DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda - Kesempatan meningkatkan pendidikan tanpa harus meninggalkan pekerjaan kini menjadi salah satu opsi yang dijajaki Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bagi aparatur sipil negara (ASN).

Peluang tersebut dibahas dalam audiensi Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, bersama jajaran Universitas Indonesia Mandiri (UIMandiri) di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Kamis (24/9/2026).

Dalam pertemuan itu, UIMandiri menawarkan sejumlah program pendidikan kelas nonreguler yang dirancang untuk mahasiswa yang telah bekerja.

Sistem pembelajaran hybrid menjadi salah satu pilihan yang memungkinkan kegiatan perkuliahan disesuaikan dengan aktivitas kedinasan.

Supriyanto mengatakan, audiensi tersebut menjadi bagian dari penjajakan peluang kerja sama di bidang pendidikan, khususnya untuk membuka akses peningkatan pengetahuan dan kompetensi bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

“Ini merupakan ruang bagi para ASN yang ingin menambah pengetahuan dan meningkatkan kompetensi, baik pada jenjang D3 maupun S1,” ujar Supriyanto.

Menurutnya, peningkatan kapasitas aparatur merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan sekaligus pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, akses pendidikan yang dapat berjalan beriringan dengan pekerjaan menjadi salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan.

Kesempatan tersebut dinilai relevan bagi ASN yang ingin melanjutkan pendidikan formal, tetapi tetap harus menjalankan tugas kedinasan.

Dengan pola pembelajaran yang lebih fleksibel, proses peningkatan kompetensi diharapkan dapat berlangsung tanpa mengabaikan tanggung jawab pekerjaan.

Sementara itu, Rektor UIMandiri Rustono Farady Marta menjelaskan, kelas nonreguler yang ditawarkan tersedia pada sejumlah program studi, di antaranya S1 Teknik Industri, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), dan S1 Desain Komunikasi Visual.

Pembelajaran menggunakan sistem hybrid, dengan kegiatan daring yang didominasi pada Kamis dan Jumat setelah pukul 17.00 WIB serta Sabtu sebelum pukul 17.00 WIB.

“Kami ingin menginformasikan adanya kelas nonreguler di beberapa fakultas, seperti S1 Teknik Industri, S1 PGSD, dan S1 Desain Komunikasi Visual. Metode pembelajarannya secara hybrid,” jelas Rustono.

Ia mengatakan, S1 Teknik Industri memiliki cakupan keilmuan yang luas sehingga dapat diterapkan pada berbagai bidang pekerjaan dan sektor industri, termasuk bidang yang berkaitan dengan peternakan, perikanan, serta sektor lainnya yang dikelola perangkat daerah.

Selain program sarjana, UIMandiri menawarkan D3 Bahasa Inggris dengan masa pendidikan tiga tahun. Program tersebut lebih menitikberatkan pada praktik agar mahasiswa memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dapat diterapkan dalam lingkungan kerja.

“Untuk D3 Bahasa Inggris, kami ingin membekali mahasiswa agar berani menggunakan bahasa Inggris dan mampu terhubung dengan dunia internasional,” katanya.

Rustono menyebut, kemampuan bahasa Inggris semakin dibutuhkan pada berbagai sektor, antara lain pariwisata, penerbangan, teknologi, dan bidang pekerjaan lainnya yang memiliki keterhubungan dengan lingkungan internasional.

Untuk kelas nonreguler D3 Bahasa Inggris, biaya pendidikan yang ditawarkan sebesar Rp900 ribu per semester atau sekitar Rp150 ribu per bulan.

Program tersebut juga tidak mewajibkan mahasiswa menyusun skripsi. Kegiatan praktik dapat disesuaikan dengan tempat kerja masing-masing sehingga pembelajaran diharapkan memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan pekerjaan.

“Ketika seseorang sudah mahir berbahasa Inggris, itu menjadi unique selling point yang dapat memperluas peluang karier. Karena itu, kemampuan bahasa Inggris tidak hanya dipelajari secara teori, tetapi juga diterapkan secara langsung,” ujar Rustono.

Ia menambahkan, pembelajaran D3 Bahasa Inggris juga diarahkan pada kebutuhan sektor pariwisata dan penerbangan yang membutuhkan kemampuan komunikasi internasional.

Melalui penjajakan tersebut, Pemkab Lampung Selatan dan UIMandiri sama-sama melihat peluang pengembangan kompetensi aparatur melalui akses pendidikan yang lebih fleksibel, dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan aktivitas pekerjaan. (lmhr-Kmf)