Berita

gambar
Lihat Berita
Berita

Bupati Lampung Selatan Hadiri Rakor Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi 2022

BANDAR LAMPUNG, Diskominfo Lamsel – Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2022 kepada seluruh Kepala Daerah di wilayah  Provinsi Lampung. Rakor yang diinisasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI itu digelar di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Selasa pagi (26/04/2022). Hadir dalam Rakor itu, Ketua KPK yang diwakili Pelaksana tugas (Plt) Deputi Korwil KPK Yudhiawan, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi beserta para bupati/wali kota se-Provinsi Lampung, Forkopimda Provinsi Lampung, dan sejumlah pejabat terkait lainnya. Sementara itu, dalam Rakor itu Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto bersama Gubernur Lampung dan bupati/wali kota se-Provinsi Lampung melakukan penandatanganan Pakta Integritas Barang Milik Daerah sekaligus Deklarasi Pendidikan Anti Korupsi. Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, dalam kesempatan itu menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan Pencegahan Korupsi Terintegrasi 2022 di Provinsi Lampung. Arinal berharap, Rakor itu dapat menyatukan langkah semua stakeholder dalam upaya mewujudkan clean dan good governance dan menjadi media fasilitasi yang mampu memberikan masukan terkait desain aksi Program Pencegahan Korupsi di Provinsi Lampung. "Korupsi adalah merupakan kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime) yang harus dicegah dan diberantas. Upaya itu tidak hanya cukup dalam penindakan, namun juga harus diberikan berbagai edukasi dan komunikasi terkait tata kelola dan integritas yang merupakan pondasi luar biasa penting bagi kemajuan suatu wilayah atau bangsa,” ujar Arinal. Pada kesempatan itu, Arinal juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih bahwa Program Pencegahan Pemberantasan Korupsi yang diinisiasi dan difasilitasi oleh KPK selama ini sangat membantu Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dalam menciptakan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. "Saya yakin dan percaya, bahwa aksi pencegahan korupsi akan berjalan dengan optimal manakala kita semua secara bersama-sama, saling bahu-membahu, dan berkomitmen dalam mendukung dan melaksanakan berbagai program pencegahan tersebut sesuai bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing,” kata Arinal. Sementara, Plt Deputi Korwil KPK Yudhiawan menyampaikan, bahwa tugas dan fungsi KPK sesuai dangan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi KPK yakni meliputi pencegahan, koordinasi, monitor, supervisi, penindakan, eksekusi. "Strategi pemberantasan korupsi dilakukan dengan tiga pendekatan, yakni pendidikan masyarakat sebagai core business KPK disamping pencegahan dan penindakan,” tuturnya. Dalam arahannya, Yudhiawan juga meminta kepada pemerintah daerah di Provinsi Lampung untuk dapat mengamankan aset-aset daerah. Lalu memastikan tidak ada aset daerah yang hilang atau dikuasai oleh pihak yang tidak berhak serta mempercepat upaya sertifikasi aset daerah dan penyelesaian aset yang bermasalah. “Selain itu optimalkan pendapatan pajak daerah melalui inovasi tanpa henti, optimalisasi penggunaan alat rekam pajak, pemanfaatan aset yang memiliki potensi pendapatan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia terkait,” imbuhnya. Sementara, setelah acara pembukaan, Rakor dilanjutkan dengan acara penyamapaian materi oleh narasumber. Materi pertama tentang Penguatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro. Lalu materi kedua tentang Peran BPKP Dalam Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Profesional dan Bebas dari Korupsi yang disampaikan oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Republik Indonesia Raden Suhartono. Kemudian, yang tak kalah penting dalam acara itu juga disampaikan materi tentang Pendidikan Anti Korupsi yang disampaikan oleh Plt Deputi Dikmas KPK Wawan Wardiana. Wawan Wardiana menyampaikan bahwa KPK menetapkan Provinsi Lampung sebagai daerah percontohan Pendidikan Anti Korupsi bagi daerah lainnya di Indonesia “Dengan dibuatnya Peraturan Kepala Daerah tentang Pendidikan Anti Korupsi dan ditandatanganinya Deklarasi Anti Korupsi oleh semua kepala daerah, Gubernur dan bupati/wali kota se-Provinsi Lampung, selanjutnya tinggal kita implementasikan Pendidikan Anti Korupsi ini di sekolah-sekolah,” tandasnya. (KMF) [..]

Dibuat oleh : MA
gambar
Lihat Berita
Berita

Desa Totoharjo Kecamatan Bakauheni Terpilih Sebagai DRPPA Tahun 2022

KALIANDA, Diskominfo Lamsel - Desa Totorharjo Kecamatan Bakauheni terpilih sebagai salah satu contoh Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) Tahun 2022 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia (RI). DRPPA ini merupakan bentuk gerakan keterlibatan perempuan dalam bersinergi, guna mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) di desa. Hal ini terungkap pada Launching DRPPA serta Desa Model Konvergensi Penanganan Stunting Provinsi Lampung yang diselenggarakan secara virtual. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melalui aplikasi zoom meeting dari Aula Rajabasa, Setdakab setempat, pada Selasa (26/4/2022). Hadir dalam kegiatan itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Eka Riantinawati, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Anasrullah, Kepala Dinas Kesehatan Jhoniyansyah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Erdiansyah serta para Pejabat terkait dan anggota TP PKK Lampung Selatan. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Riana Sari Arinal melaporkan, terdapat beberapa program atau kegiatan yang akan di laksanakan di desa lokasi fokus (lokus) bekerjasama dengan berbagai program pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. "Seperti Tim Penggerak PKK Provinsi akan melakukan pembinaaan kelembagaan tim penggerak pkk desa, serta pembelian bantuan up2k dan pojok baca, perwakilan BKKBN dengan program dapur sehat cegah stunting (Dahsyat), pelayanan kb, penyuluhan mengenai reproduksi remaja dan pencegahan pernikahan usia dini, dan program pemerintah provinsi lainnya," jelasnya. Riana Arinal menambahkan, selain beberapa hal yang akan dilakukan Pemprov terdapat beberapa hal yang nanti menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan tim penggerak PKK Kab/Kota sampai ke tingkat desa. "Yaitu program pembentukan kelembagaan, fasilitator Kab/Kota sampai ke desa serta sahabat perempuan dan anak (SAPA) di desa/kelurahan, program penurunan stunting di kab/kota sampai ke tingkat desa," tambahnya "Pembentukan regulasi yang diperlukan khususnya pembentukan peraturan desa tentang pelaksanaan program menyinergikan dan mengoptimalkan fungsi dan peran tim penggerak pkk desa, tim pendamping keluarga, kader posyandu, kader pemberdayaan masyarakat desa, serta melakukan pendampingan dan memastikan program dapat berjalan dengan baik," tambahnya lagi. Lebih lanjut Riana Arinal menyampaikan, beberapa Lembaga Masyarakat juga telah menyatakan siap bersinergi dalam implementasi program DRPPA di provinsi Lampung tersebut. "Diantaranya Save the children Indonesia, Lembaga Dana Admajaya Provinsi Lampung, Komupuspa Lampung, Lada Dana Lampung, UPT Badan Perlindungan Pekerja Imigran (BP2I) Lampung, Poltekkes Tanjung Karang," terang Riana. Sementara, mewakili Gubernur Lampung, Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Lampung Qhodratul Ihwan  mengapresiasi kinerja Tim penggerak PKK Provinsi dan Kab/Kota se-provinsi serta OPD terkait atas inisiasi untuk memprogramkan desa/kelurahan model konvergensi penanganan stunting sekaligus desa ramah perempuan dan anak di seluruh kab/kota di provinsi Lampung. "Saya mengharapkan kepada kab/kota untuk bersama-sama berkomitmen mendukung, mengawal dan mensukseskan program ini di wilayahnya masing-masing," ucapnya. Dirinya menyebut, capaian DRPPA Kab/Kota tersebut akan menentukan capaian pembangunan provinsi begitu juga pembangunan nasional merupakan akumulasi kinerja pembangunan provinsi di seluruh Indonesia. "Oleh karena itu, kordinasi dan sinergi antar jenjang pemerintahan jadi kunci keberhasilan, serta kolaborasi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, komunitas masyarakat, pelaku bisnis, dan unsur masyarakat lainnya harus terus kita kembangkan bersama," tutupnya. Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi Kementerian PPPA, Eni Widiyanti mengungkapkan, perempuan dan anak merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) penting bagi bangsa, yang harus diberdayakan dan dilindungi. Hal ini dikarenakan, jumlah perempuan mengisi setengah dari populasi Indonesia dan anak mengisi sepertiga dari populasi Indonesia. Dengan jumlah yang sangat banyak ini, tentunya akan memiliki dampak yang sangat besar terhadap kemajuan bangsa Indonesia. "Perempuan dan anak perlu diberdayakan, dilindungi dan dipenuhi haknya. Perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak, yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia telah diamanatkan dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945," terangnya. Oleh karena itu, lanjut Eni Widianti, diperlukan peningkatan kualitas IPM perempuan dan anak guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Namun demikian, hal ini juga perlu didukung dengan tingkat kesetaraan gender yang tinggi ditengah masyarakat. "Kualitas anak-anak kita akan menentukan kemajuan bangsa di masa kini dan masa depan, didalam posisi Indonesia dalam persaingan global. Dalam 10 tahun terkahir IPM laki-laki meningkat, IPM perempuan meningkat namun kesenjangannya masih sama," ungkapnya lebih lanjut. (ptm/Hy). [..]

Dibuat oleh : P
gambar
Lihat Berita
Berita

Desa Totoharjo Kecamatan Bakauheni Terpilih Sebagai DRPPA Tahun 2022

KALIANDA, Diskominfo Lamsel - Desa Totorharjo Kecamatan Bakauheni terpilih sebagai salah satu contoh Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) Tahun 2022 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia (RI). DRPPA ini merupakan bentuk gerakan keterlibatan perempuan dalam bersinergi, guna mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) di desa. Hal ini terungkap pada Launching DRPPA serta Desa Model Konvergensi Penanganan Stunting Provinsi Lampung yang diselenggarakan secara virtual. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melalui aplikasi zoom meeting dari Aula Rajabasa, Setdakab setempat, pada Selasa (26/4/2022). Hadir dalam kegiatan itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Eka Riantinawati, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Anasrullah, Kepala Dinas Kesehatan Jhoniyansyah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Erdiansyah serta para Pejabat terkait dan anggota TP PKK Lampung Selatan. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Riana Sari Arinal melaporkan, terdapat beberapa program atau kegiatan yang akan di laksanakan di desa lokasi fokus (lokus) bekerjasama dengan berbagai program pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. "Seperti Tim Penggerak PKK Provinsi akan melakukan pembinaaan kelembagaan tim penggerak pkk desa, serta pembelian bantuan up2k dan pojok baca, perwakilan BKKBN dengan program dapur sehat cegah stunting (Dahsyat), pelayanan kb, penyuluhan mengenai reproduksi remaja dan pencegahan pernikahan usia dini, dan program pemerintah provinsi lainnya," jelasnya. Riana Arinal menambahkan, selain beberapa hal yang akan dilakukan Pemprov terdapat beberapa hal yang nanti menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan tim penggerak PKK Kab/Kota sampai ke tingkat desa. "Yaitu program pembentukan kelembagaan, fasilitator Kab/Kota sampai ke desa serta sahabat perempuan dan anak (SAPA) di desa/kelurahan, program penurunan stunting di kab/kota sampai ke tingkat desa," tambahnya "Pembentukan regulasi yang diperlukan khususnya pembentukan peraturan desa tentang pelaksanaan program menyinergikan dan mengoptimalkan fungsi dan peran tim penggerak pkk desa, tim pendamping keluarga, kader posyandu, kader pemberdayaan masyarakat desa, serta melakukan pendampingan dan memastikan program dapat berjalan dengan baik," tambahnya lagi. Lebih lanjut Riana Arinal menyampaikan, beberapa Lembaga Masyarakat juga telah menyatakan siap bersinergi dalam implementasi program DRPPA di provinsi Lampung tersebut. "Diantaranya Save the children Indonesia, Lembaga Dana Admajaya Provinsi Lampung, Komupuspa Lampung, Lada Dana Lampung, UPT Badan Perlindungan Pekerja Imigran (BP2I) Lampung, Poltekkes Tanjung Karang," terang Riana. Sementara, mewakili Gubernur Lampung, Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Lampung Qhodratul Ihwan  mengapresiasi kinerja Tim penggerak PKK Provinsi dan Kab/Kota se-provinsi serta OPD terkait atas inisiasi untuk memprogramkan desa/kelurahan model konvergensi penanganan stunting sekaligus desa ramah perempuan dan anak di seluruh kab/kota di provinsi Lampung. "Saya mengharapkan kepada kab/kota untuk bersama-sama berkomitmen mendukung, mengawal dan mensukseskan program ini di wilayahnya masing-masing," ucapnya. Dirinya menyebut, capaian DRPPA Kab/Kota tersebut akan menentukan capaian pembangunan provinsi begitu juga pembangunan nasional merupakan akumulasi kinerja pembangunan provinsi di seluruh Indonesia. "Oleh karena itu, kordinasi dan sinergi antar jenjang pemerintahan jadi kunci keberhasilan, serta kolaborasi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, komunitas masyarakat, pelaku bisnis, dan unsur masyarakat lainnya harus terus kita kembangkan bersama," tutupnya. Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi Kementerian PPPA, Eni Widiyanti mengungkapkan, perempuan dan anak merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) penting bagi bangsa, yang harus diberdayakan dan dilindungi. Hal ini dikarenakan, jumlah perempuan mengisi setengah dari populasi Indonesia dan anak mengisi sepertiga dari populasi Indonesia. Dengan jumlah yang sangat banyak ini, tentunya akan memiliki dampak yang sangat besar terhadap kemajuan bangsa Indonesia. "Perempuan dan anak perlu diberdayakan, dilindungi dan dipenuhi haknya. Perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak, yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia telah diamanatkan dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945," terangnya. Oleh karena itu, lanjut Eni Widianti, diperlukan peningkatan kualitas IPM perempuan dan anak guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Namun demikian, hal ini juga perlu didukung dengan tingkat kesetaraan gender yang tinggi ditengah masyarakat. "Kualitas anak-anak kita akan menentukan kemajuan bangsa di masa kini dan masa depan, didalam posisi Indonesia dalam persaingan global. Dalam 10 tahun terkahir IPM laki-laki meningkat, IPM perempuan meningkat namun kesenjangannya masih sama," ungkapnya lebih lanjut. (ptm/Hy). [..]

Dibuat oleh : P
gambar
Lihat Berita
Berita

Sekretaris Daerah Lampung Selatan Ikuti Kuliah Umum Anti Korupsi Bersama Firli Bahuri Secara Daring

KALIANDA, Diskominfo Lamsel- Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Thamrin bersama jajaran pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Mengikuti Kuliah Umum Membangun Budaya Anti Korupsi di wilayah Provinsi Lampung bersama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) melalui Daring dari Aula Rajabasa, Setdakab Lampung Selatan, Senin, 25 April 2022. Acara yang selenggarakan terpusat dari Gedung Pusiban Kantor Gubernur Bandar Lampung tersebut dihadiri Wakil Gubernur Lampung Chusniah Chalim, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, Pimpinan KPK RI Firli Bahuri, Pelaksanaan Tugas (Plt) Diputi Konwil KPK RI Yudiawan serta Ketua Forum Penyuluhan Anti Korupsi (FPAK) Aris Supriyanto. Hadir mendampingi Sekda Lampung Selatan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika M.Sefri Masdian, Kepala Dinas Perikanan Dwi Jatmiko, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Burhanuddin serta Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Maturidi Ismail. Aris Supriyanto menjelaskan, seminar anti korupsi ini bertujuan untuk membumikan integritas diseluruh aspek kehidupan baik didalam pemerintah maupun didalam masyarakat serta untuk membuka wawasan dalam usaha pencegahan tindak pidana korupsi dilingkungan pemerintah daerah baik di provinsi maupun didaerah kabupaten/kota Se-Provinsi Lampung. "dengan harapan agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dapat aktif ikut terlibat didalam usaha pencegahan tindak pidana korupsi dengan memberikan ruang dan tentunya anggaran untuk aktif dalam usaha pendidikan anti korupsi,"jelasnya. Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim menuturkan, kegiatan tersebut untuk membangun budaya anti korupsi serta menjadi edukasi yang baik untuk seluruh masyarakat dan elemen pembangunan di Provinsi Lampung. Bersama Forum Penyuluhan Anti Korupsi (FPAK), menjadi bagian pembangunan di Provinsi Lampung, untuk bisa menjadi lebih baik untuk kedepannya. "Untuk menjaga sinergi pencegahan anti korupsi, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung terus melakukan perbaikan. Dalam hal ini reformasi birokrasi, perbaikan pelayanan publik dan penguatan pengawasan internal transparan dan akuntabel, serta bekerjasama dengan berbagai pihak," tutur Wakil Gubernur Lampung. Chusnunia Chalim atau yang sering disapa Nunik tersebut menambahkan, anti korupsi merupakan langkah yang harus kita lakukan bersama-sama, tidak hanya cukup mengaplikasin peraturan per undang-undangan saja, namun yang paling penting adalah bukti, membangun sistem yang baik dan membangun komitmen. "Membangun sistem dan komitmen yang baik, maka pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat berjalan lancar dan maksimal di Provinsi Lampung ini," tambahnya. Mengakhiri sambutannya, Nunik menyebutkan, dalam pemberantasan korupsi ada 3 hal yang menjadi perhatian kita, yakni yang pertama berkaitan dengan sistem pencegahan, serta penindakan dan peran serta masyarakat, pungkasnya. (lmhr/nsy) [..]

Dibuat oleh : R
gambar
Lihat Berita
Berita

Status Gunung Anak Krakatau Siaga Level 3, masyarakat Diminta Waspada

KALIANDA, Diskominfo Lamsel - Status Gunung Anak Krakatau yang berada di Selat Sunda, Provinsi Lampung, naik dari Waspada Level II menjadi Siaga Level III terhitung sejak 24 April 2022, pukul 18.00 WIB. Kenaikan level ini terjadi akibat erupsi berulang sejak 22 Desember 2018, sehingga saat ini Gunung Anak Krakatau tumbuh semakin besar dan tinggi. Adapun, ketinggian Gunung Anak Krakatau kini telah mencapai sekitar 150 mdpl. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung Selatan Dulkahar mengakatan, saat ini kondisi Gunung Anak Krakatau masih dalam periode erupsi menerus dengan perubahan erupsi yang semula dominan abu, menjadi tipe strombolian. Sesuai dengan informasi yang diterima dari Kementerian Eenergi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, dirinya mengungkapkan, tipe strombolian ini menghasilkan lontaran-lontaran lava pijar pada tanggal 17 April 2022. Kemudian, lontaran tersebut terjadi kembali sekitar pukul 12.19 WIB pada tanggal 23 April 2022. "Saat ini status Gunung Anak Krakatau naik Level III, kita menindaklanjuti apa yang menjadi arahan dari Kementerian Eenergi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia," ungkap Dulkahar saat dihubungi via telepon, pada Senin (25/4/2022). Mengingat situasi Gunung Anak Krakatau yang masih belum stabil, lanjut Dulkahar, masyarakat diminta untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan. Disisi lain, masyarakat juga diminta agar tidak termakan isu-isu tentang erupsi Gunung Anak Krakatau. Dirinya juga mengimbau agar masyarakat, pengunjung, wisatawan dan pendaki tidak diperbolehkan mendekati Gunung Anak Krakatau dalam radius 5 kilometer dari kawah aktif. "Pada situasi saat ini masyarakat tetap tenang dan tidak mudah percaya dengan informasi-informasi yang belum tentu benar. Terkait dengan debu kita akan mencoba membantu dengan berkoordinasi dengan Dinas PMD, mungkin ada desa yang mempunyai anggaran bencana bisa digunakan untuk membeli masker dan dibagikan kepada masyarakat," ujarnya.Dulkahar mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat pengungsian, apabila nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti bencana gempa dan tsunami akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. "Kita lakukan persiapan kalau nanti kemungkinan akan terjadi gempa atau mungkin tsunami, maka tentu kita sudah mengecek untuk pengungsian, seperti di Rajabasa sana ada SMA Kunjir, lalu juga di Kalianda ada Lapangan Tenis Indoor," pungkasnya. (ptm). [..]

Dibuat oleh : P
gambar
Lihat Berita
Berita

Pemkab Lampung Selatan Bersama Baznas Salurkan Zakat Fitrah 10 Ton Beras

KALIANDA, Diskominfo Lamsel - Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lampung Selatan menyalurkan bantuan zakat fitrah 10 Ton beras bagi Mustahiq (penerima zakat) se-Kabupaten Lampung Selatan. Pada kesempatan itu, Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto secara langsung melepas pendistribusian zakat fitrah untuk warga Lampung Selatan di halaman Masjid Agung Kalianda, pada Senin (25/4/2022). Hadir pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan Thamrin, Asisten Bidang Administrasi Umum (Adum) Lampung Selatan Badruzzaman, Inspektur Lampung Selatan Anton Carmana, Komisaris Utama BUMD PT. Lampung Selatan Maju (Perseroda) Supriyanto, Para Camat Lampung Selatan, pengurus Baznas Lampung Selatan serta jajaran terkait lainnya. Ketua Baznas Lampung Selatan A. Mukhlisin menyampaikan, tugas dari Baznas disini yaitu, menghimpun dan mengelola zakat fitrah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Kabupaten Lampung Selatan, hampir 100% ASN di Lampung Selatan sudah melaksanakan zakat fitrah melalui Baznas. "Laporan kami, menurut informasi ASN yang ada di Lampung Selatan sekitar 7.000 orang dan ini zakat yang melalui kami sudah ada 6.604 orang, sehingga ini sudah hampir 100%. Ditambah dari forkopimda Lampung Selatan ada yang masuk ini dari Kemenag, yang dari Kemenag yang masuk ada 767 pegawai yang zakat melalui kita, dan insyaallah yang lain belum," ujar ketua Baznas Lampung Selatan. Mukhlis juga menambahkan, semoga kedepan bisa labih baik sehingga Baznas Lampung Selatan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Lampung Selatan. Hari ini ada 10 Ton beras yang akan didistribusikan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) atau perpanjangan tangan yang sudah di bentuk di 17 Kecamatan. "Alhamdulillah 17 Kecamatan sudah terbentuk, dan ini Alhamdulillah telah hadir para ustadz dan para kyai yang insyaallah akan membantu perjalanan lancarnya Baznas kedepan," tambahnya. Dikesempatan yang sama, Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto sangat mengapresiasi kegiatan ini, terutama untuk ASN Lampung Selatan yang telah memberikan suatu dukungan kepada Baznas untuk kepedulian, kewajiban sebagai umat Islam untuk membayar zakat fitrah. "Saya juga mengapresiasi jajaran Baznas yang baru beberapa bulan kita bentuk, yang selama ini vakum, insyaallah harapan kita bahwa Baznas ini sangat penting sebagai pondasi Pemerintah Daerah juga," ungkap Bupati Lampung Selatan. Nanang Ermanto juga menuturkan, kemandirian dalam segala aspek pembangunan, insfrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Hadirnya Baznas ini nanti akan hadir ditengah-tengah masyarakat terutama aspek pendidikan, kesehatan dan rumah tidak layak huni. "Bagaimana nanti kita seluruh elemen yang ada di Lampung Selatan, pelaku-pelaku usaha kita ajak diskusi, untuk bagaimana memberikan zakatnya kepada Baznas Lampung Selatan. Karena peran serta pelaku usaha itu, Pemerintah Daerah adalah untuk kesejahteraan pembangunan untuk masyarakat itu sendiri," tutur Bupati Lampung Selatan. (Nsy). [..]

Dibuat oleh : P
gambar
Lihat Berita
Berita

Bupati Lampung Selatan Hadiri Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke XXVI

KALIANDA, Diskominfo Lamsel- Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto bersama jajaran Forkopimda mengikuti acara puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXVI tahun 2022 dari Aula Rajabasa, Setdakab Lampung Selatan, Senin (25/04/2022). Mengingat masih dalam kondisi pandemi covid-19, acara tersebut disiarkan secara virtual meeting serta diikuti oleh Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia yang diselenggarakan terpusat dari gedung Sasana Bakti Praja lantai 3 Kementerian Dalam Negeri. Peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXVI tahun 2022 ini mengangkat tema "Dengan Semangat Otonomi Daerah, Kita Wujudkan ASN Yang Proaktif dan Berakhlak Dengan Membangun Sinergi Pusat Dan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045". Akmal Malik Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melaporkan, peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXVI ini mengacu pada keputusan presiden No 11 tahun 1996 tentang peringatan hari otonomi daerah pemerintah pusat dan daerah memperingatkan hari otonomi daerah setiap tahunnya pada tanggal 25 April."Dan pada tahun 2022 usia otonomi daerah kita sudah menginjak 26 tahun, usia yang cukup dewasa untuk terus memacu semangat berotonomi daerah,"Ujarnya. Akmal Malik juga menambahkan, maksud dari peringatan hari Otonomi Daerah ini merupakan sebagai wadah pertemuan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan refleksi pencapaian terhadap pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dalam kerangka kesatuan Negara Republik Indonesia. Serta ada beberapa tujuan pelaksanaan acara diantara mengingatkan kembali atas komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang baik, bersih, transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, mendukung pembelajaran karakter Aparatur Sipil Negara ( ASN) yang proaktif dan berakhlak serta membangun sinergisitas pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045. Mewakili Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Jendal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro mengatakan, perlu kiranya para kepala daerah melakukan refleksi sejenak untuk kembali memahami esensi filosofi dari ditetapkannya otonomi daerah yang saat ini genap berusia 26 tahun. "Secara filosofis tujuan dilaksanakannya otonomi daerah untuk mendelegasikan sebagian kewenangan urusan pemerintahan, untuk menjadikan daerah mencapai kemandirian viskal dengan menggali berbagai potensi sumberdaya yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah serta memacu terjadi pemerataan pembangunan," paparnya. Suhajar menghimbau, bagi daerah yang masih rendah Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya agar melakukan terobosan dan inovasi untuk menggali berbagai potensi yang dapat memberikan nilai tambah serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa melanggar hukum dan norma yang ada serta tidak memberatkan rakyat. "Kepada daerah yang PAD dan Viskalnya baik, tetapi Indeks pembangunan manusianya masih rendah, angka kemiskinan masih cukup tinggi dan akses infrastruktur belum baik, perlu kiranya melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa penyusunan program dan kegiatan dalam APBD agar dapat tepat sasaran efektif serta efesian," ingat Suhajar. "Disinilah ujian dan kemampuan leadership atau kepemimpinan dan entrepreneurship atau kewirausahaan untuk menangkap peluang yang ada oleh seluruh kepala daerah di Indonesia," tambahnya. Acara tersebut di akhiri dengan Peluncuran Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SILPPD) versi 1.1 dan Konsultasi Virtual Otonomi Daerah (KOVI ODTA). (lmhr/hy) [..]

Dibuat oleh : R
gambar
Lihat Berita
Berita

Berikan Sosialisasi Pembinaan PKK Winarni juga Tandatangani Kerjasama Dengan BNNK Lampung Selatan

BAKAUHENI, Diskominfo Lamsel- Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan Hj. Winarni Nanang Ermanto membuka Sosialisasi Pembinaan Administrasi PKK Kabupaten kepada PKK Kecamatan dan Desa. Senin (25/04/2022). Kegiatan Pembinaan tersebut berlangsung di Balai Desa Kelawi Kecamatan Bakauheni dan diikuti oleh Ketua dan kader PKK Desa Se Kecamatan Bakauheni. Camat Bakauheni Pirma Romayansyah dalam sambutannya berharap dengan adanya pembinaan tersebut kegiatan PKK di Kecamatan bakau dapat terealisasi lebih baik dan terus berkomitmen dalam membantu program - program pemerintah Lampung Selatan. " Semoga setelah pembinaan ini para Tim PKK Bakauheni bisa lebih baik dalam bergerak dan semakin berkomitmen untuk membantu pemerintah dengan program yang ada," Katanya. Pada kesempatan ini dilakukan juga penandatanganan kerjasama antar Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan. Kepala BNNK AKBP Ikhlas juga menyampaikan peran BNNK dalam gerakan PKK adalah memberikan sosialisasi tentang bahayanya narkoba di dalam sebuah keluarga. Dirinya juga mengatakan BNN memiliki program IBM Intervensi Berbasis Masyarakat, yaitu masyarakat menjadi pelapor dan bergerak membantu menuntaskan Narkoba dan sudah ada 3 desa Bersinar ( Bersih Dari Narkoba) diantaranya Desa Bakauheni, Desa Tajimalela dan Desa Pasuruan. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas PMD Kabupaten Lampung Selatan Erdiansyah, Ketua DWP Kabupaten Lampung Selatan Yani Thamrin, Forkopimcam Bakauheni, TP PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Sementara itu Winarni selalu Ketua Tim Penggerak PKK menyambut baik adanya kerjasama PKK bersama BNNK Lampung Selatan untuk bersinergi memberikan pemahaman tentang Narkoba kepada Keluarga. " Bersama BNN kita bergerak dan bersinergi memberikan pemahaman kepada keluarga tentang bahaya penggunaan Narkoba," Kata Winarni. Winarni dalam sambutannya menyampaikan Pembinaan ini dilakukan sesuai dengan Tema Rakernas PKK ke 9 yaitu Kemitraan dan Sinergitas menjadi kunci dalam mewujudkan keluarga berdaya yang sejahtera. " Sesuai dengan Tema Rakernas ke 9 tahun 2021 yaitu Kemitraan dan Sinergitas menjadi kunci dalam mewujudkan keluarga berdaya yang sejahtera," Ucapnya. Pada kesempatan itu juga Winarni menyampaikan Lampung Selatan menjadi satu satunya Kabupaten Se Provinsi Lampung yang berstatus PPKM level 1. Menurutnya hal tersebut bisa tercapai berkat kerjasama semua pihak dalam memberikan kesadaran tentang Vaksinasi kepada Masyarakat.(KMF) [..]

Dibuat oleh : R
gambar
Lihat Berita
Berita

Pemkab Lampung Selatan Hadiri Rapat Koordinasi Persiapan Acara Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXVI Tahun 2022 Tanggal 25 April Mendatang

KALIANDA, Diskominfo Lamsel-Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Eka Riantinawati mengikuti rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan acara puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXVI tahun 2022 di Ruang Kerja Asisten Setdakab Lampung Selatan, Jum'at, ( 22/04/2022). Diselenggarakan secara virtual meeting dan diikuti oleh seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, rapat tersebut langsung dipimpin oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik. Hadir mendampingi asisten, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Rahmad Akbar serta Kepala Bagian Pemerintah Muhammad Ali. Pada kesempatan itu Akmal Malik menjelaskan, pada tanggal 25 April 2022 mendatang, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah akan melaksanakan Peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXVI tahun 2022 yang tidak memiliki sifat acara dari kita untuk kita. "kami berharap tentunya oleh karena kegiatan kita bersama dan berkaitan dengan bagaimana kita membangun kualitas otonomi yang baik kedepannya tentunya tidak hadir hanya sebatas ceremonial saja,"tegasnya. Dirinya menginginkan, Pada tahun ini bersama kita lakukan perubahan serta perbaikan melalui momentum kegiatan hari OTDA sehingga menjadi titik komitmen kita bersama untuk menjadikan OTDA yang lebih berkualitas, menjadikan kebijakan desentralisasi dimasa-masa yang akan datang. "Untuk itu kami mengingat kembali, acara puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXVI tahun 2022 kita akan laksanakan pada tanggal 25 April tersebut kita selenggarakan secara hybrid baik itu secara luring maupun daring dengan mengangkat tema "Dengan Semangat Otonomi Daerah, Kita Wujudkan ASN Yang Proaktif dan Berakhlak Dengan Membangun Sinergi Pusat Dan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045,"jelasnya. Akmal Malik menambahkan, rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pada peringatan 26 berupa sosialisasi dan diseminasi, edaran-edaran dan juga kegiatan podcast yang nanti hasilnya akan disampaikan melalui media-media sosial yang ada di OTDA serta jaringan. "Pada kesempatan itu kami juga akan mengadakan launching sistem informasi penilaian otonomi daerah yang kita lakukan secara elektronik dan juga launching sistem "Koviotda" yakni sistem Konsultasi Virtual Otda karena sesuai dengan SPBE kita kedepan mendorong Pemda untuk menggunakan pendekatan-pendekatan virtual dan digital dalam kegiatan koordinasi dan konsultasi serta komunikasi lainnya,"ucapnya. Mengakhiri rapat tersebut, Akmal Malik memberitahu puncak acara tersebut akan dilaksanakan di gedung Sasana Bakti Praja lantai 3 Kementerian Dalam Negeri dan Untuk informasi kepada seluruh Forkompinda pada acara puncak untuk dapat hadir di 1 ruangan bersama-sama dengan Kepala Daerah, DPRD dan Pejabat Lainnya. "Diharapkan meskipun secara virtual untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku dan dapat hadir sesuai waktu yang ditentukan,"pungkasnya. (lmhr) [..]

Dibuat oleh : R
gambar
Lihat Berita
Berita

Keren, Pantai Minang Rua Lampung Selatan Lolos 100 Besar Desa Wisata ADWI 2022

KALIANDA, Diskominfo Lamsel - Desa Wisata dan Konservasi Pantai Minang Rua Lampung Selatan masuk dalam 100 besar desa wisata peraih Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022, yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Republik Indonesia (RI). Untuk di Provinsi Lampung, Lampung Selatan menjadi salah satu dari tiga Kabupaten yang masuk dalam 100 besar desa wisata, bersama dengan Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Tanggamus. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kemenparekraf RI melalui laman website Jaringan Desa Wisata (Jadesta) Kemenparekraf di http://jadesta.kemenparekraf.go.id. Untuk diketahui bersama, Desa Wisata dan Konservasi Pantai Minang Rua merupakan destinasi wisata yang dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dan terletak di Jln. Pariwisata Batu Alif, Dusun Minang Rua, Desa Kelawi, Kecamatan Bakuheni Lampung Selatan. Selain keindahan pantai yang memukau sepanjang 10 kilometer, Desa Wisata dan Konservasi Pantai Minang Rua juga dilengkapi dengan penangkaran penyu yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Tak hanya itu, dalam satu lokasi para pengunjung juga dapat menikmati berbagai spot wisata lainnya, seperti Green Canyon, Taman Bawah Laut, Air Terjun Jamara, Air Terjun Khaja Saka, Batu Alif, dan Goa Lalay, serta wisata Spot Jumping bagi yang menyukai wisata memacu adrenalin. Dengan banyaknya spot wisata serta fasilitas yang diberikan itu, tak heran apabila Desa Wisata dan Konservasi Pantai Minang Rua Lampung Selatan dapat masuk kedalam 100 besar desa Wisata ADWI 2022 dan bersanding dengan 99 destinasi wisata lainnya yang terdapat diseluruh Indonesia. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lampung Selatan Ir. Mulyadi Saleh, M.M. mengaku sangat bersyukur dan bangga atas pencapaian, yang telah didapatkan oleh Desa Wisata dan Konservasi Pantai Minang Rua Lampung Selatan pada ajang nasional tersebut. "Alhamdulillah, prestasi yang sangat disyukuri, bila melihat ADWI 2021 Lampung Selatan hanya masuk 300 besar, yang diwakili oleh destinasi wisata Way Kalam. Untuk ADWI 2022 ini jumlah peserta sebanyak 3.419 desa wisata," kata Mulyadi saat dihubungi via WhatsApp, Minggu (24/4/2022). Mulyadi menjelaskan untuk masuk dalam 100 besar desa wisata ADWI 2022, Desa Wisata dan Konservasi Pantai Minang Rua Lampung Selatan, harus melewati berbagai tahapan verifikasi dan penilaian secara nasional oleh tim Kemenparekraf RI. Dirinya menyebut, terdapat 7 aspek penilaian dalam ADWI 2022, yaitu daya tarik pengunjung, homestay, digital dan kreatif, suvenir,  toilet umum, CHSE, dan kelembagaan desa "Hasil verifikasi secara nasional oleh Tim Meteri Pariwisata dan ekonomi kreatif di tetapkan  Desa Wisata dan Konservasi Pantai Minang Rua masuk dalam kurasi 100 besar, artinya sudah memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan oleh panitia dalam rangka menuju desa wisata dan akan verifikasi kembali untuk 50 besar ADWI 2022," ungkapnya lebih lanjut. Mulyadi juga mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pendampingan kepada POKDARWIS Desa Wisata dan Konservasi Pantai Minang Rua, sehingga diharapkan Lampung Selatan dapat lolos dalam 50 besar desa wisata ADWI 2022. "Memberikan pendampingan kepada POKDARWIS Minang Rua bilamana ada cek and ricek terhadap dokumen Minang Rua yg telah terkirim ke panitia Menparekraf. Kemudian, bila Allah SWT. memberikan rezeki masuk 50 besar, maka kita harus siap menjadi objek kunjungan dari pusat," ujarnya. (ptm). [..]

Dibuat oleh : P