DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten
Lampung Selatan, Supriyanto, menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara tahun 2025, yang berlangsung khidmat di halaman Mapolres Lampung Selatan, Selasa
(1/7/2025).
Upacara ini dipimpin langsung
oleh Kapolres Lampung Selatan, AKBP Yusriandi Yusrin, dengan mengusung tema
nasional “Polri untuk Masyarakat”. Kegiatan ini menjadi momen reflektif atas
kontribusi besar Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di
tengah masyarakat.
Dalam amanatnya, Kapolres
Yusriandi menegaskan bahwa Hari Bhayangkara bukan sekadar seremonial, melainkan
momentum penting untuk mengenang perjuangan bangsa sekaligus memperkuat peran
Polri sebagai pelindung dan pelayan masyarakat.
“Tema Bhayangkara tahun ini
adalah Polri untuk Masyarakat. Ini adalah pengingat sekaligus komitmen bahwa
eksistensi Polri adalah untuk rakyat,” ujar Yusriandi.
Ia menambahkan bahwa Polri
terus berupaya mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, pelayanan publik
yang profesional, serta perlindungan yang humanis dan inklusif.
Lebih jauh, Polri juga
berkomitmen mendukung visi dan misi nasional menuju Indonesia Emas 2025, melalui
lima poin strategis, yaitu:
- Menjaga stabilitas keamanan
nasional sebagai fondasi utama pembangunan,
- Memperkuat penegakan hukum yang
adil dan profesional,
- Mendukung reformasi birokrasi
melalui pelayanan kepolisian yang bersih, cepat, dan transparan,
- Melindungi demokrasi dan hak
asasi manusia sebagai pilar negara hukum,
- Membangun kemitraan dengan
masyarakat dan seluruh elemen bangsa untuk mendorong partisipasi aktif menjaga
kamtibmas.
Yusriandi menutup amanatnya
dengan menyerukan pentingnya membangun Polri yang tidak hanya kuat secara
kelembagaan, tetapi juga tumbuh bersama masyarakat.
“Kita percaya, Polri yang kuat
adalah Polri yang tumbuh bersama masyarakat,” tutupnya.
Sementara itu, kehadiran Pemkab
Lampung Selatan dalam upacara ini menjadi bentuk dukungan nyata terhadap
institusi kepolisian. Sekda Supriyanto menilai bahwa kolaborasi antara
pemerintah daerah dan Polri sangat penting untuk menciptakan birokrasi yang
bersih, pelayanan publik yang prima, serta stabilitas daerah yang kondusif.
(ptm-kmf)