DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, Senin (25/8/2025).

Rakor daring yang diikuti jajaran TPID Lampung Selatan dari Ruang Kabag Perekonomian, Kantor Bupati setempat, ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat hingga daerah dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan pangan di masyarakat.

Dalam pemaparannya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu ketiga Agustus 2025. Data mencatat, 14 provinsi mengalami kenaikan IPH, 23 provinsi mengalami penurunan, dan satu provinsi terpantau stabil.

“Komoditas penyumbang utama inflasi masih berkisar pada cabai merah, bawang merah, dan beras,” ujar Amalia.

Lebih lanjut, ia merinci, 10 kabupaten/kota dengan kenaikan IPH tertinggi di antaranya Kabupaten Humbang Hasundutan, Aceh Singkil, Serdang Bedagai, Batu Bara, Padang Lawas Utara, Pesisir Selatan, Kota Solok, Nias Selatan, Labuhanbatu Utara, dan Aceh Jaya.

Sebaliknya, penurunan IPH terbesar terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kota Tomohon, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kepulauan Sangihe, Melawi, Minahasa, Lombok Timur, Halmahera Selatan, Pasangkayu, serta Minahasa Tenggara.

“Bahkan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, perubahan IPH turun hingga -7,55 persen. Sementara Kabupaten Humbang Hasundutan justru mengalami kenaikan 6,07 persen. Faktor utamanya masih berasal dari komoditas beras, bawang merah, dan cabai merah,” jelas Amalia.

Melalui rakor ini, pemerintah daerah diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi gejolak harga, terlebih menjelang periode akhir tahun yang kerap diwarnai peningkatan kebutuhan pangan masyarakat. (ptm)