DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda - Membangun Zona Integritas (ZI) bukan sekadar memenuhi dokumen dan bukti dukung untuk kebutuhan evaluasi.

Lebih dari itu, proses tersebut menuntut perubahan tata kelola, inovasi, pelayanan publik, hingga budaya kerja aparatur secara konsisten.

Pengalaman tersebut menjadi pembelajaran bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mesuji yang menjadikan Pemkab Lampung Selatan sebagai rujukan dalam memperkuat penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Hal itu terungkap dalam audiensi dan konsultasi penerapan Zona Integritas yang berlangsung di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Kamis (1/10/2026).

Rombongan Pemkab Mesuji dipimpin Inspektur Kabupaten Mesuji Najmul Fikri dan diikuti sejumlah perangkat daerah terkait. Kedatangan mereka diterima Asisten Administrasi Umum Setdakab Lampung Selatan Edy Firnandi, Inspektur Kabupaten Lampung Selatan Badruzzaman, serta jajaran perangkat daerah terkait.

Inspektur Kabupaten Mesuji, Najmul Fikri mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan untuk mempelajari pengalaman Lampung Selatan yang dinilai telah lebih dahulu menjalani proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK.

“Kami ke sini ingin belajar dan selanjutnya berkonsultasi, karena kami dengar Lampung Selatan sudah lebih dulu WBK,” ujarnya.

Menurutnya, pembelajaran tersebut selanjutnya akan diterapkan di Kabupaten Mesuji, khususnya pada perangkat daerah yang tengah dipersiapkan untuk mengikuti proses pembangunan Zona Integritas.

Studi tiru itu, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan dokumen, tetapi juga mencakup strategi pembangunan ZI, tata kelola, inovasi, pelayanan publik, pemenuhan eviden hingga tahapan evaluasi.

“Zona integritas pada hakikatnya bukan hanya tentang pemenuhan dokumen atau eviden untuk kebutuhan evaluasi. Lebih dari itu, zona integritas merupakan proses perubahan tata kelola pemerintah dan perubahan budaya kerja aparatur,” katanya.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setdakab Lampung Selatan Edy Firnandi menjelaskan, pengalaman Lampung Selatan menunjukkan bahwa pembangunan Zona Integritas membutuhkan proses yang tidak instan. Perbaikan dilakukan secara bertahap hingga seluruh unsur yang menjadi penilaian dapat dipenuhi dengan baik.

Edy mencontohkan salah satu unit kerja di Lampung Selatan yang mulai mengikuti proses pembangunan Zona Integritas sejak 2022. Pada tahap awal, unit kerja tersebut baru berhasil melewati proses administrasi, kemudian melakukan berbagai perbaikan sebelum akhirnya memperoleh predikat Zona Integritas menuju WBK pada tahun berikutnya.

“Jadi proses dua tahun itu kita coba benahi dan alhamdulillah di tahun ketiga kami memperoleh predikat zona integritas menuju WBK,” ujarnya.

Menurut Edy, inovasi menjadi salah satu unsur penting yang perlu dipersiapkan perangkat daerah. Namun, inovasi juga harus disertai dokumentasi dan bukti dukung yang mampu menggambarkan perubahan secara nyata.

“Kita harus bisa menggambarkan sebelum dan sesudah. Sebelumnya seperti ini, sesudah seperti itu. Itulah yang diminta oleh tim penilai,” jelasnya.

Selain inovasi, Edy menekankan pentingnya pengelolaan media sosial sebagai bagian dari keterbukaan informasi dan pelayanan publik. Aktivitas media sosial, termasuk dalam merespons masukan maupun pengaduan masyarakat, perlu dikelola secara konsisten dan menjadi bagian dari kesiapan perangkat daerah.

Ia menambahkan, pembangunan Zona Integritas juga membutuhkan komitmen bersama dan koordinasi lintas perangkat daerah, termasuk antara Inspektorat, Bagian Organisasi dan perangkat daerah yang menjadi lokus penilaian.

“Kita ingin semua perangkat daerah itu punya semangat yang sama untuk bisa dinilai, ikut serta dalam zona integritas ini,” katanya.

Melalui pertemuan tersebut, Pemkab Lampung Selatan berharap pengalaman yang dibagikan dapat menjadi pembelajaran bagi Pemkab Mesuji dalam mempersiapkan pembangunan Zona Integritas.

Pada saat yang sama, proses tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan berbagai perubahan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. (Nsy-Kmf)