DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda - Pemkab Lampung Selatan mengoptimalkan pemanfaatan Dashboard Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) untuk memperkuat perencanaan berbasis data, memperluas akses keuangan masyarakat, dan membuka peluang ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan warga.

Upaya tersebut sejalan dengan keikutsertaan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Selatan, Aryan Saruhian, dalam peluncuran Dashboard IKAD secara virtual, Senin (19/10/2026).

Kegiatan dipusatkan di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Jakarta.

Melalui dashboard ini, pemerintah daerah dapat memetakan kondisi akses keuangan, mengidentifikasi kesenjangan antarwilayah, serta menyusun program yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan dan potensi ekonomi masyarakat.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus berangkat dari kondisi dan kebutuhan daerah.

“Semua hal yang terjadi di Indonesia, mulainya dari daerah. Perencanaan yang direncanakan di kantor ini pun pertama-tama harus bersumber dari daerah,” ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menekankan pentingnya mengintegrasikan indikator IKAD ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dalam pemaparan kegiatan tersebut, sebanyak 38 provinsi telah mengintegrasikan indikator IKAD, sementara 341 kabupaten/kota telah memuat indikator tersebut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Bagi Lampung Selatan, pemanfaatan IKAD dapat memperkuat dasar penentuan prioritas pembangunan, terutama dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang produktif. Dengan demikian, program yang disusun diharapkan mampu membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi warga.

Upaya tersebut juga membutuhkan sinergi lintas sektor, termasuk melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), untuk memperluas jangkauan layanan keuangan, memperkuat digitalisasi transaksi, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan pelaku usaha.

Melalui pemanfaatan data dan kolaborasi yang berkelanjutan, Pemkab Lampung Selatan diharapkan dapat memperkuat perencanaan pembangunan yang inklusif, sesuai kebutuhan masyarakat, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan warga. (Ech-Kmf)