DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lampung Selatan melakukan exit meeting bersama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung, Selasa (6/5/2024).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Krakatau, Kantor Bupati Lampung Selatan itu, menjadi bagian dari rangkaian pendampingan dan evaluasi BPKP terhadap langkah-langkah pengendalian inflasi yang telah dilakukan Pemkab Lampung Selatan.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Intji Indriati, dalam pertemuan itu menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menghadapi tantangan inflasi.

“Kolaborasi yang kita bangun hari ini adalah bentuk komitmen bersama dalam menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat. Masukan dari BPKP menjadi bekal penting bagi kami dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran,” kata Intji Indriati.

Lebih lanjut Intji Indriati menyampaikan, exit meeting tersebut juga merupakan langkah awal dari proses evaluasi yang penting.

Dirinya berharap, melalui forum itu, pihaknya dapat melakukan komunikasi yang produktif dengan BPKP untuk mengidentifikasi akar permasalahan inflasi di Kabupaten Lampung Selatan.

"Mengidentifikasi inflasi secara lebih tepat, mengevaluasi efektivitas program dan kebijakan yang telah dijalankan. Serta merumuskan strategi dan langkah-langkah intervensi yang lebih responsif dan konseptual terhadap kondisi yang ada," ujar Intji Indriati.

Intji Indriati menambahkan, sebagai bentuk komitmen nyata, Pemkab Lampung Selatan telah melaksanakan berbagai upaya strategis.

Antara lain penguatan cadangan pangan strategis melalui sinergi dengan berbagai sektor, optimalisasi rantai distribusi dan logistik barang kebutuhan pokok.

"Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengetahuan harga, serta pemberdayaan kelompok tani dan UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah. Tentunya, evaluasi terus dilakukan agar kebijakan yang diterapkan lebih efektif,” kata Intji Indriati.

Sementara, perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Mohammad Insanudin menyampaikan, pengawasan pengendalian inflasi menjadi perhatian serius pemerintah pusat. BPKP kini ditugaskan untuk turut mengawal proses pembangunan sejak awal.

“Presiden mengamanatkan agar BPKP hadir sejak perencanaan hingga pelaksanaan program, bukan hanya memeriksa di akhir. Ini penting agar hasilnya benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat,” kata Mohammad Insanudin.

Dia juga mengatakan, hasil pengawasan tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi Dewan Ekonomi Nasional sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan untuk Presiden.

Dalam exit meeting tersebut, TPID dan BPKP juga memaparkan sejumlah rekomendasi tindak lanjut seperti penguatan data pasar, peningkatan efektivitas operasi pasar, serta inovasi dalam distribusi dan produksi pangan lokal.

Acara ditutup dengan sesi diskusi terbuka antara perangkat daerah di lingkup Pemkab Lampung Selatan untuk menajamkan langkah-langkah konkret ke depan. (Nsy)