DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan ditetapkan
sebagai lokus kunjungan lapangan dan studi dokumentasi oleh Kementerian
Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia dalam rangka penyusunan buku “Refleksi
Satu Dasawarsa Dana Desa”.
Kunjungan tim Kemenkeu RI
tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(PMD) Lampung Selatan, Erdiyansyah, di Kantor Dinas PMD, Selasa (5/5/2026).
Pertemuan ini turut dihadiri jajaran Inspektorat serta Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah (BPKAD) setempat.
Analis Kebijakan Ahli Pertama
Kemenkeu RI, Sukma Aji, menjelaskan bahwa penyusunan buku ini merupakan amanah
nasional yang dipantau langsung oleh Bappenas, dengan tujuan menghasilkan
kajian berstandar internasional terkait perjalanan dana desa selama satu dekade
terakhir.
“Lampung Selatan dipilih karena
memiliki karakteristik wilayah yang lengkap, mulai dari kawasan pegunungan
hingga pesisir pantai. Selain itu, sebagai gerbang Pulau Sumatra Lampung
Selatan memiliki potensi dampak limpahan ekonomi dari Pulau Jawa,” ujarnya.
Ia menambahkan, buku refleksi tersebut akan mengulas lima aspek utama, yakni kondisi desa sebelum adanya dana desa, perkembangan regulasi, ekspektasi pemerintah daerah, capaian output serta dampaknya terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat.
Dalam penelitian ini, empat
desa ditetapkan sebagai sampel utama, yaitu Desa Sidowaluyo, Balinuraga,
Kecapi, dan Canggung. Keempatnya dinilai mampu merepresentasikan keberhasilan
tata kelola dana desa di berbagai karakter wilayah.
“Kami juga melihat adanya sinergi menarik antara kelembagaan ekonomi desa seperti BUMDes dengan KSPP/KDMP,” kata Sukma.

Menanggapi hal tersebut, Kepala
Dinas PMD Lampung Selatan, Erdiyansyah, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan
yang diberikan kepada daerahnya.
Ia menyebut, kunjungan ini
menjadi momentum penting untuk menunjukkan perkembangan desa di Kabupaten Lampung
Selatan yang kini terus didorong sebagai bagian dari identitas daerah “Beranda
Sumatra”.
“Empat desa yang menjadi sampel
ini memang mencerminkan kondisi wilayah kami, baik dari sektor agraris maupun
potensi wisata pesisir,” jelasnya.
Erdiyansyah juga mengungkapkan
sejumlah capaian desa, di antaranya Desa Rejo Mulyo yang meraih predikat BUMDes
terbaik tahun 2024 serta kerja sama dengan KDMP. Selain itu, KDMP Bumi Sari di
Kecamatan Natar juga telah ditetapkan sebagai proyek percontohan nasional.
Ia berharap, kajian yang
dilakukan Kemenkeu dapat menjadi pemicu semangat bagi desa-desa lain untuk
terus berinovasi dalam pengelolaan dana desa.
“Semoga ini menjadi motivasi
bagi desa-desa di Lampung Selatan untuk semakin maju dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat,” kata Erdiyansyah. (Gil-Kmf)