DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda - Badan Pusat Statistik (BPS) akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) secara serentak di seluruh Indonesia pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026.

Sensus yang digelar setiap sepuluh tahun sekali ini, sekaligus membawa misi besar pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis kebijakan pembangunan yang lebih akurat dan tepat sasaran.

Hal tersebut mengemuka dalam audiensi BPS Kabupaten Lampung Selatan dengan Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, di ruang kerja bupati, Selasa (7/4/2026).

Kepala BPS Lampung Selatan, Eko Purnomo, menjelaskan bahwa sensus tahun ini memiliki cakupan lebih luas dibanding sebelumnya. Tidak hanya sektor ekonomi, tetapi juga menyentuh sektor pertanian yang menjadi salah satu kekuatan utama daerah.

“Sensus Ekonomi Tahun 2026 ini akan mencakup sektor ekonomi dan pertanian. Selain itu, kami juga membawa pembaruan DTSEN yang saat ini dalam proses pengawasan bersama Dinas Sosial,” ujar Eko.

Ia menambahkan, dalam upaya memperkuat validitas data, BPS turut berkolaborasi dengan PLN melalui integrasi data pelanggan listrik sebagai bagian dari penyempurnaan DTSEN.

“Dengan padatnya agenda sensus tahun ini, kami berharap dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar pelaksanaan dapat berjalan optimal,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan BPS, khususnya dalam penyediaan data makro yang menjadi dasar utama perumusan kebijakan.

“Saya ingin komunikasi yang lebih intens dengan BPS, terutama dalam sinkronisasi data makro yang menjadi acuan utama dalam penyusunan kebijakan daerah,” kata Egi.

Bupati Egi juga menekankan bahwa seluruh program pembangunan harus berbasis data dan kondisi riil di lapangan, bukan sekadar perencanaan normatif.

“Program yang disusun harus berbasis data, bukan semata keinginan, tetapi berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Egi menyoroti sejumlah tantangan pembangunan yang masih dihadapi, seperti belum optimalnya keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, serta isu kemiskinan dan stunting yang membutuhkan penanganan lebih terarah.

“Terkait kemiskinan, stunting, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kami membutuhkan pendampingan agar kebijakan yang diambil tepat sasaran,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa IPM Lampung Selatan mengalami peningkatan sebesar 0,9 persen, dari 72,15 menjadi 73,10, sebagai indikator positif dari program pembangunan yang telah berjalan.

Dalam kesempatan itu, Bupati turut mendorong sinergi antara program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) dari BPS dengan program unggulan daerah, yakni Desa Helau, guna memperkuat tata kelola pembangunan berbasis data hingga tingkat desa.

“Kami ingin memastikan setiap anggaran yang digunakan benar-benar tepat sasaran, efektif, serta memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat,” kata Egi. (lmhr-Kmf)