Berita

Lihat berita di kabupaten Lampung Selatan.

gambar
  • MAS
  • 05-03-2026

Bahas Operasi Tambang PT Batu Berkah, Supriyanto: Usaha Jalan, Manfaat untuk Warga Harus Nyata

DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menegaskan bahwa keberadaan perusahaan di wilayahnya harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Hal itu mengemuka dalam rapat koordinasi Forum Penataan Ruang yang membahas persetujuan kegiatan kesesuaian pemanfaatan ruang milik PT Batu Berkah.Rapat yang berlangsung di ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (5/3/2026), dipimpin langsung Sekda Supriyanto, dan dihadiri para kepala perangkat daerah, Camat Katibung, Kepala Desa Tanjung Agung, serta jajaran terkait.Dalam pertemuan tersebut, sejumlah perangkat daerah menyampaikan berbagai saran dan masukan terkait aktivitas perusahaan yang telah berjalan beberapa tahun terakhir dan direncanakan akan beroperasi hingga 15 tahun ke depan.Sekda Supriyanto menegaskan, aktivitas perusahaan tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan usaha, tetapi juga harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.Menurutnya, kontribusi perusahaan dapat diwujudkan melalui berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), seperti pemberian beasiswa pendidikan, bantuan bedah rumah, hingga kegiatan sosial lainnya yang dapat dirasakan masyarakat secara merata.“Keberadaan perusahaan harus bisa memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Misalnya melalui program CSR seperti beasiswa pendidikan, bantuan bedah rumah, maupun kegiatan sosial lainnya yang dapat dirasakan masyarakat secara merata,” ujar Supriyanto.Agar pelaksanaan program tersebut lebih terarah, Supriyanto juga meminta pihak perusahaan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terkait penyaluran program CSR.Selain aspek sosial, pemerintah daerah juga menyoroti dampak aktivitas perusahaan terhadap lingkungan dan infrastruktur, terutama kondisi jalan yang dilalui kendaraan operasional.“Kendaraan operasional harus menggunakan angkutan sesuai tonase yang diizinkan. Jangan sampai aktivitas perusahaan justru merusak infrastruktur jalan yang saat ini dalam kondisi baik,” tegasnya.Ia juga meminta perusahaan memperhatikan berbagai potensi dampak sosial yang mungkin muncul, seperti polusi udara, kesehatan masyarakat, hingga potensi kerusakan lingkungan.Upaya mitigasi yang dapat dilakukan antara lain dengan melakukan penanaman pohon di sepanjang jalur angkutan untuk mengurangi polusi udara serta menata sistem drainase agar tidak menimbulkan genangan atau banjir di sekitar lokasi kegiatan.Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga mendorong perusahaan memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal serta mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar wilayah operasional guna meningkatkan perekonomian masyarakat.Aspek keselamatan masyarakat di sekitar jalur operasional juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Perusahaan diminta menyediakan penerangan jalan serta memastikan tidak ada tumpahan material batu di jalan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan.Selain itu, perusahaan juga diminta memperhatikan waktu operasional kegiatan, termasuk memberikan pemberitahuan kepada pemerintah desa apabila akan dilakukan kegiatan peledakan material agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat.Menanggapi berbagai masukan tersebut, perwakilan PT Batu Berkah, Fevian Prasetyo, menyatakan pihaknya menerima seluruh catatan yang disampaikan dalam rapat dan akan menindaklanjutinya melalui komitmen tertulis.“Kami menerima seluruh masukan dari peserta rapat dan akan menindaklanjuti dengan membuat komitmen tertulis. Apa yang masih kurang dan belum sesuai akan kami benahi agar ke depan bisa berjalan lebih baik,” ujar Fevian.Ia juga menyampaikan kesiapan perusahaan untuk membantu masyarakat sekitar, termasuk memenuhi permintaan material tambang yang dapat dimanfaatkan untuk menimbun jalan desa yang rusak. Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemkab Lampung Selatan berharap aktivitas perusahaan dapat berjalan sesuai regulasi serta memberikan dampak positif bagi masyarakat, lingkungan, dan pembangunan daerah di sekitar wilayah operasional. (Nsy-Kmf)

gambar
  • MAS
  • 04-03-2026

Safari Ramadan di Sragi, Wabup Syaiful: Pembangunan Harus Terasa hingga Rumah Warga

DISKOMINFO LAMSEL, Sragi - Safari Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan kembali menjadi ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat. Dalam kunjungan yang dipusatkan di Masjid Al Jihad, Desa Margajasa, Kecamatan Sragi, Rabu (4/3/2026), Wakil Bupati (Wabup) Lampung Selatan M. Syaiful Anwar menegaskan bahwa pembangunan harus benar-benar dirasakan hingga ke rumah-rumah warga.Kegiatan tersebut dihadiri pejabat utama dan jajaran kepala perangkat daerah Pemkab Lampung Selatan, Camat Sragi, kepala desa se-Kecamatan Sragi, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. Safari Ramadan juga diisi tausiah oleh Ustaz Sutino Sasmito.Dalam sambutannya, Syaiful menekankan bahwa Safari Ramadan bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan momentum mempererat silaturahmi dan memperkuat komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.“Safari Ramadan ini adalah momentum silaturahmi sekaligus ruang dialog. Pemerintah hadir untuk menyapa, mendengar, dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan benar-benar dirasakan manfaatnya sampai ke rumah-rumah warga,” ujar Syaiful.Ia juga mengingatkan pentingnya soliditas aparatur dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik. Menurutnya, kekompakan menjadi kunci agar program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.“Pemerintah harus solid. Pemerintah harus satu barisan. Pemerintah harus bekerja untuk masyarakat,” tegasnya.Pada kesempatan tersebut, Syaiful memaparkan realisasi pembangunan infrastruktur di Kecamatan Sragi pada Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran sebesar Rp7,2 miliar.Anggaran itu digunakan untuk peningkatan jalan sepanjang 4,7 kilometer, pembangunan dan perbaikan jembatan, serta pembangunan drainase sepanjang 1.147 meter.Menurutnya, infrastruktur merupakan fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan tidak hanya diukur dari proyek fisik, tetapi dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.“Infrastruktur adalah tulang punggung pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sejati adalah ketika ekonomi masyarakat tumbuh, anak-anak muda memiliki harapan, dan martabat masyarakat meningkat,” ungkapnya.Dalam Safari Ramadan tersebut, Pemkab Lampung Selatan menyerahkan 35 paket sembako untuk anak-anak yatim serta hibah sebesar Rp15 juta bagi Masjid Al Jihad Desa Margajasa.Mengakhiri sambutannya, Syaiful mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan Ramadan sebagai momentum memperkuat gotong royong, menjaga integritas, serta membangun desa secara berkelanjutan. “Mari jadikan Ramadan sebagai energi perubahan. Kita bangun desa dengan gotong royong, kuatkan ekonomi masyarakat, dan jaga moralitas serta integritas. Lampung Selatan harus maju, Sragi harus berkembang, dan kita semua adalah bagian dari perjalanan menuju Indonesia Emas 2045,” tutupnya. (lmhr-Kmf)

gambar
  • MAS
  • 04-03-2026

Siapkan MoU Tiga Tahun, Pemkab Lampung Selatan-Kejari Perkuat Pengawalan Hukum Akselerasi Asta Cita

DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan membahas perpanjangan Kesepakatan Bersama (MoU) guna memperkuat pengawalan hukum dalam percepatan program Asta Cita di daerah tersebut. Kerja sama yang direncanakan berlaku selama tiga tahun itu diharapkan menjadi fondasi sinergi baru dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah.Pembahasan dilakukan menyusul berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebelumnya pada Mei mendatang. Evaluasi dan pembaruan substansi kesepakatan dinilai penting agar kolaborasi kedua institusi tetap relevan dengan dinamika kebijakan, khususnya dalam mendukung akselerasi program prioritas Presiden.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan, Darmawan, mengatakan perpanjangan MoU tersebut bukan sekadar formalitas administratif, melainkan momentum penyesuaian dengan semangat baru pembangunan daerah.“Kita ketahui bersama, perjanjian kerja sama ini berakhir pada bulan Mei. Namun sekarang ini semangat baru untuk Lampung Selatan maju, kita harus adaptif. Kerja sama yang kita lakukan selama ini mungkin akan ada evaluasi dan ada yang dirubah,” ujar Darmawan.Ia menjelaskan, ruang lingkup kerja sama mencakup bantuan hukum, kuasa hukum, pertimbangan hukum, hingga tindakan hukum lain yang diperlukan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan. Seluruh perangkat daerah diminta aktif mengoptimalkan kerja sama tersebut sesuai bidang tugas masing-masing.“Objek kita meliputi bantuan hukum, kuasa hukum, pertimbangan hukum dan lainnya. Banyak yang bisa kita manfaatkan. Mohon nanti masing-masing perangkat daerah bisa menuangkan ini sesuai dengan bidangnya,” tegasnya.Sementara itu, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Lampung Selatan, Dekrit Dirga Saputra, S.H., menyampaikan bahwa kolaborasi yang telah berjalan sekitar empat tahun terakhir terbukti memberikan manfaat signifikan dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah, khususnya pada bidang perdata dan tata usaha negara.“Selama ini kita sudah berjalan empat tahunan. Harapan saya kerja sama ini tetap berlangsung dan berjalan. Terkait kerja sama ke depan, saya menerima beberapa masukan,” ungkapnya.Menurut Dekrit, berkembangnya kebijakan dan program pemerintah, terutama dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden, menuntut adanya penyesuaian dalam substansi Kesepakatan Bersama agar selaras dengan arah kebijakan nasional.“Dengan berkembangnya kebijakan program pemerintah, saya mendapatkan masukan perlu dimasukkan mengakselerasi Asta Cita Presiden dalam substansi kerja sama,” jelasnya. Dengan perpanjangan kesepakatan selama tiga tahun ke depan, sinergi antara Pemkab dan Kejari diharapkan semakin solid dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, sekaligus mempercepat realisasi program pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan. (ptm-Kmf)

gambar
  • MAS
  • 04-03-2026

Rakor Perdana 2026, Satgas MBG Lampung Selatan Siap Awasi Ketat Program Makan Bergizi Secara Berkala

DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda - Satuan Tugas (Satgas) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap anak menerima makanan bergizi, aman, dan tepat sasaran. Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) perdana tahun 2026 yang digelar di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Rabu (4/3/2026).Rakor dipimpin Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Lampung Selatan, Tri Umaryani, selaku Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Lampung Selatan. Kegiatan itu dihadiri para kepala perangkat daerah, camat, koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kecamatan, Ketua MBG kecamatan, serta jajaran terkait lainnya.Dalam arahannya, Tri Umaryani menegaskan bahwa Program MBG merupakan prioritas nasional yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, program ini memiliki tujuan strategis dalam mempersiapkan generasi penerus yang sehat dan berkualitas.“Program MBG ini membawa semangat dan tujuan yang sangat mulia. Kita ingin memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi, halal, dan thayyib, karena merekalah yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan dan pembangunan, khususnya di Kabupaten Lampung Selatan,” ujarnya.Ia menekankan, pelaksanaan MBG tidak hanya berbicara soal distribusi makanan, tetapi juga menyangkut kualitas gizi, keamanan pangan, serta ketepatan sasaran penerima manfaat. Oleh sebab itu, koordinasi lintas sektor dinilai menjadi faktor kunci keberhasilan.“Kita harus pastikan makanan yang sampai di piring anak-anak benar-benar sesuai standar. Di sisi lain, program ini juga harus mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan,” tegasnya.Rakor tersebut merupakan yang pertama digelar pada 2026 dan akan dilaksanakan secara rutin setiap tiga bulan sebagai forum evaluasi dan perbaikan. Tri menyebut, MBG merupakan program yang sensitif dan dinamis sehingga membutuhkan respons cepat terhadap berbagai persoalan di lapangan. “Evaluasi berkala menjadi keharusan agar pelaksanaannya semakin optimal,” katanya.Empat agenda utama dibahas dalam rakor tersebut, yakni laporan evaluasi kinerja penyelenggaraan MBG yang sedang berjalan, penyampaian catatan dan temuan lapangan yang telah ditindaklanjuti Satgas Kabupaten, tanggapan para camat selaku kepala wilayah, serta respons dari masing-masing SPPG terhadap hasil evaluasi.Dalam kesempatan itu, Tri juga menegaskan peran strategis camat dalam memastikan kelancaran pelaksanaan program di wilayahnya masing-masing.“Camat adalah kepala wilayah. Ketika ada permasalahan di lapangan, koordinasi harus berjalan cepat dan baik. Semua harus bergerak bersama demi memastikan program ini berjalan sesuai tujuan,” ujarnya.Berdasarkan data Satgas, saat ini terdapat 123 SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Lampung Selatan, 13 unit telah dibangun namun belum beroperasi, serta 34 unit masih dalam proses pembangunan. Dengan demikian, total keseluruhan mencapai sekitar 170 SPPG dan jumlah tersebut diproyeksikan terus bertambah seiring penyesuaian petunjuk teknis berbasis kebutuhan riil di lapangan.Selain berdampak pada peningkatan kualitas gizi anak, Program MBG juga dinilai berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Perputaran anggaran harian dari kegiatan MBG disebut cukup besar dan mendorong sektor perdagangan, khususnya makanan dan minuman.Hal itu sejalan dengan capaian pertumbuhan ekonomi Lampung Selatan yang mencapai 5,71 persen, lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 5,11 persen.Namun demikian, Tri mengingatkan agar manfaat ekonomi dari program tersebut benar-benar dirasakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.“Kita ingin ekonomi tumbuh merata. Jangan sampai hanya dinikmati pengusaha besar, tetapi UMKM lokal harus menjadi bagian utama dari rantai pasok program ini,” jelasnya. Melalui rakor perdana tahun 2026 tersebut, Satgas MBG Kabupaten Lampung Selatan menegaskan komitmen untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas penyelenggaraan, serta memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata, baik bagi anak-anak sebagai penerima manfaat maupun bagi pertumbuhan ekonomi daerah. (Nsy-Kmf)

Lihat Selengkapnya

Etalase Kabupaten Lampung Selatan

destinasi

Pemerintah Kab Lampung Selatan
destinasi

Pendidikan dan Kebudayaan
destinasi

Kesehatan
destinasi

Transportasi
destinasi

Pelayanan Informasi Publik
destinasi

Wisata dan Rekreasi
destinasi

Pelayanan Publik
destinasi

Open Data

Lihat Selengkapnya

Destinasi Wisata

Silakan pilih kategori sesuai yang anda butuhkan.

destinasi
9 Program

Pantai
destinasi
0 Program

Hotel

Capaian/Prestasi

Lihat Capaian/Prestasi di Kabupaten Lampung Selatan.

Lihat Selengkapnya

"Mari Kita Wujudkan Lampung Selatan Lebih Maju Dan Sejahtera Dengan Masyarakat Yang Produktif"

bupati wakil bupati