Berita

gambar
Lihat Berita
Berita

Pemkab Lampung Selatan Siap Dukung Program Tanam Jagung Serentak 1 Juta Hektar

DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menyatakan kesiapannya mendukung program tanam jagung serentak 1 juta hektar yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada 15 Januari 2025 besok. Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi Bidang Ketahanan Pangan, yang dipimpin langsung oleh Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan, Intji Indriati dan dihadiri stakeholder terkait, di ruang kerja Sekda setempat, Selasa (14/1/2025). Seperti diketahui, program penanaman jagung serentak tersebut bertujuan untuk meningkatkan produksi jagung dan mendukunpg swasembada pangan nasional yang akan dilaksanakan secara serentak di berbagai wilayah Indonesia. Sekda Kabupaten, Intji Indriati menyampaikan, Pemkab Lampung Selatan sangat mendukung penuh program tanam jagung serentak ini. Program tersebut akan membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung swasembada pangan nasional. "Melalui program ini juga dapat mendukung swasembada pangan di Kabupaten Lampung Selatan. Karena ini dan dapat meningkatkan produksi jagung kita," ujar Sekda Kabupaten Lampung Selatan, Intji Indriati. Intji Indriati meminta, kepada seluruh stakeholder terkait bidang Ketahanan Pangan untuk dapat memastikan kesuksesan program tersebut. Kegiatan penanaman jagung akan dilakukan di lahan yang telah ditentukan dan dipersiapkan sebelumnya. "Penanaman ini akan dilaksanakan di Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda. Kita harus mempersiapkan semaksimal mungkin. Agar kegiatannya dapat berjalan lancar dan semoga nanti mendapatkan hasil yang melimpah," imbuhnya. (Nsy) [..]

Dibuat oleh : SN
gambar
Lihat Berita
Berita

Dinas Kominfo Lampung Selatan Bakal Buka Pendaftaran Kerja Sama Media Massa Secara Online

DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan membuka pendaftaran kerja sama media massa tahun 2025 dengan sistem online melalui Aplikasi SIKAMLAS. SIKAMLAS (Sistem Kerja Sama Media Lampung Selatan) sendiri merupakan sistem yang menyediakan pendaftaran kerja sama perusahaan pers dengan Pemkab Lampung Selatan. Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Selatan memberikan kesempatan kepada media massa untuk menjadi mitra publikasi Pemkab Lampung Selatan yang ditujukan kepada media cetak, tv, radio, siber/online di pelaksanaan Sub Kegiatan Relasi Media. Dengan sistem pendaftaran secara online, nantinya perusahaan pers yang akan melakukan kerja sama dapat melengkapi persyaratan yang telah ditentukan pada Aplikasi SIKAMLAS. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Selatan, Anasrullah menjelaskan, aplikasi layanan pendaftaran media massa (SIKAMLAS) tersebut dibuat untuk memudahkan dalam melakukan verifikasi berkas kerja sama perusahaan pers. “Kita akan kembali membuka penerimaan pendaftaran kerja sama media massa. Tahun ini verifikasi akan dilakukan secara online,” kata Anasrullah, Senin, 13 Januari 2025. Ditegaskan Anasrullah, perusahaan pers yang ingin mengajukan kerja sama dengan Pemkab Lampung Selatan melalui Dinas Kominfo wajib mengajukan proposal dengan syarat dan kualifikasi yang telah ditetapkan secara online melalui Aplikasi SIKAMLAS. Sebagai catatan, selain harus melengkapi syarat dan kualifikasi yang telah ditetapkan, media yang akan melakukan kerja sama juga sudah terdaftar di E-Katalog Lokal Lampung Selatan. “Nanti terkait persyaratan dan link pendaftarannya akan kita umumkan lebih lanjut. Saat ini masih dalam tahap persiapan pengumuman,” kata Anasrullah. (Kmf) [..]

Dibuat oleh : SN
gambar
Lihat Berita
Berita

Komoditas Cabai Jadi Penyumbang Utama Kenaikan IPH Pada Minggu ke-2 Januari 2025

DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda - Cabai rawit, cabai merah dan bawang merah masih menjadi komoditas penyumbang terbesar kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Pulau Sumatera. Hal tersebut diungkapkan Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia (RI), Pudji Ismartini, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual, Senin (13/1/2025). Rakor itu juga diikuti oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Lampung Selatan melalui aplikasi zoom meeting dari Ruang Kabag Perekonomian, Kantor Bupati setempat. "Kenaikan harga ini terjadi lebih banyak di minggu kedua, pada komoditas, cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, minyak goreng dan beras," kata Pudji Ismartini. Lebih lanjut Pudji Ismartini mengungkapkan, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga komoditas ini, terutama cabai rawit meningkat tajam sejak minggu pertama menjadi 252 kabupaten/kota dan pada minggu kedua sebanyak 270 kabupaten/kota. "Harga cabai merah sampai dengan minggu ke-2 Januari 2025 naik sebesar 35,55 persen dibandingkan Desember 2024. Rata-rata harga cabai merah masih berada di harga acuan penjualan, dengan harga Rp53.457 perkilogram," ungkapnya. Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Lampung Selatan, Marlena mengungkapkan, memasuki awal tahun 2025 stok pangan di Kabupaten Lampung Selatan cenderung aman dan stabil. Kemudian, untuk harga komoditas cabai caplak/setan mencapai Rp75.000 hingga Rp80.000, cabe rawit Rp60.000 dan cabe merah Rp59.000. "Selanjutnya, minyak goreng kemasan Rp16.000 perliter, beras kualitas satu Rp16.000, gula pasir curah Rp18.000, daging sapi Rp125.000, daging ayam Rp38.000, dan telur ayam ras Rp29.000," ungkapnya. (ptm) [..]

Dibuat oleh : SN
gambar
Lihat Berita
Pengumuman

PENGUMUMAN HASIL NILAI SELEKSI KOMPETENSI PPPK GURU DAN PERSYARATAN DOKUMEN PENETAPAN NI PPPK TENAGA GURU

Berkas pengumuman selengkapnya dapat diunduh pada lampiran berikut: PENGUMUMAN NILAI HASIL SELEKSI KOMPETENSI PPPK GURU DAN PERSYARATAN DOKUMEN PENETAPAN NI PPPK KAB. LAMPUNG SELATAN Ringkasan hasil nilai seleksi kompetensi PPPK Tenaga Guru Rincian hasil nilai seleksi kompetensi PPPK Tenaga Guru Contoh Surat Lamaran Format Surat Pernyataan 5 Poin Surat Pengunduran Diri Penjelasannya lebih lanjut akan disampaikan pada kegiatan Zoom BKD Menyapa pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, pukul 10.00 WIB [..]

Dibuat oleh : SN
gambar
Lihat Berita
Pengumuman

HASIL INTEGRASI NILAI SKD DAN SKB PRA SANGGAH SELEKSI CPNS TAHUN ANGGARAN 2024

Berkas pengumuman selengkapnya dapat diunduh pada lampiran berikut: PENGUMUMAN HASIL INTEGRASI SKD DAN SKB PRA SANGGAH SELEKSI CPNS LAMPUNG SELATAN Lampiran 1. REKAPITULASI HASIL INTEGRASI SKD DAN SKB PENGADAAN CPNS 2024 Lampiran 2. (RINCIAN) REKAPITULASI HASIL INTEGRASI SKD DAN SKB PENGADAAN CPNS 2024 Lampiran 3. Surat Pengunduran Diri Penjelasannya lebih lanjut akan disampaikan pada kegiatan Zoom BKD Menyapa pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, pukul 10.00 WIB [..]

Dibuat oleh : SN
gambar
Lihat Berita
Berita

Pj Sekda Lampung Selatan Terima Audiensi BBPOM Bandar Lampung

DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan, Intji Indriati menerima audiensi dari Balai Besar Pengawas Obat & Makanan (BBPOM) Bandar Lampung, di ruang rapat Sekda setempat, Kamis (9/1/2025). Dari informasi yang dihimpun, kunjungan BBPOM tersebut guna membahas Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan sekaligus berkoordinasi terkait permohonan rekomendasi lokus sekolah, desa dan pasar. Ketua Tim Program Prioritas Nasional Infokom BBPOM Lampung, Thusy Imelda Sari mengatakan, pihaknya akan mengadakan penerapan implementasi program prioritas nasional di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Thusy Imelda Sari menyebut, program prioritas tersebut meliputi, desa pangan aman, sekolah dengan pembudayaan pangan aman serta pasar pangan aman berbasis prioritas. "Tiga program ini kami laksanakan setiap tahunnya di 2 kabupaten/kota. Tahun ini program prioritas nasional ini akan dilakukan di Kabupaten Lampung Selatan dan Pesisir Barat," ungkap Thusy Imelda Sari dalam pertemuan tersebut. Lebih lanjut Thusy Imelda Sari juga menjelaskan, program tersebut secara umum bertujuan untuk mengedukasi dengan memperdayakan masyarakat yang sifatnya membangun mindset dari komunitas desa, sekolah dan juga pasar agar mampu memilah bahan-bahan yang kira-kira berbahaya pada pangan. "Tahapan tersebut akan berjalan selama 1 tahun pada setiap program serta kami akan adakan advokasi yang akan dilaksanakan pada pertengahan Februari 2025 mendatang," kata Thusy Imelda Sari. Menanggapi hal tersebut, Pj Sekda Kabupaten Lampung Selatan, Intji Indriati berpesan kepada seluruh perangkat daerah yang terkait dalam program BBPOM, untuk dapat berkoordinasi dengan baik serta menyiapkan sekolah, desa dan pasar mana saja yang siap untuk mendapatkan intervensi. "Untuk itu saya berharap, apa yang menjadi tujuan kita bersama dapat tercapai. Teman-teman yang hadir juga bisa berkomitmen serta berkomunikasi dengan lancar dan program yang akan dijalan bisa sukses," pesan Intji Indriati. (lmhr) [..]

Dibuat oleh : SN
gambar
Lihat Berita
Berita

Pemkab Lampung Selatan Terima 1.513 Mahasiswa KKN MBKM Unila

DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menerima 1.513 Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Lampung (Unila). Penerimaan mahasiswa ditandai dengan penyematan tanda peserta KKN MBKM oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Selatan, Intji Indriati, yang berlangsung di Aula Rajabasa, kantor bupati setempat, Kamis (9/1/2024). Dalam kesempatan itu, Intji Indriati menyambut baik kehadiran mahasiswa KKN MBKM Periode I Tahun 2025 di Kabupaten Lampung Selatan. Intji Indriati berharap, kehadiran Mahasiswa KKN tersebut bisa membantu pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan desa, terutama dibidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. "Kami sangat senang menerima mahasiswa KKN dari 7 Fakultas Unila yang akan berlangsung mulai hari ini hingga 9 Februari 2025. Semoga dapat memberikan kontribusi dan perubahan bagi Lampung Selatan," kata Intji Indriati. Selanjutnya, Intji Indraiti juga menjelaskan mengenai kondisi geografis serta keunggulan potensi daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Lampung Selatan. "Sektor pertanian, perikan dan pariwisata. Lampung Selatan memiliki 38.688 hektar sawah, 80.015 hektar lahan kering. Kemudian, pada sektor kelautan dengan lebih dari 2.182 nelayan. Ini memberikan peluang besar bagi mahasiswa KKN untuk mengembangkan wilayah kami," tutur Intji Indriati. Sementara itu, Ketua LPPM Unila, Dikpride Despa menjelaskan, KKN merupakan bagian dari upaya dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh mahasiswa dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Dalam kesempatan itu, lanjut Dikpride Despa, sebanyak 1.513 mahasiswa akan mengabdikan diri selama 30 hari di 15 kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan. "Pesan dari Rektor, jalin komunikasi yang baik, hargai budaya dan kearifan lokal, bekerja dengan bertanggungjawab. Ini merupakan kesempatan emas untuk mengimplementasikan ilmu yang telah didapat," kata Dikpride Despa. (ptm) [..]

Dibuat oleh : SN
gambar
Lihat Berita
Berita

Pembahasan Usulan DOB Bandar Negara Disetujui DPRD Lampung Selatan

DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda - DPRD Kabupaten Lampung Selatan secara resmi menyetujui pembahasan usulan calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Bandar Negara, hasil pemekaran wilayah di Kabupaten Lampung Selatan. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pemekaran Daerah di Kabupaten Lampung Selatan, yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna, Gedung DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Rabu (8/1/2024). Rapat itu dihadiri oleh 37 orang dari 50 anggota dewan, para Pejabat di lingkup Pemkab Lampung Selatan, Tim Percepatan Pemekaran Daerah (TPPD), Tim Daerah Otonomi Baru (DOB) Natar Agung serta para tamu undangan lainnya. Bupati Lampung Selatan yang diwakili oleh Pj. Sekretaris Daerah, Intji Indriati, menyatakan usulan pemekaran tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang telah lama disuarakan. Adapun, wilayah kabupaten baru yang diusulkan akan mencakup Kecamatan Natar, Jati Agung, Tanjung Sari, Tanjung Bintang dan Merbau Mataram, dengan ibu kota direncanakan di Kota Baru, Kecamatan Jati Agung. "Usulan pemekaran daerah ini telah melalui proses panjang dan melalui berbagai kajian, hingga akhirnya pada 3 Januari 2025 telah disepakati nama kabupaten baru adalah Kabupaten Bandar Negara," ungkap Intji Indriati. Intji mengatakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan akan mendukung dan memfasilitasi proses pemekaran wilayah agar bisa berjalan dengan baik. "Pemekaran wilayah ini diharapkan bisa menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan di daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," imbuhnya. Sementara itu, Ketua DPRD Lampung Selatan, Erma Yusneli memandang pembentukan kabupaten baru hasil pemekaran Kabupaten Lampung Selatan masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. Oleh karenanya, pembahasan lebih lanjut mengenai pemekaran wilayah di Kabupaten Lampung Selatan akan dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Lampung Selatan. "Terkait dengan pemekaran wilayah, DPRD Lampung Selatan memandang perlu untuk menelaah, menggali dan membahas lebih lanjut oleh tim Pansus," kata Erma Yusneli. Dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai pandangan Fraksi DPRD Lampung Selatan terkait dampak pemekaran terhadap pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Lampung Selatan dan calon kabupaten baru. (ptm) [..]

Dibuat oleh : SN
gambar
Lihat Berita
Berita

Pj Sekda Lampung Selatan Terima Audiensi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar

DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan, Intji Indriati menerima audiensi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar, di ruang rapat Sekda setempat, Selasa (7/01/2025). Dalam audiensi itu, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar, Dewi Imelda Sari mengapresiasi Kabupaten Lampung Selatan dalam hal penerimaan wajib pajak. "Jadi Kabupaten Lampung Selatan ini menempati urutan pertama se-Provinsi Lampung, dengan total wajib pajak sebesar Rp154 miliar," ujarnya. Selain itu, dalam pertemuan itu Dewi Imelda Sari juga menyampaikan beberapa program yang telah dan akan dilaksanakan di Kabupaten Lampung Selatan. Diantaranya, terkait kepatuhan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dirinya meminta agar ASN di Kabupaten Lampung Selatan untuk secara kolektif melaporkan SPT tidak lebih dari tanggal 31 Maret 2025. "Karena ini awal tahun seperti biasanya ada kewajiban untuk seluruh ASN di Lampung Selatan terkait SPT tahunan, kami mengingatkan untuk dilakukan secara kolektif memberikan bukti fotonya jangan sampai melewati batas waktunya," imbuhnya. Dalam pertemuan itu Dewi Imelda Sari juga membahas tentang perpajakan dari Dana Desa yang sudah salurkan ke desa-desa yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. "Tahun lalu, kami sudah dibantu oleh Inspektorat Lampung Selatan untuk mengumpulkan penerimaan pajak dari dana desa yang sudah disalurkan," kata Dewi. Menanggapi hal tersebut, Pj Sekda Kabupaten Lampung Selatan, Intji Indriati berharap apa yang telah dibahas tersebut dapat segera ditindaklanjuti. "Harapannya semoga yang kita bahas hari ini bisa cepat ditindaklanjuti agar bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya," kata Intji Indriati. (lmhr) [..]

Dibuat oleh : SN
gambar
Lihat Berita
Berita

Nilai RB Tematik P3DN Lampung Selatan Tertinggi se-Provinsi Lampung

DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan kembali meraih hasil positif dalam hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB). Berdasarkan penarikan data PDN Bigbox LKPP per tanggal 3 Januari 2025, hasil Rekapitulasi Skor Reformasi Birokrasi Tematik (RB Tematik) Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) Pemerintah Daerah se-Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan menempati urutan teratas dengan meraih nilai tertinggi dengan skor 2,97 dari skor nilai maksimal 3. Dari informasi yang dihimpun, salah satu penilaian indikator dampak RB Tematik Pemerintah Daerah antara lain yaitu diukur dengan melihat realisasi Penggunaan PDN yang sumber datanya dari Bigbox LKPP. Kemudian, capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (ITKP) sumber datanya dashbord IKPK LKPP tahun 2024 pada Instansi Pemerintah. Dimana capaian target realisasi Penggunaan PDN dari komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung mencapai angka 91,22% dangan Skor ITKP 87,52 (kategori baik). Berdasarkan kedua capaian tersebut, Pemkab Lampung Selatan memperoleh Skor RB Tematik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, area Pengadaan Barang Jasa sektor Pengunaan dan pemanfaatan Produk Dalam Negeri adalah 2,97 dari skor maksimal 3. Skor ini merupakan yang tertinggi se-Provinsi Lampung. Diketahui, sesuai ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 dengan empat tema RB Tematik yaitu, Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, dan Percepatan Prioritas Aktual Presiden untuk peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Pengendalian Inflasi. (Kmf) [..]

Dibuat oleh : SN