Berita

Lihat berita di kabupaten Lampung Selatan.

gambar
  • MAS
  • 18-02-2026

Urus Adminduk hingga Pajak Tak Perlu Jauh, Pemkab Lampung Selatan Hadirkan Layanan Terpadu di Desa Mulai April 2026

DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan akan menghadirkan pelayanan terpadu keliling ke kecamatan dan desa secara rutin setiap hari Rabu mulai 1 April 2026. Program ini menjadi langkah konkret untuk memastikan layanan publik semakin dekat, cepat, dan terukur bagi masyarakat.Kebijakan tersebut dibahas dalam rapat persiapan tindak lanjut hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Lampung Selatan yang digelar di Ruang Rapat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Lampung Selatan, Rabu (18/2/2026). Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, dan dihadiri para staf ahli bupati, asisten, serta kepala perangkat daerah terkait.Sekda Supriyanto menegaskan, pola pelayanan jemput bola sejatinya telah berjalan. Namun, mulai April mendatang, sistem tersebut diperkuat dengan jadwal rutin dan integrasi lintas perangkat daerah agar lebih efektif.“Setiap hari Rabu kita akan turun ke kecamatan dan desa secara bergilir. Ini akan menjadi agenda rutin mingguan agar pelayanan semakin dekat, cepat, dan terukur. Saya yakin ini akan meningkatkan kepuasan masyarakat, termasuk dalam capaian PBB,” ujar Supriyanto.Titik pelayanan akan ditentukan masing-masing kecamatan, baik di aula kantor kecamatan maupun balai desa yang representatif. Saat ini, jadwal desa yang akan dikunjungi masih dalam tahap penyusunan dan akan segera diumumkan kepada publik.Pelayanan terpadu tersebut melibatkan berbagai perangkat daerah, antara lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BPPRD, Dinas Perizinan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta instansi terkait lainnya.Melalui program ini, masyarakat dapat mengakses beragam layanan dalam satu lokasi, mulai dari administrasi kependudukan, perpajakan daerah, perizinan, layanan kesehatan, hingga pelayanan administrasi lainnya. Integrasi layanan ini diharapkan memangkas waktu, biaya, dan jarak yang selama ini menjadi kendala bagi warga di wilayah desa.Selain mendekatkan pelayanan, program ini juga menjadi bagian dari percepatan misi Bupati Lampung Selatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Inisiatif tersebut selaras dengan implementasi program Lampung Selatan BETIK (Bebas Transaksi Ilegal dan Korupsi), yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan langsung kepada masyarakat. Dengan sistem yang lebih terjadwal dan terintegrasi, Pemkab Lampung Selatan berharap pelayanan publik tidak hanya semakin efektif, tetapi juga mampu menjangkau masyarakat hingga tingkat desa secara berkelanjutan. (Nsy-Kmf)

gambar
  • MAS
  • 18-02-2026

Sekjen Kemendagri Ingatkan Ancaman Lonjakan Harga Pangan, TPID Lampung Selatan Perkuat Pengawasan Pasar

DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda - Sehari menjelang Ramadan, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, mengingatkan pemerintah daerah agar mewaspadai potensi lonjakan harga pangan yang kerap terjadi menjelang bulan suci.Ia menegaskan, stabilitas harga bahan pokok menjadi tantangan serius yang harus diantisipasi bersama agar tidak membebani masyarakat.Pernyataan tersebut disampaikan Tomsi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang digelar secara virtual, Rabu (18/2/2026). Rakor rutin ini diikuti pemerintah daerah seluruh Indonesia, termasuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lampung Selatan.“Seluruh rakyat Indonesia ingin harga yang terjangkau. Kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bahkan sebelum masuk pun harga sudah mulai naik. Ini tantangan kita, dan kita harus punya cara untuk mengantisipasi sebaik-baiknya,” tegas Tomsi.Rakor tersebut menjadi forum pemantauan kondisi inflasi daerah sekaligus sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Fokus pembahasan meliputi stabilitas harga pangan strategis, kelancaran distribusi barang, hingga langkah intervensi cepat yang dapat ditempuh jika terjadi gejolak harga.Di Kabupaten Lampung Selatan, TPID mengikuti rakor secara daring dari ruang Kepala Bagian Perekonomian, Kantor Bupati Lampung Selatan. Pemerintah daerah menyatakan komitmennya untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan distributor dan pelaku usaha guna memastikan ketersediaan pasokan tetap aman.Pemantauan stok dan harga di pasar tradisional juga terus dilakukan sebagai langkah preventif. Terakhir, pengawasan dilakukan di Pasar Sidomulyo pada Selasa (17/2), bersama Ketua Tim Penggerak PKK Lampung Selatan, Zita Anjani. Kegiatan tersebut bertujuan memastikan harga tetap terkendali dan pasokan kebutuhan pokok mencukupi menjelang Ramadan. Melalui rakor rutin ini, pemerintah berharap sinergi pusat dan daerah semakin solid dalam menjaga stabilitas harga. Pengendalian inflasi dinilai menjadi kunci untuk mempertahankan daya beli masyarakat sekaligus menjamin kebutuhan pokok dapat diakses dengan harga wajar selama Ramadan. (ptm)

gambar
  • MAS
  • 17-02-2026

Hilal Tak Terlihat di POB Bukit Gelumpai, Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan 19 Februari 2026

DISKOMINFO LAMSEL, Rajabasa - Langit senja di Pantai Canti, Kecamatan Rajabasa, Selasa (17/2/2026), menjadi saksi ikhtiar penentuan awal Ramadan 1447 Hijriah di Kabupaten Lampung Selatan. Dari Pusat Observasi Bulan (POB) Bukit Gelumpai, para ahli falak memantau hilal, namun hasilnya belum memenuhi kriteria visibilitas yang ditetapkan pemerintah.Pemantauan yang digelar Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung itu menyatakan hilal tidak terlihat. Dengan demikian, keputusan resmi awal Ramadan menunggu sidang isbat pemerintah pusat.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Zulkarnaen, menjelaskan bahwa secara astronomis posisi hilal berada di bawah ufuk. Berdasarkan hasil hisab di titik POB Bukit Gelumpai, tinggi hilal tercatat minus 1 derajat 03 menit 0,021 detik dengan elongasi matahari-bulan 1 derajat 01 menit 0,008 detik.“Merujuk kriteria Kementerian Agama dengan tinggi hilal minimal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat, maka ketinggian hilal tersebut masih belum memenuhi syarat untuk teramati,” ujar Zulkarnaen.Ia menambahkan, dalam pandangan empat mazhab fikih, awal Ramadan ditetapkan melalui rukyatul hilal atau observasi langsung. Apabila hilal tidak terlihat, maka bulan Syakban disempurnakan menjadi 30 hari.Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Anton Carmana, menyampaikan bahwa Bukit Gelumpai merupakan lokasi strategis untuk pemantauan hilal karena secara geografis menghadap laut lepas tanpa penghalang visual.“Bukit Gelumpai adalah posisi pantau terbaik di Lampung Selatan. Secara geografis menghadap laut lepas, sehingga memberikan pandangan optimal bagi para ahli untuk melihat hilal,” ujarnya.Anton menegaskan, Rukyatul Hilal bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bentuk ikhtiar yang memadukan pendekatan sains dan syariat. Pengamatan dilakukan menggunakan teleskop modern dan perangkat astronomi presisi, namun tetap berlandaskan dalil agama.“Kita menggunakan teknologi teleskop yang mutakhir, tetapi tetap bersandar pada dalil agama. Harapannya, masyarakat bisa menyambut Ramadan dengan penuh keyakinan dan kedamaian,” tambahnya.Secara nasional, pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan tersebut disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar usai sidang isbat di Jakarta.“Berdasarkan hasil hisab dan tidak ada laporan hilal terlihat, maka disepakati 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026,” kata Nasaruddin. Dengan penetapan tersebut, umat Islam di Lampung Selatan dan seluruh Indonesia bersiap menyambut bulan suci Ramadan dengan kepastian jadwal ibadah yang telah ditetapkan pemerintah. (ptm-Kmf)

gambar
  • MAS
  • 17-02-2026

One Stop Tourism di Kalianda, UKP Zita Anjani Dorong Nirwana Resort Jadi Motor Ekonomi Warga

DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda - Kawasan wisata terpadu Kalianda Nirwana Resort dinilai memiliki potensi besar sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat Lampung Selatan. Selain menawarkan panorama pantai yang memikat, kawasan ini juga disebut telah memenuhi standar kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan.Hal itu disampaikan Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Pariwisata sekaligus Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Selatan, Zita Anjani, saat melakukan kunjungan pariwisata di Kawasan Kalianda Nirwana Resort, Selasa (17/2/2026).Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen UKP Bidang Pariwisata dalam memperkuat sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah berbasis potensi lokal.Kalianda Nirwana Resort menghadirkan konsep one stop tourism center, dengan berbagai destinasi pantai yang berada dalam satu kawasan terintegrasi, seperti Grand Elty Krakatoa, Bagus Beach, M Beach, hingga Jungle Sea.Menurut Zita, kelengkapan fasilitas menjadi kekuatan utama kawasan ini. Mulai dari penginapan, atraksi wisata, pusat kuliner, hingga pelaku UMKM, seluruhnya berada dalam satu lokasi yang mudah diakses wisatawan.“Di sini ada penginapan, ada atraksinya, ada kulinernya, ada juga UMKM. Tadi kami melihat sentra makanan di Jungle Sea dan produk seperti baju tradisional yang dijual di sana. Ini sangat lengkap untuk sebuah destinasi wisata,” ujarnya.Keberadaan UMKM dalam kawasan wisata dinilai mampu memperluas dampak ekonomi secara langsung kepada masyarakat sekitar.Dalam kunjungannya, Zita juga menyoroti Grand Elty Krakatoa sebagai salah satu resort pionir di Lampung Selatan yang terus berinovasi agar tetap relevan dan kompetitif.Ia menegaskan, aspek keamanan menjadi perhatian penting, mengingat wilayah Lampung Selatan berada relatif dekat dengan kawasan Gunung Anak Krakatau.Menurutnya, kawasan Grand Elty Krakatoa telah dilengkapi sistem pendeteksi gempa yang memberikan rasa aman tambahan bagi wisatawan.“Teman-teman tidak perlu khawatir. Di sini sudah ada sistem deteksi gempa. Insya Allah aman,” tambahnya.Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa pengembangan pariwisata tidak hanya mengedepankan estetika dan atraksi, tetapi juga mitigasi risiko dan keselamatan pengunjung.Zita mengapresiasi kekompakan para penggiat pariwisata di Lampung Selatan yang terus bersinergi membangun sektor ini. Ia berharap, pengembangan destinasi terpadu seperti Kalianda Nirwana Resort dapat meningkatkan kunjungan wisatawan secara signifikan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. “Ayo datang ke Lampung Selatan. Kita bangun pariwisata bersama agar ekonomi masyarakat bisa maju dan berkembang,” kata Zita Anjani. (Nsy-Kmf)

Lihat Selengkapnya

Destinasi Wisata

Silakan pilih kategori sesuai yang anda butuhkan.

Capaian/Prestasi

Lihat Capaian/Prestasi di Kabupaten Lampung Selatan.


"Mari Kita Wujudkan Lampung Selatan Lebih Maju Dan Sejahtera Dengan Masyarakat Yang Produktif"

bupati wakil bupati