DISKOMINFO LAMSEL, Jakarta - Investasi bagi daerah bukan sekadar tentang seberapa besar modal yang berhasil masuk, tetapi sejauh mana investasi tersebut mampu menggerakkan ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja, dan menciptakan aktivitas usaha baru yang memberi manfaat nyata.

Perspektif inilah yang menjadi perhatian Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama saat menawarkan konsep “kalibrasi kolaborasi” antara pemerintah pusat dan daerah.

Gagasan tersebut disampaikan Egi yang juga Bendahara Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) saat menjadi narasumber Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Mengoptimalkan Potensi Investasi Daerah Melalui Sinergi dan Kolaborasi Pusat dan Daerah” yang digelar Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, di Ruang Rapat Pontianak, Gedung Suhartoyo Lantai 3, Jakarta Selatan, Rabu (7/10/2026).

Menurut Egi, investasi harus dipandang sebagai sebuah sistem yang utuh. Potensi sumber daya alam yang besar tidak otomatis menjadi daya tarik apabila tidak disertai kepastian tata ruang, lahan, lingkungan, tenaga kerja, infrastruktur, serta regulasi yang sederhana dan pasti.

“Investasi tidak akan menggerakkan suatu daerah hanya karena memiliki potensi alam yang berlimpah. Modal akan hadir di daerah yang memiliki birokrasi sederhana, tidak rumit, dan yang paling penting memberikan kepastian regulasi,” ujar Egi.

Karena itu, ia menilai promosi potensi daerah saja tidak cukup. Pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan ekosistem sejak awal, sementara pemerintah pusat diharapkan membantu menyelaraskan sistem, regulasi, dan akses investasi agar berbagai persoalan di lapangan tidak menjadi hambatan bagi pelaku usaha.

Egi menyebut sejumlah persoalan yang masih perlu mendapat perhatian, mulai dari kesesuaian data Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), integrasi sistem OSS RBA, hingga proses persetujuan lingkungan. Di sisi lain, keterbatasan fiskal daerah juga membuat pembangunan infrastruktur pendukung investasi tidak selalu dapat mengandalkan APBD.

Dalam konteks itu, Egi menawarkan “kalibrasi kolaborasi” sebagai upaya menyelaraskan kebutuhan pusat dan daerah. Ia mendorong integrasi data spasial secara real-time, penguatan skema pembiayaan kreatif infrastruktur melalui KPBU non-APBD, serta insentif hilirisasi berbasis kinerja bagi daerah yang mampu menghubungkan industri dengan UMKM.

Lampung Selatan, kata Egi, memiliki modal dasar yang kuat untuk dikembangkan. Sekitar 70 persen wilayahnya merupakan kawasan pertanian, memiliki garis pantai sekitar 250 kilometer, serta berada pada posisi strategis sebagai gerbang Pulau Sumatra. Potensi ini menjadi pijakan dalam mengembangkan investasi, terutama sektor pariwisata dan agro.

“Kami tidak ingin investasi yang masuk hanya sekadar masuk, tetapi bagaimana investasi tersebut benar-benar menciptakan impact ekonomi bagi daerah,” kata Egi.

Sejak awal memimpin Lampung Selatan, ia menempatkan pariwisata sebagai salah satu fokus pengembangan, termasuk mendorong konsep pariwisata edukasi berbasis agro yang selaras dengan karakter wilayah sebagai daerah pertanian.

Pemerintah daerah juga terus membenahi infrastruktur dan akses menuju kawasan potensial pariwisata di tengah keterbatasan kemampuan fiskal.

Melalui forum tersebut, Egi berharap Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dapat semakin intensif mendampingi pemerintah daerah dalam mengidentifikasi, memetakan, dan mempromosikan potensi investasi. Dukungan itu dinilai penting untuk membuka jejaring yang lebih luas dan mempertemukan potensi daerah dengan investor yang tepat.

“Kalau negara ini ingin investasinya tumbuh besar, harapan kami, Kementerian Investasi bisa turun lebih intensif membantu daerah, memberikan gambaran potensi, membuka akses jejaring, dan memberikan perspektif yang lebih luas bagi kami di daerah,” tuturnya.

Bagi Egi, ukuran keberhasilan investasi pada akhirnya bukan hanya nilai penanaman modal yang tercatat, melainkan dampaknya terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.

Investasi yang terhubung dengan potensi lokal diharapkan mampu memperkuat usaha masyarakat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan membuat pertumbuhan ekonomi daerah lebih inklusif serta berkelanjutan. (Kmf-lmhr)