DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda - Kesiapan menghadapi tsunami bukan hanya soal peringatan dini, tetapi juga memastikan masyarakat mengetahui langkah penyelamatan saat bencana terjadi.

Untuk memperkuat kesiapsiagaan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menggandeng Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam menyiapkan desa-desa pesisir agar memenuhi standar Tsunami Ready Community yang diakui UNESCO.

Persiapan itu dimatangkan melalui rapat koordinasi bersama tim ahli Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung (FITB ITB), di Ruang Crisis Center Pusdalops BPBD Kabupaten Lampung Selatan, Senin (19/10/2026).

Pendampingan direncanakan berlangsung selama tiga bulan, dengan fokus pada pemenuhan 12 indikator utama Tsunami Ready.

Program ini tidak hanya diarahkan untuk memenuhi standar pengakuan internasional, tetapi juga memperkuat penerapan sistem kesiapsiagaan bencana di tingkat desa agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir.

Rapat dipimpin Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Setdakab Lampung Selatan, Tri Umaryani, serta dihadiri Kepala Pelaksana BPBD Lampung Selatan Maturidi, perwakilan Paluma Nusantara dan Mitra Bentala, serta perwakilan Desa Tangguh Bencana (Destana) dari Desa Maja, Canti, Rajabasa, dan Kelawi.

Dalam arahannya, Tri Umaryani menekankan pentingnya membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat pesisir.

Menurutnya, keindahan alam Lampung Selatan perlu diimbangi dengan kesadaran terhadap potensi ancaman bencana dan kemampuan masyarakat untuk meresponsnya.

“Lampung Selatan ini sangat indah, tetapi di sisi lain kita memiliki potensi bencana yang harus diwaspadai, mengingat pengalaman di masa lalu,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada tim ahli FITB ITB dan seluruh mitra yang mendukung upaya peningkatan kesiapsiagaan bencana di wilayah tersebut.

Sementara itu, Ketua Tim FITB ITB, Wiwin Windupranata, menjelaskan bahwa pendampingan ini merupakan tindak lanjut dari audiensi sebelumnya dengan Bupati Lampung Selatan. Program tersebut mengacu pada standar Tsunami Ready Community yang dikembangkan dalam kerangka pengakuan UNESCO untuk mendorong kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman tsunami.

Selama tiga bulan pendampingan, tim akan membantu desa-desa sasaran mengumpulkan dan melengkapi bukti pemenuhan 12 indikator utama. Proses ini mencakup penyiapan dokumen sekaligus penguatan sistem kesiapsiagaan yang dapat diterapkan di lapangan.

“Pengalaman kami mendampingi sejumlah desa di Jawa Barat menjadi bekal untuk membantu Lampung Selatan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman tsunami,” ujar Wiwin.

Menurutnya, pemenuhan indikator tidak boleh berhenti pada kelengkapan administrasi. Sistem yang dibangun harus benar-benar dipahami dan dijalankan oleh masyarakat agar berfungsi ketika keadaan darurat terjadi.

“Ini bukan sekadar melengkapi dokumen administrasi semata, tetapi benar-benar sistem yang kita jalankan dan rasakan manfaatnya di tengah masyarakat,” tegasnya.

Sejalan dengan pendampingan tersebut, BPBD Lampung Selatan menargetkan proses pemenuhan 12 indikator dapat diselesaikan sebelum akhir Desember 2026.

Kepala Pelaksana BPBD Lampung Selatan, Maturidi, mengakui bahwa belum seluruh indikator terpenuhi secara optimal. Meski demikian, pihaknya menargetkan seluruh proses persiapan dapat dituntaskan sesuai jadwal.

“Meskipun saat ini dari 12 indikator belum semuanya terpenuhi secara sempurna, kami menargetkan pada akhir bulan Desember 2026 seluruh proses ini sudah tuntas dilaksanakan,” ujarnya.

Untuk mencapai target tersebut, Maturidi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, terutama dalam memperkuat sarana, prasarana, dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa.

Dukungan dari Paluma Nusantara, Mitra Bentala, serta para pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat membantu mengatasi keterbatasan yang masih dihadapi di lapangan.

Ia juga berharap desa-desa yang telah lebih dahulu menjalankan upaya kesiapsiagaan dapat menjadi contoh bagi wilayah lain dalam mengembangkan sistem serupa.

Melalui pendampingan ITB dan kolaborasi lintas sektor, Pemkab Lampung Selatan memperkuat kesiapsiagaan desa pesisir agar masyarakat lebih siap menghadapi ancaman tsunami, mulai dari mengenali potensi bahaya hingga melakukan evakuasi. (Kmf-Gil)