DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penegasan itu disampaikan dalam apel mingguan yang dirangkaikan dengan Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 di Lapangan Korpri, Kalianda, Senin (27/4/2026).

Apel tersebut dipimpin Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan, Wahidin Amin, dan diikuti seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN), mulai dari pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pejabat fungsional, hingga PNS dan PPPK.

Dalam kesempatan itu, Wahidin membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Ia menekankan bahwa peringatan Hari Otonomi Daerah menjadi momentum untuk memperkuat komitmen ASN dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, otonomi daerah bukan sekadar kewenangan administratif, melainkan instrumen strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, peringatan tahun ini menegaskan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal, dengan tetap mengedepankan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

“Tanpa koordinasi yang baik, tujuan besar tersebut tidak akan tercapai optimal,” ujar Wahidin.

Ia menambahkan, capaian pelaksanaan otonomi daerah yang telah memasuki usia ke-30 tahun harus menjadi pijakan untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

Meski dihadapkan pada berbagai dinamika, Wahidin optimistis kolaborasi yang solid antar tingkatan pemerintahan mampu menjawab tantangan tersebut.

“Kita harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi agar setiap kebijakan benar-benar implementatif, tepat sasaran, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga mitra aktif pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan yang relevan dengan kondisi dan potensi lokal.

Dengan sinergi tersebut, diharapkan pembangunan nasional dapat berjalan lebih adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. (Kmf)