DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lampung Selatan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) secara virtual, Selasa (11/11/2025).

Rakor nasional yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, itu diikuti seluruh pemerintah daerah se-Indonesia, guna memperkuat langkah bersama dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat menjelang akhir tahun.

Dari Kabupaten Lampung Selatan, keikutsertaan TPID dipimpin oleh Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Kemasyarakatan, Yanny Munawarty, yang mengikuti kegiatan tersebut melalui aplikasi Zoom Meeting dari Ruang Kepala Bagian Perekonomian, Kantor Bupati setempat.

Dalam paparannya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa inflasi nasional hingga Oktober 2025 mencapai 2,10 persen (year to date), atau sedikit lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Target inflasi nasional masih berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Namun tercatat sudah ada 24 provinsi yang mencapai angka 3,5 persen, bahkan beberapa di atasnya,” ujar Amalia.

Amalia menjelaskan, sejumlah komoditas utama penyumbang inflasi tertinggi di berbagai daerah antara lain cabai merah dan emas perhiasan. Kendati demikian, ia menyebut terjadi tren positif di minggu pertama November 2025, di mana banyak provinsi mengalami deflasi berkat penurunan harga bahan pangan bergejolak (volatile food).

Meski demikian, beberapa wilayah seperti Papua Barat Daya, Papua, Lampung, dan Papua Selatan masih mencatat kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), yang dipicu oleh meningkatnya harga cabai merah, daging ayam ras, beras, serta cabai rawit.

“Kabar baiknya, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH terus menurun, dari 164 menjadi hanya 78 kabupaten/kota,” tambahnya.

Penurunan tersebut menunjukkan tren perbaikan dalam pengendalian inflasi, sekaligus menjadi sinyal positif bagi stabilitas ekonomi daerah menjelang akhir tahun.

Melalui rakor ini, pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor untuk menjaga kestabilan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi bahan pokok, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan perekonomian daerah tumbuh stabil. (ptm)