DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda - Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan kembali menegaskan komitmennya dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

Komitmen itu dibuktikan melalui capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tertinggi di Provinsi Lampung, sekaligus berhasil mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) dengan tingkat keaktifan peserta mencapai 80,95 persen.

Capaian tersebut terungkap dalam Forum Komunikasi Implementasi Strategi Penguatan Rekrutmen dan Reaktivasi Peserta Menuju UHC Berkualitas Semester I Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Lampung Selatan, Selasa (26/5/2026).

Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, mengatakan pelaksanaan program JKN di Lampung Selatan hingga saat ini berjalan baik tanpa kendala berarti.

Menurutnya, pemerintah daerah terus berupaya memastikan seluruh masyarakat dapat terlayani secara maksimal.

“Alhamdulillah, tidak ada apapun kendala dalam perjalanannya. Harapan ke depan tentu makin nyata, mengharapkan kita kerja keras, target kita untuk memastikan semua bisa terlayani, oleh karena itu harus bisa diambil langkah-langkah,” ujar Supriyanto.

Ia menjelaskan, berdasarkan data statis semester II dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, cakupan UHC di Lampung Selatan telah mencapai 100,23 persen.

Meski demikian, data kepesertaan masih bersifat dinamis karena adanya mobilitas penduduk yang berdomisili di luar daerah, sehingga sinkronisasi data terus dilakukan secara berkala.

Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung, Herman Indratmo, mengapresiasi komitmen Pemkab Lampung Selatan dalam mendukung keberlangsungan program JKN.

Menurut Herman, Lampung Selatan saat ini menjadi daerah dengan jumlah kepesertaan JKN terbesar di Lampung dan menjadi satu-satunya daerah yang berhasil mencapai tingkat keaktifan peserta tertinggi di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung.

“Lampung Selatan paling banyak kepesertaannya di Provinsi Lampung dan sudah mencapai UHC. Bahkan, tingkat keaktifan peserta mencapai 80,95 persen. Ini menunjukkan komitmen Pemkab Lampung Selatan terhadap program JKN sangat luar biasa,” kata Herman.

Meski demikian, Herman mengingatkan pentingnya menjaga capaian tersebut melalui monitoring berkelanjutan. Ia juga menyoroti masa berlaku nota kesepakatan kerja sama program JKN yang akan berakhir pada Desember 2026.

“Perpanjangan nota kesepakatan berlaku lima tahun dan akan berakhir Desember 2026. Ini perlu mulai dibahas kembali agar pelayanan tetap berjalan tanpa hambatan. Sementara untuk rencana kerja akan berakhir pada 30 Juni 2026, sehingga jangan sampai layanan terganggu,” jelasnya.

Selain evaluasi capaian layanan, forum tersebut juga menyoroti dukungan sektor swasta dalam memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat melalui program Inovasi Pendanaan Masyarakat Peduli Jaminan Kesehatan (PIPMPJ).

Hingga Mei 2026, tercatat 45 badan usaha berpartisipasi dalam program tersebut dengan total bantuan bagi 1.124 jiwa, senilai Rp39.340.000.

Tak hanya itu, dukungan dunia usaha juga hadir melalui program Skema Sharing Iuran (SSI). Saat ini, RS Natar Medika menjadi badan usaha pertama yang bergabung, dengan kontribusi pembiayaan untuk 100 peserta sesuai perjanjian kerja sama.

Melalui capaian ini, Pemkab Lampung Selatan berharap kualitas layanan kesehatan terus meningkat, sekaligus memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam mendapatkan perlindungan kesehatan. (Kmf-ptm)