Berita
KALIANDA,
Diskominfo Lamsel – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Lampung Selatan menggelar rapat paripurna perdana di 2021.
Dalam rapat paripurna itu, Bupati Lampung Selatan, H.
Nanang Ermanto menyampaikan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepada
DPRD.
Nanang Ermanto menyampaikan Raperda tersebut dalam
rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Selatan secara daring melalui aplikasi zoom meeting dari Aula Rajabasa, kantor
bupati setempat, Senin (8/2/2021) siang.
Sedangkan, rapat paripurna yang berlangsung di gedung
DPRD setempat, dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan H. Hendry
Rosyadi didampingi Wakil Ketua I Agus Sartono dan Wakil Ketua II Agus Sutanto serta
dihadiri 40 anggota DPRD setempat.
“Dari jumlah 49 orang anggota dewan, hadir secara fisik
sebanyak 14 orang, hadir melalui aplikasi virtual meeting 26 orang, dan tidak hadir
dengan keterangan izin 9 orang,” tutur Sekretaris Dewan, Samsurizal.
Hadir juga jajaran anggota Forkopimda Lampung Selatan,
Sekretaris Daerah Kabupaten Thamrin, S.Sos, MM beserta para Staf Ahli Bupati,
Asisten, dan Kepala OPD serta Camat dilingkup Pemkab Lampung Selatan.
Adapun kegiatan rapat paripurna yang dilaksanakan ditengah
pandemi tersebut telah menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19 secara ketat.
Sementara itu, dalam nota pengantarnya, Bupati Lampung
Selatan, H. Nanang Ermanto menyampaikan dan menjelaskan mengenai dua Raperda tersebut.
Pertama tentang pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Lampung Selatan, “Perseroan Daerah
(Perseroda) Lampung Selatan Maju”.
Dan kedua, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Daerah Lampung Selatan Maju.
Ketua DPRD Lampung Selatan, H. Hendry Rosyadi memimpin rapat paripurna perdana di tahun 2021. | foto : Dokpim
Selanjutnya, dalam kesempatan itu, Nanang menyampaikan
beberapa hal yang menjadi dasar pemikiran tentang pendirian BUMD.
Nanang menjelaskan, Kabupaten Lampung Selatan yang
merupakan pintu gerbang Sumatera merupakan daerah yang memiliki letak sangat
strategis.
Seperti adanya Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni,
Bandara Radin Inten sebagai bandara internasional, ditunjang jalan tol
Bakauheni-Terbangi Besar.
“Tentunya, kondisi ini sangat menguntungkan dan
memberikan peluang bagi Kabupaten Lampung Selatan untuk meningkatkan dan
menumbuhkan iklim usaha dan pertumbuhan perekonomian daerah,” papar Nanang.
Nanang melanjutkan,
secara empiris Kabupaten Lampung Selatan juga memiliki banyak potensi
dan keunggulan. Terutama bidang pariwisata, pertanian, peternakan perikanan, industri
dan bidang-bidang lainnya.
Menurutnya, potensi dan keunggulan tersebut belum mampu
dikelola secara optimal. Dan secara ekonomis belum sepenuhnya memberikan
manfaat yang besar bagi daerah atau
masyarakat.
“Sehingga pemerintah
daerah perlu menggali potensi ekonomi daerah dan mengembangkan sumber daya daerah
melalui pendirian BUMD,” tutur Nanang.
Pada sisi lain kata Nanang, banyak peluang investasi
atau kerjasama antar daerah yang ditawarkan oleh pelaku-pelaku ekonomi dan
BUMN. Namun pemerintah daerah belum bisa memanfaatkan peluang tersebut.
“untuk itu, melalui pendirian BUMD ini, kita harapkan
mampu memanfaatkan peluang investasi dan kerjasama antar daerah yang dapat
menguntungkan Kabupaten Lampung Selatan,” harapnya.
Nanang menambahkan, adanya pembangunan daerah dibidang pariwisata,
seperti pembangunan wisata terintegrasi Bakauheni Harbour City, juga diharapkan
memberikan manfaat yang besar bagi daerah atau masyarakat.
“Kedepannya diharapkan pemerintah daerah melalui BUMD
dapat ikut andil dan berperan aktif dalam memanfaatkan peluang tersebut,” kata
Nanang.
“Sebagai pertimbangan lain, asas keadilan sosial bagi
masyarakat. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi
masyarakat melalui pemanfaatan dan penyerapan
tenaga kerja,” tambah Nanang.
Atas dasar pemikiran itu, lanjut Nanang, pendirian BUMD
didasarkan atas kebutuhan bukan berdasarkan keinginan.
Dimana BUMD itu memiliki tujuan yakni, memberikan manfaat perkembangan ekonomi daerah
pada umumnya, serta memperoleh laba dan atau keuntungan.
Kemudian, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, krakteristik dan potensi daerah yang berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto menyampaikan dua paket Raperda tentang BUMD kepada DPRD setempat. | foto : Dokpim
Lebih lanjut Nanang menyampaikan, sesuai dengan
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54
tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pendirian BUMD harus didahului dengan studi kelayakan.
Untuk itu, pihaknya telah melakukan pengkajian dan
Studi kelayakan usaha, bekerjasama dengan Universitas Lampung (UNILA) dan telah
mendapat penilaian dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui surat
Nomor : 539/4774/SJ tanggal 25 Agustus 2020.
“Adapun nama BUMD Kabupaten Lampung Selatan adalah
Perseroan Daerah (Perseroda) Lampung Selatan Maju. Dengan kegiatan usaha
meliputi Bidang Perdagangan, Parawisata dan Agrobisnis,” tutur Nanang.
Sementara modal dasar Perseroan Daerah tersebut adalah
sebesar Rp 12.600.000.000 (Dua Belas
Miliar Enam Ratus Juta Rupiah).
“Melalui paripurna dewan yang terhormat ini, kiranya
modal dasar BUMD ini dapat kita berikan melalui Penyertaan Modal kepada BUMD,”
kata Nanang.
Pihaknya pun berharap, melalui penyertaan modal yang diberikan
pada BUMD tersebut, akan dapat meningkatkan PAD sekaligus penyumbang penerimaan
daerah. Baik dalam bentuk pajak, deviden maupun bentuk manfaat lainnya.
“Dengan telah disampaikannya Raperda tentang BUMD ini, kami
berharap masukan dari pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD. Selain itu, Raperda
ini dapat dibahas bersama-sama eksekutif dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah
DPRD Kabupaten Lampung Selatan,” pungkasnya.
Usai mendengarkan pengantar Raperda yang disampaikan
Bupati Lampung Selatan, delapan Fraksi yang di DPRD Lampung Selatan
menyampaikan pandangan umumnya. Berbagai masukan, arahan dan saran disampaikan
terkait Raperda dimaksud.
Secara berturut-turut, masing-masing Fraksi yang
menyampaikan pandangan umumnya yakni, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PAN, Fraksi
Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi dan Fraksi Nasdem
Hanura Perindo. (Az)
[..]
Dibuat oleh :
MA