DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda - Keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik di daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya program, tetapi juga oleh ruang fiskal yang tersedia untuk menjalankannya.

Karena itu, Bupati Lampung Selatan sekaligus Bendahara Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Radityo Egi Pratama, mendorong kebijakan fiskal yang lebih berkeadilan agar pemerintah kabupaten memiliki ruang gerak yang lebih proporsional dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Bupati Egi saat mengikuti Rapat Dewan Pengurus Apkasi terkait Keadilan Fiskal Daerah melalui Zoom Meeting dari Lamban Rakyat Lampung Selatan, Rabu (16/9/2026).

Forum tersebut membahas berbagai tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah kabupaten, sekaligus menghimpun pandangan dan aspirasi para kepala daerah sebagai bahan komunikasi serta rekomendasi Apkasi kepada pemerintah pusat.

Bupati Egi mengatakan, kondisi fiskal daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan visi dan misi pembangunan.

Pada saat yang sama, tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dan pembangunan terus meningkat.

“Kita sadar betul bahwa apa yang kita hadapi hari ini di setiap daerah berdampak signifikan terhadap realisasi visi dan misi kita sebagai kepala daerah. Karena itu, kita berharap ada kebijakan fiskal yang mampu memberikan ruang bagi daerah untuk terus bergerak dan memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Egi.

Menurutnya, berbagai program pemerintah pusat telah memberikan manfaat hingga ke tingkat masyarakat. Namun, pemerintah kabupaten tetap menghadapi tantangan dalam menjaga kesinambungan program pembangunan di tengah keterbatasan kapasitas fiskal masing-masing daerah.

“Kita berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah melahirkan banyak program yang menyentuh akar rumput. Namun, di sisi lain, kita juga dihadapkan pada tantangan yang relatif tidak ringan. Mudah-mudahan kehadiran kebijakan fiskal yang lebih berkeadilan dapat menjadi harapan baru bagi daerah,” kata Egi.

Ia berharap pembahasan dalam forum Apkasi dapat menghasilkan rumusan bersama yang memperkuat kapasitas fiskal pemerintah kabupaten, sehingga pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat terus berjalan secara optimal.

“Harapannya, apa yang menjadi cita-cita bersama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah dapat benar-benar terealisasi ke depan,” tutur Egi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Apkasi Joune James Esau Ganda mengatakan, keadilan fiskal daerah menjadi salah satu pokok penting yang dibahas dalam rapat tersebut.

Menurut Joune, setiap kabupaten memiliki karakteristik, kebutuhan, kapasitas ekonomi, serta tantangan pembangunan yang berbeda. Kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan fiskal nasional agar ruang fiskal daerah dapat disesuaikan secara proporsional dengan kebutuhan dan tanggung jawab pemerintah kabupaten.

“Pokok utama kita adalah membahas keadilan fiskal daerah, terutama bagaimana kebijakan fiskal nasional dapat memberikan ruang yang lebih proporsional bagi daerah dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya,” ujar Joune.

Hasil pembahasan dan masukan dari para pengurus Apkasi selanjutnya akan dirumuskan menjadi bahan komunikasi dan penyampaian aspirasi kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan.

Forum tersebut diharapkan menghasilkan rumusan yang konstruktif sekaligus memperkuat pijakan Apkasi dalam menyuarakan kepentingan pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia.

Turut hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Supriyanto, Inspektur Kabupaten Lampung Selatan Badruzzaman, Kepala BPKAD Lampung Selatan Rini Ariasih, Kepala Bagian Kerja Sama Muhammad Ali, serta jajaran terkait lainnya. (lmhr-Kmf)