DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lampung Selatan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Selasa (23/9/2025).

Dalam rakor tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan apresiasi atas capaian pengendalian inflasi nasional.

Menurutnya, rakor rutin ini tidak hanya mendapat perhatian Presiden, tetapi juga pimpinan lembaga lain, termasuk Menko Perekonomian selaku Kepala Tim Pengendalian Inflasi Pusat.

“Angka inflasi kita saat ini di 2,31 persen, ini sangat bagus. Kita tidak ingin berada di kisaran 0–1 persen karena hanya menyenangkan konsumen tapi merugikan produsen. Kita juga tidak ingin di atas 3,5 persen. Jadi rentang angka 2,5 ±1 persen ini harus kita jaga,” ujar Tito.

Tito juga menambahkan, apresiasi terhadap capaian inflasi nasional datang dari berbagai pihak, termasuk Menkopolhukam. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian harga berjalan konsisten dan memberi dampak positif bagi masyarakat maupun produsen.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, melaporkan perkembangan Indeks Perubahan Harga (IPH) di sejumlah daerah.

Ia menyebut, terdapat 15 provinsi yang mengalami kenaikan IPH, sementara 22 provinsi mengalami penurunan, dan satu provinsi relatif stabil yaitu Papua Pegunungan.

“Kalau kita lihat, komoditas penyumbang kenaikan di 15 provinsi mayoritas berasal dari daging ayam ras, cabai merah, dan sebagian beras. Namun tidak seluruh daerah mengalami kenaikan dari komoditas beras,” jelas Amalia.

Adapun berdasarkan catatan BPS, kenaikan IPH tertinggi terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota yang mencapai 7,58 persen.

Sementara itu, pada minggu ketiga September 2025, tercatat 191 kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH, sedangkan 152 kabupaten/kota mengalami penurunan. Penurunan terdalam terjadi di Kabupaten Wakatobi sebesar -4,15 persen. (ptm-Kmf)