptif, kolaboratif, dan berdampak bagi masyarakat. "Sebagai Ketua baru, saya sadar tanggung jawab ini besar. Namun dengan semangat dan dukungan semua pihak, Bismillah, kita BISA," ucapnya optimis.Istri Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan itu juga menegaskan fokus utama DWP ke depan, yaitu memperkuat sinergi internal, meningkatkan program pemberdayaan perempuan, dan membangun ruang kolaborasi yang harmonis serta produktif.Mewakili Ketua TP PKK Zita Anjani, Wakil Ketua TP PKK Lampung Selatan, Reni Apriyani, turut menyampaikan ucapan selamat kepada Ketua DWP yang baru dan mengapresiasi dedikasi Elfi Kurniyati selama masa transisi kepemimpinan.“Kami yakin, di bawah kepemimpinan Ibu Ratna, DWP akan semakin solid, sinergis dengan TP PKK, dan berkontribusi nyata dalam memberdayakan perempuan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga ASN di Lampung Selatan,” ujar Reni.Ia juga menekankan pentingnya sinergi antarlembaga perempuan dalam mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.“Mari kita bahu membahu untuk mewujudkan visi Kabupaten Lampung Selatan yang berkeadilan, khususnya dalam aspek pemberdayaan perempuan,” tambahnya.Sementara itu, dalam kapasitasnya sebagai Penasihat DWP, Sekretaris Daerah Lampung Selatan, Supriyanto, memberikan apresiasi atas kinerja Elfi Kurniyati Dulkahar selama menjabat dan menyampaikan harapan besar kepada ketua yang baru.“Lampung Selatan tidak kekurangan perempuan hebat. Namun, kita memerlukan perempuan yang tangguh dan berdedikasi seperti Ibu Elfi. Saya percaya Ibu Ratna akan menjadi sosok inspiratif yang menopang peran strategis DWP dalam pembangunan daerah,” kata Supriyanto.Ia juga mengajak seluruh jajaran DWP untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan kolaborasi demi menghadirkan program-program yang bermanfaat, baik untuk organisasi maupun masyarakat secara luas. Dengan semangat dan kepemimpinan baru, DWP Lampung Selatan diharapkan terus berkembang sebagai wadah pemberdayaan perempuan yang kuat, solutif, dan berkontribusi dalam mendukung agenda pembangunan daerah. (Nsy)[..]

Dibuat oleh : A
gambar
Lihat Berita
Berita

Rapat Paripurna DPRD Lampung Selatan: Pendapatan Daerah 2024 Tembus 99,99 Persen, Belanja Capai 94 Persen!

DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.Rapat yang digelar di ruang sidang utama Gedung DPRD, Senin (23/6/2025), dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lampung Selatan, Erma Yusneli, serta didampingi Wakil Ketua I Merik Harvit, Wakil Ketua II A. Benny Raharjo, dan Wakil Ketua III Bella Jayanti. Turut hadir 34 anggota DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah Supriyanto, para kepala perangkat daerah, serta para camat se-Kabupaten Lampung Selatan.Mengawali agenda rapat, Wakil Bupati (Wabup) Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar menyampaikan realisasi pelaksanaan APBD 2024. Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp2,45 triliun, dan berhasil terealisasi hingga Rp2.453.782.904.557,94 atau 99,99 persen.Untuk Belanja Daerah, dari total anggaran Rp2,52 triliun, telah terealisasi sebesar Rp2.377.197.871.425,94 atau sekitar 94,03 persen.“Selain pendapatan dan belanja, struktur APBD juga mencakup komponen pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan Netto dianggarkan sebesar Rp74,1 miliar dan terealisasi sebesar Rp78,1 miliar atau 105,39 persen,” jelas Wabup Syaiful.Lebih lanjut, Wabup Syaiful memaparkan ringkasan kerangka perhitungan APBD 2024. Total realisasi Pendapatan dan Pembiayaan Daerah mencapai Rp2,53 triliun, sementara realisasi belanja sebesar Rp2,37 triliun.Dalam laporannya, Syaiful juga mengumumkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 telah selesai diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Lampung.“Alhamdulillah, Pemkab Lampung Selatan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk yang ke-9 kalinya secara berturut-turut,” ujarnya bangga.Usai penyampaian laporan dari Wabup, rapat dilanjutkan dengan pandangan umum dari delapan fraksi DPRD, yakni PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, PKS, PAN, dan Demokrat.Wabup Syaiful menyampaikan apresiasi atas perhatian, saran, dan catatan yang disampaikan para anggota dewan.“Pandangan dan masukan yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian dan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel,” kata Wabup Syaiful.Ia pun berharap, seluruh catatan dari DPRD menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pembangunan ke depan. “Dengan semangat kemiteraan antara eksekutif dan legislatif, semua masukan akan kami pelajari dan tindak lanjuti sesuai prioritas serta kebutuhan daerah,” tutup Wabup. (lmhr-kmf)[..]

Dibuat oleh : A
gambar
Lihat Berita
Berita

Dokumen KUA-PPAS Disahkan, DPRD dan Pemkab Lampung Selatan Sepakat Ubah Prioritas Anggaran

DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.Kesepakatan ini dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, dan unsur pimpinan DPRD: Ketua Erma Yusneli, Wakil Ketua I Merik Harvit, Wakil Ketua II A. Benny Raharjo, dan Wakil Ketua III Bella Jayanti.Penandatanganan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Lampung Selatan pada Senin, 23 Juni 2025, dan dihadiri oleh 37 anggota dewan dari seluruh fraksi: PKB, Gerindra, PDI-P, Golkar, NasDem, PKS, PAN, dan Demokrat.“Kesimpulan rapat paripurna hari ini adalah menerima dan menyetujui KUA PPAS Perubahan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 untuk disepakati bersama,” ujar Ketua DPRD Lampung Selatan, Erma Yusneli, selaku pimpinan rapat.Instrumen Kebijakan Pembangunan Tahun 2025Mewakili Bupati Lampung Selatan, Wakil Bupati M. Syaiful Anwar menjelaskan bahwa kesepakatan ini menjadi bentuk persetujuan antara pihak eksekutif dan legislatif untuk pelaksanaan pembangunan daerah.“Dengan sinergi antara eksekutif dan legislatif, Pemkab Lampung Selatan tetap berkomitmen memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya cita-cita mulia: Lampung Selatan yang maju,” ungkapnya.Lebih lanjut, Wakil Bupati M. Syaiful Anwar menambahkan bahwa Perubahan KUA-PPAS merupakan dokumen responsif terhadap: dinamika kebutuhan masyarakat, perkembangan ekonomi terkini, serta kondisi fiskal daerah yang terus bergerak dinamis.Dokumen ini tidak hanya mencerminkan strategi anggaran, tetapi juga menjawab tantangan aktual yang dihadapi masyarakat Lampung Selatan. “Seluruh catatan, koreksi, rekomendasi, kritik, dan saran dari Badan Anggaran DPRD telah kami terima. Itu akan menjadi materi penting dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,” tutupnya. (lmhr)[..]

Dibuat oleh : A
gambar
Lihat Berita
Berita

Sekjen Kemendagri Ultimatum Daerah: Jangan Tunggu, Segera Turun Pantau Harga!

DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda – Lonjakan harga pangan kian terasa mencekik. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, menegaskan bahwa inflasi bukan hanya soal angka atau statistik, melainkan realita yang langsung dirasakan masyarakat di seluruh penjuru negeri.“IPH (Indeks Perkembangan Harga) memang jadi acuan, tapi ini bukan hanya masalah data di atas kertas. Kita harus kerja nyata, karena masyarakat sudah merasakan langsung harga yang terus naik,” tegas Tomsi saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara virtual pada Senin, 23 Juni 2025.TPID Lampung Selatan Ikut Pantau Harga dari DaerahRakor yang diselenggarakan oleh Kemendagri tersebut juga diikuti oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lampung Selatan, yang hadir secara daring melalui aplikasi Zoom dari Ruang Bagian Perekonomian, kantor bupati setempat.Dalam rapat tersebut, Tomsi menyampaikan kekhawatiran terhadap kenaikan harga sejumlah komoditas pangan utama, seperti: beras, daging ayam, bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit.Kenaikan harga ini terutama terjadi pada minggu ketiga bulan Juni, dan dinilai sebagai sinyal penting yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.Tomsi juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat sebenarnya telah melakukan antisipasi. Salah satunya melalui kesepakatan dengan Bappenas terkait program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Namun, hingga saat ini pelaksanaannya masih belum optimal.“Dua minggu lalu kita sudah sepakat SPHP segera dijalankan. Tapi memang, proses administrasi perlu dipercepat. Ini masih jadi pekerjaan rumah besar kita,” ujarnya.Tomsi menekankan bahwa pengendalian inflasi bukan hanya tanggung jawab pusat. Daerah harus aktif dan sigap dalam memantau dan menstabilkan harga.“Jangan menunggu. Kepala daerah harus bergerak cepat, pantau perkembangan harga, turun langsung ke lapangan,” imbuhnya.Dengan momen Iduladha dan tahun ajaran baru yang semakin dekat, pemerintah pusat berharap agar pemerintah daerah tidak terlambat mengambil langkah konkret, demi menjaga daya beli masyarakat yang semakin tertekan. “Harga di pasar adalah cermin kinerja kita. Jangan biarkan rakyat terus terbebani,” kata Tomsi Tohir. (ptm)[..]

Dibuat oleh : A
gambar
Lihat Berita
Informasi

Baru! Aplikasi SIP ON, Solusi Cerdas Urus Izin Praktik Tenaga Kesehatan

DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda - Kabar gembira bagi seluruh tenaga kesehatan di Kabupaten Lampung Selatan! Kini, tak perlu lagi repot datang ke kantor hanya untuk mengurus izin praktik. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), telah menghadirkan inovasi layanan berbasis digital bernama SIP ON (Sistem Informasi Perizinan Online).Sebelumnya, pengurusan izin praktik kesehatan di wilayah ini masih dilakukan secara manual. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan platform OSS-RBA milik Kementerian Investasi dan Hilirisasi, yang belum mengakomodasi kebutuhan perizinan tenaga kesehatan secara penuh.Akibatnya, para tenaga medis terpaksa datang langsung ke Kantor DPMPTSP atau Mal Pelayanan Publik (MPP) Kalianda, yang tentu menyita waktu, tenaga, dan biaya. Terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari pusat kota.“Inovasi ini merupakan terobosan besar untuk mempermudah akses layanan perizinan sektor kesehatan, demi pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih baik,” ujar Kepala DPMPTSP Lampung Selatan, Rio Gismara, dalam keterangannya, Senin (23/6/2025).Solusi Praktis untuk Wilayah yang LuasDengan luas wilayah lebih dari 2.000 km², mencakup 260 desa dan 4 kelurahan di 17 kecamatan, pengurusan izin secara manual jelas menjadi tantangan tersendiri. Namun, tantangan itu kini terjawab lewat SIP ON, yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui komputer maupun smartphone, di alamat:📍 https://dpmpptsp.lampungselatankab.go.id/ 30 Jenis Layanan Perizinan Kesehatan TersediaLewat SIP ON, sebanyak 30 jenis layanan perizinan sektor kesehatan bisa diakses secara online. Mulai dari Surat Izin Praktik Bidan Mandiri, Izin Klinik, hingga Izin Radiologi, semuanya tersedia dalam satu aplikasi.Yang lebih menarik, sistem ini menggunakan mekanisme input mandiri (self-declare), sehingga tenaga kesehatan bisa langsung mengisi data dan memantau progres perizinan mereka tanpa perlu antre atau bolak-balik ke kantor.Meski belum diresmikan secara formal, layanan SIP ON telah berjalan sejak 1 Mei 2025. Hingga kini, sudah tercatat: 149 izin telah terbit, dan 61 izin ditolak.Angka ini menunjukkan antusiasme dan efektivitas implementasi awal aplikasi tersebut.“Tenaga kesehatan cukup membuka aplikasi SIP ON, isi data, dan pantau prosesnya sendiri. Semudah itu,” tambah Rio.Dengan hadirnya SIP ON, Pemkab Lampung Selatan membuktikan komitmennya untuk terus meningkatkan layanan publik berbasis digital, khususnya dalam sektor kesehatan. Kini, urusan perizinan jadi lebih mudah, cepat, hemat waktu dan biaya, tanpa mengorbankan kenyamanan atau efisiensi. (ptm)[..]

Dibuat oleh : A
gambar
Lihat Berita
Informasi

Tancap Gas! Pemkab Lampung Selatan Gaspol Lawan Stunting Lewat GENTING

DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda – Upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia kini memasuki babak baru. Pemerintah pusat bersama seluruh daerah akan meluncurkan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) sebagai aksi kolaboratif masif untuk menyelamatkan generasi masa depan bangsa.Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk KB) Kabupaten Lampung Selatan, Rikawati, dalam keterangannya pada Senin (23/6/2025).Rikawati menjelaskan, Program GENTING dirancang sebagai wujud nyata keterlibatan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, tokoh masyarakat, hingga individu yang bersedia menjadi “orang tua asuh” bagi anak-anak yang berisiko mengalami stunting.Dengan mengusung semangat gotong royong, gerakan ini diharapkan mampu memutus rantai stunting yang selama ini menghambat kualitas sumber daya manusia Indonesia.“Ini bukan sekadar program seremonial, ini adalah panggilan moral bagi kita semua. Tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang tumbuh terhambat akibat stunting,” tegas Rikawati.Ia mengungkapkan bahwa peluncuran resmi GENTING akan dilaksanakan serentak di seluruh provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia pada 25 Juni 2025.“Untuk Kabupaten Lampung Selatan, launching akan dipusatkan di Kecamatan Natar dan rencananya akan diresmikan langsung oleh Bupati Egi,” jelasnya.Menariknya, lanjut Rikawati, program ini terbuka bagi siapa saja yang ingin berkontribusi menjadi orang tua asuh. Bentuk dukungan bisa berupa pemberian nutrisi, pemantauan tumbuh kembang anak, edukasi kepada keluarga, hingga penyediaan fasilitas kesehatan di wilayah rawan stunting. “Melalui GENTING, pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu padu, saling bergandengan tangan, dan menunjukkan kepedulian. Dengan sinergi semua elemen masyarakat, kita optimistis dapat melahirkan generasi sehat, cerdas, dan bebas stunting,” kata Rikawati. (ptm)[..]

Dibuat oleh : A