Berita
KALIANDA,
Diskominfo Lamsel – Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten/Kota
se-Provinsi Lampung melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan metode video conference,
Kamis (26/3/2020) pagi.
Rakor
itu dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antara Pemprov Lampung dengan
Pemerintah Kabupaten/Kota terkait pencegahan penyebaran virus Corona alias
Covid-19 serta penanganan dampak yang terjadi di masyarakat, baik secara
ekonomi maupun sosial.
Rakor
itu dihadiri Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim didampingi Sekda Provinsi,
Fahrizal Darminto, dan diikuti Sekda Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi
Lampung.
Dalam
arahannya, Fahrizal Darminto meminta kepada pemerintah kabupaten/kota untuk
memangkas anggaran yang tidak penting dan dialihkan untuk penanganan Corona.
"Saya meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk memangkas belanja yang tidak prioritas, seperti perjalanan dinas maupun sosialisasi yang melibatkan banyak orang," imbuhnya.
Sementara,
Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim, meminta kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota
untuk saling berkoordinasi dan terus melakukan update data setiap hari. Itu
agar pemerintah daerah dapat bergerak seirama sehingga mendapatkan efek yang
maksimal.
"Terkait
penanganan Covid-19, pak gubernur menekankan kepada kita agar dapat bergerak
seirama. Sebab jika tidak seirama, efeknya tidak maksimal," ujar Nunik,
begitu sapaan akrab Wakil Gubernur perempuan pertama di Lampung ini.
Dalam
rakor itu, Nunik juga menyoroti data terkait Covid-19, baik yang positif
terkena virus Corona, Pasien Dalam Pengawasan (PDP), maupun Orang Dalam
Pemantauan (ODP).
Untuk
itu, ia meminta pemerintah kabupaten/kota selalu berkoordinasi dalam
penyampaian data dengan Tim Gugus Tugas Penanganan Virus Corona agar tidak
terjadi kesalahan data. Terutama data yang akan disampaikan kepada masyarakat
luas.
Bukan
itu saja, Nunik juga meminta agar data yang disampaikan kepada masyarakat luas,
harus disertai dengan penjelasan agar tidak berpotensi terjadinya kepanikan.
"Kita
harus saling berkoordinasi agar tidak misdata. Updatenya harus setiap
saat, terutama penyampaian data kepada masyarakat luas harus disertai
penjelasan agar tidak berpotensi terjadinya kepanikan," tegasnya.
Selain
persoalan data, Nunik juga meminta realokasi anggaran agar difokuskan untuk
penanganan Covid-19 sesuai arahan Presiden RI. Khususnya ditujukan kepada 30
rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 yang tersebar di seluruh Provinsi
Lampung.
“Pastinya semua telah memiliki data 30 rumah sakit ini. Kita harapkan agar anggaran itu bisa masuk untuk kebutuhan tenaga kesehatan dan kebutuhan pasiennya. Teknisnya, nanti koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi agar tidak mis dalam penentuannya," ujarnya.
Terpisah,
Sekda Kabupaten/Kota secara bergiliran menyampaikan kondisi terkini terkait
penanganan Covid-19 di daerahnya masing-masing.
Dalam
kesempatan itu, setiap Sekretaris Daerah juga diminta untuk menjelaskan
langkah-langkah yang sudah dan akan dilakukan terkait penanganan penyebaran Covid-19
di daerahnya. Termasuk alokasi anggaran yang disiapkan untuk penanganannya.
Sekda
Kabupaten Lampung Selatan, Thamrin, yang mendapatkan kesempatan pertama dalam
sesi tanya jawab tersebut, menuturkan, Pemerintah Kabupaten Selatan telah
melakukan berbagi upaya untuk mengatisipasi dan mencegah penyebaran virus Covid-19.
Seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media hingga melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah titik. Kemudian melibatkan seluruh pelaku usaha yang ada di Lampung Selatan untuk berpartisipasi dalam penanganan virus Corona.
Disamping
itu, Thamrin melanjutkan, pihaknya juga telah berkali-kali melakukan sidak ke
Pelabuhan Bakauheni yang dipimpin langsung Plt Bupati, H. Nanang Ermanto.
Dalam berbagai kesempatan, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan meminta kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) agar memperketat Pelabuhan Bakauheni sebagai tempat keluar masuknya arus penumpang maupun barang.
“Dari
pengamatan kami disana (Pelabuhan Bakauheni) masih longgar. Masih banyak
penumpang tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan dalam SOP penanganan Covid-19. Untuk
itu ami mohon pak gubernur memperhatikan hal ini. Sehingga apa yang kita
kerjakan tidak sia-sia,” kata Thamrin, melalui video conferene di rumah dinas bupati
setempat.
Lebih
lanjut Thamrin mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan akan
menyediakan anggaran Rp.16,48 miliar untuk penanganan Covid-19.
“Ini
sudah dirapatkan dengan TAPD. Kita siapkan anggaran sebesar Rp.16,48 miliar
atau 0,70% dari APBD,” ungkapnya. (kmf)
[..]
Dibuat oleh :
MA