Berita

gambar
Lihat Berita
Berita

DWP Lampung Selatan Serahkan 100 Paket Sembako dan Berbuka Puasa Di Pendidikan Alquran Al-Ikhlas Kelurahan Way Urang

Kalianda, Diskominfo Lamsel - Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lampung Selatan Hj. Winarni Nanang Ermanto beserta Ketua dan Pengurus lakukan Bakti Sosial di Kecamatan Kalianda, Jumat, (22/04/2022). Bakti Sosial oleh DWP Kabupaten Lampung Selatan ini dilaksanakan Tempat Pendidikan Al - Qur'an Al - Ikhlas Ketang Lk 05 Kelurahan Way Urang. Pada kegiatan Bakti Sosial tersebut Winarni hadir bersama Ketua dan pengurus DWP serta hadir juga Camat Kalianda Zaidan bersama Ketua TP PKK Kecamatan Kalianda. Winarni selaku Penasehat DWP Kabupaten Lampung Selatan mengatakan kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Dharma Wanita Persatuan kepada masyarakat Lampung Selatan yang membutuhkan. " Ini merupakan bentuk kepedulian DWP kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan swadaya dari para pengurus DWP,"Ungkapnya. Pada kesempatan tersebut Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lampung Selatan menyerahkan 100 paket sembako dan 100 paket berbuka untuk masyarakat. Paket tersebut di serahkan Winarni beserta Pengurus DWP Kabupaten Lampung Selatan kepada masyarakat di 3 RT di Lingkungan 05 kelurahan Way Urang. Tidak lupa Winarni juga menyampaikan agar terus taati protokol kesehatan dan lakukan Vaksinasi untuk Lampung Selatan menuju zona Hijau.(kmf) [..]

Dibuat oleh : R
gambar
Lihat Berita
Berita

Ketua Kwartir Lampung Selatan bersama Kwartir Daerah Provinsi Ikuti Zoom Meeting Bersama Kwartir Nasional

BAKAUHENI, Diskominfo Lamsel- Ketua Kwartir Cabang Kabupaten Lampung Selatan Winarni Nanang Ermanto dampingi Ketua Kwartir Daerah Lampung Chusninia Chalim dalam kegiatan zoom meeting bersama Kwartir Nasional, Rabu (27/04/2022). Pelaksaaan Pencanangan karya bakti lebaran 1443 H di pusatkan di Dermaga Merak Banten dan untuk Daerah Lampung dilaksanakan di Dermaga Eksekutif Bakauheni. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Harian Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung Zainuri, Ketua Harian Kwartir Cabang Lampung Selatan Suka di hadir juga Camat Bakauheni Pirma Romayansyah. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Kwartir Nasional Komjen Pol (Purn) Drs. Budi Waseso melalui Zoom metting yang diikuti oleh seluruh Kwartir Nasional se Indonesia. Dirinya mengatakan kegiatan ini merupakan karya nyata kepedulian gerakan Pramuka kepada masyarakat lusa dengan membantu memberikan informasi kelancaran arus dijalan raya. Sementara itu Ketua Kwartir Daerah Lampung melaporkan kegiatan karya bakti lebaran yang dilaksanakan di Provinsi Lampung. "Kami Kwarda Lampung membuka pokondi setiap Kabupaten Kota yang bergabung bersama posko dari Pemerintah Daerah,"ungkapnya. Selain itu juga irinya mengatakan melaksanakan sedekah lebaran di setiap Kabupaten kota dan memberikan himbaun kepada masyarakat untuk tetap mematuhi Protokol Kesehatan. Tidak hanya itu Gerakan Pramuka Daerha Lampung juga bekerjasama dengan Kepolisian dalam membantu kelancaran dan keamanan Lalu lintas. "Kami juga bekerjasama dengan Kepolisian dalam hal membantu kelancaran lalu lintas dan membuat posko di titik - titik pada lalu lintas mulai dari Bakauheni sampai ke Palembang,"tuturnya. Budi Waseso selaku Ketua Kwartir Nasional mengharapkan dengan adanya Gerakan Pramuka bisa benar - benar membantu kelancaran masyarakat dalam mudik Lebaran. (KMF) [..]

Dibuat oleh : R
gambar
Lihat Berita
Berita

Winarni Buka Sosialisasi Pembinaan Administrasi TP PKK Kecamatan Ketapang

KETAPANG, Diskominfo Lamsel - Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan Hj. Winarni Nanang Ermanto membuka kegiatan Sosialisasi Pembinaan Administrasi TP PKK Kabupaten kepada TP PKK Kecamatan dan Desa, Rabu (27/4/2022). Kegiatan Pembinaan yang berlangsung di Desa Legundi Kecamatan Ketapang ini, diikuti oleh TP PKK Desa Se-Kecamatan Ketapang. Turut hadir pada kegiatan tersebut Kepala Dinas PMD Erdiansyah, Ketua Dharma Wanita Persatuan Lampung Selatan Yani Thamrin, Camat Ketapang Madro'i, serta Kepala Desa Se-Kecamatan Ketapang. Camat Ketapang Madro'i dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kehadiran Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten beserta tim pembinaan. Dirinya meminta kepada Kepala Desa yang ada di Ketapang untuk mendukung semua kegiatan dan program dari TP PKK Desa. "Pak Kades kalau PKK Desa nya menjalankan program untuk kemajuan Desa mohon dibantu dan didukung ya, ajak masyarakat terapkan Protokol kesehatan di situasi hilir mudik Idul Fitri saat ini," ujarnya. Sementara, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan Hj. Winarni Nanang Ermanto, tak henti-hentinya mengimbau kepada masyarakat untuk tetap melakukan Protokol Kesehatan. Dirinya mengungkapkan, pada situasi menjelang Idul Fitri saat ini Lampung Selatan sebagai pintu gerbang utama menuju pulau Sumatera akan dipadati oleh masyarakat yang mudik. "Situasi Mudik saat ini Wilayah Kita menjadi gerbang masuk pulau Sumatera akan banyak di datangi masyarakat, kita harus ketat dalam menjalankan Protokol kesehatan," kata Winarni. Kemudian kepada Tim PKK Desa, Winarni menyarankan agar memanfaatkan lahan pekarangan untuk dijadikan lahan produktif untuk meningkatkan ekonomi Desa dan keluarga. "Lahannya di manfaatkan ya bu, bisa ditanami sayuran dan buah yang cepat dan mudah untuk dipanen, ini bisa dijual bu bisa membantu ekonomi keluarga," ungkapnya. Selain itu, Winarni meminta kepada seluruh TP PKK Kecamatan dan Desa untuk membantu memajukan daerah, dengan cara meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi. Bahkan, istri orang nomor satu di Lampung Selatan ini juga meminta Kepada Camat Ketapang, untuk meningkatkan Indeks Pendidikan kecamatan dan Desa, serta menyiapkan data anak-anak yang putus sekolah agar bisa dibantu untuk kembali bersekolah. "Indeks Pendidikan ini harus diperhatikan data anak yang putus sekolah di semua Desa agar di catat dan di setoran biar bisa diajukan agar mereka bisa kembali sekolah," katanya. (KMF). [..]

Dibuat oleh : P
gambar
Lihat Berita
Berita

Pemerintah Daerah Lampung Selatan Gelar Rakor Langkah Antisipasi Peningkatan Status Gunung Anak Krakatau

KALIANDA, Diskominfo Lamsel - Erupsi terus menerus Gunung Anak Krakatau (GAK) terjadi pada Jum'at, 22 April 2022 pukul 17.48 WIB, sehingga menjadi perhatian utama bagi Pemerintah Daerah. Pasalnya terhitung sejak 24 April 2022, GAK telah berstatus Level III (siaga). Hal inilah yang membuat, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama jajaran terkait menggelar Rapat Koordinasi (rakor) mengenai Langkah Antisipasi Peningkatan Status Gunung Anak Krakatau Dari Level II (waspada) menjadi level III (siaga). Rakor tersebut dipimpin, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung Selatan, Dulkahar, yang berlangsung di Aula Rajabasa, kantor Bupati setempat, Rabu (27/4/2022). Hadir dalam rapat, Staf Ahli Bidang Ekobang dan Kemasyarakatan Yespi Cory, Kepala Stasiun Geofisika (BMKG) Lampung Utara Anton Sugiharto, Ketua Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Anak Krakatau Lampung Selatan Andi Suardi, perwakilan forkopimda Lampung Selatan serta jajaran terkait. Pada kesempatan itu, Kepala BMKG Lampung Utara, Anton Sugiharto mengatakan, BMKG mempunyai otoritas melakukan pengamatan tentang aktivitas tektonik GAK, sampai saat ini otoritas mengenai peringatan dini yaitu dari BMKG. Peringatan dininya apabila letusan ataupun aktivitas GAK tersebut terjadi tsunami, maka peringatan dini tsunami dikeluarkan langsung oleh BMKG. "Untuk GAK, sampai saat ini kita masih belum bisa memasang alat didekat GAK, dikarenakan kondisi GAK dan dipulau sekitarnya tidak ada signal, sampai saat ini pula yang kita punya adalah alat pengukur tinggi muka air laut yaitu yang terdekat di Sebesi. Mudah-mudahan dalam tahun ini atau dalam beberapa bulan ini bisa terlaksana untuk pemasangan alat," ujar Anton Sugiharto. Anton Sugiharto juga menambahkan, untuk mengantisipasi potensi terjadinya tsunami akibat peningkatan aktivitas GAK, BMKG bersama Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) - Badan Geologi terus memonitor perkembangan aktivitas GAK dan muka air laut di Selat Sunda. "Dengan meningkatnya level aktivitas GAK dari level II menjadi level III yang disampaikan oleh PVMBG - Badan Geologi, maka masyarakat diminta untuk waspada terhadap potensi gelombang tinggi atau tsunami terutama dimalam hari, sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh BMKG," tambahnya. Sementara, Ketua Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Anak Krakatau Lampung Selatan, Andi Suardi menuturkan, sejak Senin 25 April 2022 perkembangan GAK cenderung menurun hingga saat ini, kegempaannya pun sudah berkurang, terekap hanya hembusan-hembusan dari GAK dan erupsipun sudah tidak ada. "Kecenderungannya lebih menurun, tapi tetap masih kita pantau, karena rekaman tremornya masih terekam, karena masih ada pergerakan berarti masih ada Lavanya disana, jadi kita masih tetap memantau. Erupsi utama dari GAK, tidak terlalu membahayakan secara langsung, tapi yang kita waspadai erupsi sekundernya seperti abu dan kemaren seperti tsunami, jadi himbauan kita masyarakat tetap tenang dan silahkan beraktivitas dan terutama jangan termakan isu-isu yang kurang baik," tutur Ketua Pos PGA Anak Krakatau. Pada kesempatan yang sama, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung Selatan, Dulkahar mengungkapkan, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melindungi masyarakat dari potensi dampak bencana, serta melakukan pengurangan risiko bencana yang terjadi. "Pada hari Senin, 25 April 2022, BPBD melakukan patroli diwilayah Pesisir Lampung Selatan untuk melakukan himbauan kepada masyarakat terkait situasi yang sedang terjadi, serta melakukan pembagian masker kepada masyarakat dan 26 April 2022 BPBD bersama aparatur Kecamatan dan Desa pada tiga wilayah Kecamatan (Bakauheni,Rajabasa dan Kalianda) telah melakukan pengecekan lokasi evakuasi dan rute jalur evakuasi," ungkap Dulkahar. Dirinya juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak mendekati GAK dalam radius 5 kilometer dari kawah aktif dan masyarakat juga diminta agar tidak terpancing oleh isu yang tidak bertanggungjawab, pastikan informasi hanya bersumber dari BMKG dan BPBD setempat, pungkasnya. (Nsy). [..]

Dibuat oleh : P
gambar
Lihat Berita
Berita

Sebanyak 2.536 THLS di Lingkup Pemkab Lamsel Terima THR Hari Ini

KALIANDA, Diskominfo Lamsel - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada 2.536 Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) di lingkungan Pemkab Lampung Selatan. Hal tersebut di sampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Wahidin Amin dalam laporannya, saat acara silaturahmi dan penyerahan THR bagi THLS di aula sebuku rumah dinas bupati setempat, pada Rabu (27/4/2022). "THLS di Lampung Selatan yang terdata di dalam data base BKD ada 2.536 pegawai THLS sehingga total anggaran yang dibutuhkan sejumlah 1 Milyar 268 juta," jelas Wahidin. Wahidin mengatakan, besaran THR yang didapatkan THLS tahun 2022 ini sebesar Rp.500.000 dengan dasar pemberian THR bagi ASN dan juga THLS diatur di dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 16 tahun 2022 tentang tunjangan hari raya dan gaji 13. "Terkait dengan pembagian THR untuk kawan-kawan THLS ini merupakan bentuk perhatian penuh dari pak bupati terkait apreasi, dedikasi teman-teman semua berkontribusi di dalam penanggukangan Covid-19 di Lampung Selatan," ucapnya. Di kesempatan yang sama, Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto dalam sambutannya mengatakan, meski masih dalam kondisi sulit dampak situasi pandemi covid-19 namun patut bersyukur karena Pemkab Lamsel bisa memberikan THR kepada para THLS. "Jangan dilihat nominal Rp. 500 ribunya, sebenarnya secara keuangan secara global masih dalam kondisi sulit, namun kita patut bersyukur dapat menerima THR semoga dapat bermanfaat dan memberikan keberkahan," terang Nanang. Nanang tak lupa mengajak para THLS untuk dapat bekerja sama dengan berbagai kemampuan, kreativitas dan inovasi pada tiap satuan tugas kerjanya untuk membangun bumi khagom mufakat ini. "Saya minta kontribusi kawan-kawan, dengan semangat gotong royong, semangat kebersamaan kita semua dalam bekerja demi kemajuan Lampung Selatan," ucapnya. Dirinya menambahkan, dengan perkembangan teknologi saat ini para THLS dapat ikut membantu memperkenalkan dan mempromosikan potensi daerah Lampung Selatan seperti melalui smartphone dan sosial media. "Kita perkenalkan potensi daerah kita, manfaatkan kemudahan akses transportasi jalan tol agar orang-orang dari luar Lampung Selatan dapat berkunjung di daerah kita sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kita," ajak Nanang. Turut mendampingi bupati, Sekertaris Daerah Kab.Lampung Selatan, Para Pejabat Struktural di Kabupaten Lampung Selatan, para Kepala OPD Kepala Badan, Kepala Kantor, dan Kepala Kantor Bank Lampung Cabang Kalianda serta para perwakilan THLS tiap kantor di lingkungan Pemkab Lampung Selatan. (Hy). [..]

Dibuat oleh : P
gambar
Lihat Berita
Berita

Serahkan SK CPNS Dan PPPK Formasi 2021, Bupati Nanang Ermanto Ingatkan Soal Kinerja Proaktif

KALIANDA, Diskominfo Lamsel - Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto menyerahkan secara simbolis SK CPNS Formasi Umum dan PPPK Non Guru dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, pada Rabu (26/4/2022). Acara yang berlangsung di Aula Sebuku, Rumah Dinas Bupati Lampung Selatan itu, turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Thamrin, S.Sos. M.M., para Asisten dan Staf Ahli Bupati serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Lampung Selatan Agus Heriyanto, S.Hut. mengungkapkan total penerima SK berdasarkan hasil seleksi CPNS dan PPPK Formasi Tahun 2021 yaitu sebanyak 156 orang. Dengan rincian, CPNS sebanyak 117 orang yang terdiri dari tenaga kesehatan 93 orang, tenaga teknis 21 orang dan Politeknik Transportasi Darat Indonesia-Sekolah Tinggi Transportasi Darat (PTDI-STTD) sebanyak 3 orang. Sementara, PPPK Non Guru sebanyak 39 orang yang terdiri dari penyuluh pertanian. "Ini merupakan salah satu langkah atau tahap akhir dalam mewujudkan sistem seleksi Calon PNS dan PPPK yang kompetitif, aktif dan produktif, tidak dipungut biaya, bersih dan jauh dari korupsi, kolusi dan nepotisme," ujarnya. Sementara, Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto mengucapkan selamat kepada para CPNS dan PPPK Formasi Tahun 2021. Dirinya mengatakan, SK pengangkatan ini merupakan langkah awal untuk memasuki dunia pemerintahan yang diminati oleh banyak orang. "Cita-cita ini merupakan suatu kebanggaan terutama orang tua kalian yang sudah susah payah merawat kalian, hingga mencapai keberhasilan ini. Setelah menjadi CPNS adek-adek dituntut akan kinerja, bukan berarti semau-mau setelah menerima SK," ujarnya. Nanang mengungkapkan, setelah menerima SK pengangkatan ini, para CPNS dan PPPK diharapkan mampu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan dengan kedisiplinan serta berbagai ide kreatif dalam mengembangkan potensi daerah. "Harapan saya yang baru nerima SK ini ikuti aturan dan regulasi yang ada sebagai CPNS. Kita kerja ini harus menyadari CPNS ini harus melayani, pejabat-pejabat ini melayani. Karena rakyat membutuhkan pelayanan dari kita semua. Nah ini yang harus kita sadari dulu, kita bisa menjalani amanah dari pekerjaan yang kita emban," ungkapnya. Oleh karena itu, Nanang berpesan agar CPNS dan PPPK dapat memanfaatkan kesempatan yang telah diraih dengan sebaik mungkin, serta dapat bekerja sama dalam membangun Kabupaten Lampung Selatan, melalui sistem kebersamaan dan gotong royong. "Pesan saya manfaatkan kesempatan ini, pengabdian terhadap bangsa dan negara, bagaimana kita sebagai putra-putri bangsa mengikuti aturan-aturan yang ada. Tanya seniornya, mohon arahan dan bimbingannya gak usah malu-malu. Tugas kita kerjaan kita bukan berangkat jam 7 pulang jan 4 tali ikut membantu membangun daerah dengan kreatifitas dan inovasi kita, gali terus potensi daerah," ungkapnya. (ptm). [..]

Dibuat oleh : P
gambar
Lihat Berita
Berita

Bupati Lampung Selatan Hadiri Rakor Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi 2022

BANDAR LAMPUNG, Diskominfo Lamsel – Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2022 kepada seluruh Kepala Daerah di wilayah  Provinsi Lampung. Rakor yang diinisasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI itu digelar di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Selasa pagi (26/04/2022). Hadir dalam Rakor itu, Ketua KPK yang diwakili Pelaksana tugas (Plt) Deputi Korwil KPK Yudhiawan, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi beserta para bupati/wali kota se-Provinsi Lampung, Forkopimda Provinsi Lampung, dan sejumlah pejabat terkait lainnya. Sementara itu, dalam Rakor itu Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto bersama Gubernur Lampung dan bupati/wali kota se-Provinsi Lampung melakukan penandatanganan Pakta Integritas Barang Milik Daerah sekaligus Deklarasi Pendidikan Anti Korupsi. Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, dalam kesempatan itu menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan Pencegahan Korupsi Terintegrasi 2022 di Provinsi Lampung. Arinal berharap, Rakor itu dapat menyatukan langkah semua stakeholder dalam upaya mewujudkan clean dan good governance dan menjadi media fasilitasi yang mampu memberikan masukan terkait desain aksi Program Pencegahan Korupsi di Provinsi Lampung. "Korupsi adalah merupakan kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime) yang harus dicegah dan diberantas. Upaya itu tidak hanya cukup dalam penindakan, namun juga harus diberikan berbagai edukasi dan komunikasi terkait tata kelola dan integritas yang merupakan pondasi luar biasa penting bagi kemajuan suatu wilayah atau bangsa,” ujar Arinal. Pada kesempatan itu, Arinal juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih bahwa Program Pencegahan Pemberantasan Korupsi yang diinisiasi dan difasilitasi oleh KPK selama ini sangat membantu Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dalam menciptakan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. "Saya yakin dan percaya, bahwa aksi pencegahan korupsi akan berjalan dengan optimal manakala kita semua secara bersama-sama, saling bahu-membahu, dan berkomitmen dalam mendukung dan melaksanakan berbagai program pencegahan tersebut sesuai bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing,” kata Arinal. Sementara, Plt Deputi Korwil KPK Yudhiawan menyampaikan, bahwa tugas dan fungsi KPK sesuai dangan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi KPK yakni meliputi pencegahan, koordinasi, monitor, supervisi, penindakan, eksekusi. "Strategi pemberantasan korupsi dilakukan dengan tiga pendekatan, yakni pendidikan masyarakat sebagai core business KPK disamping pencegahan dan penindakan,” tuturnya. Dalam arahannya, Yudhiawan juga meminta kepada pemerintah daerah di Provinsi Lampung untuk dapat mengamankan aset-aset daerah. Lalu memastikan tidak ada aset daerah yang hilang atau dikuasai oleh pihak yang tidak berhak serta mempercepat upaya sertifikasi aset daerah dan penyelesaian aset yang bermasalah. “Selain itu optimalkan pendapatan pajak daerah melalui inovasi tanpa henti, optimalisasi penggunaan alat rekam pajak, pemanfaatan aset yang memiliki potensi pendapatan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia terkait,” imbuhnya. Sementara, setelah acara pembukaan, Rakor dilanjutkan dengan acara penyamapaian materi oleh narasumber. Materi pertama tentang Penguatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro. Lalu materi kedua tentang Peran BPKP Dalam Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Profesional dan Bebas dari Korupsi yang disampaikan oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Republik Indonesia Raden Suhartono. Kemudian, yang tak kalah penting dalam acara itu juga disampaikan materi tentang Pendidikan Anti Korupsi yang disampaikan oleh Plt Deputi Dikmas KPK Wawan Wardiana. Wawan Wardiana menyampaikan bahwa KPK menetapkan Provinsi Lampung sebagai daerah percontohan Pendidikan Anti Korupsi bagi daerah lainnya di Indonesia “Dengan dibuatnya Peraturan Kepala Daerah tentang Pendidikan Anti Korupsi dan ditandatanganinya Deklarasi Anti Korupsi oleh semua kepala daerah, Gubernur dan bupati/wali kota se-Provinsi Lampung, selanjutnya tinggal kita implementasikan Pendidikan Anti Korupsi ini di sekolah-sekolah,” tandasnya. (KMF) [..]

Dibuat oleh : MA
gambar
Lihat Berita
Berita

Desa Totoharjo Kecamatan Bakauheni Terpilih Sebagai DRPPA Tahun 2022

KALIANDA, Diskominfo Lamsel - Desa Totorharjo Kecamatan Bakauheni terpilih sebagai salah satu contoh Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) Tahun 2022 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia (RI). DRPPA ini merupakan bentuk gerakan keterlibatan perempuan dalam bersinergi, guna mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) di desa. Hal ini terungkap pada Launching DRPPA serta Desa Model Konvergensi Penanganan Stunting Provinsi Lampung yang diselenggarakan secara virtual. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melalui aplikasi zoom meeting dari Aula Rajabasa, Setdakab setempat, pada Selasa (26/4/2022). Hadir dalam kegiatan itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Eka Riantinawati, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Anasrullah, Kepala Dinas Kesehatan Jhoniyansyah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Erdiansyah serta para Pejabat terkait dan anggota TP PKK Lampung Selatan. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Riana Sari Arinal melaporkan, terdapat beberapa program atau kegiatan yang akan di laksanakan di desa lokasi fokus (lokus) bekerjasama dengan berbagai program pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. "Seperti Tim Penggerak PKK Provinsi akan melakukan pembinaaan kelembagaan tim penggerak pkk desa, serta pembelian bantuan up2k dan pojok baca, perwakilan BKKBN dengan program dapur sehat cegah stunting (Dahsyat), pelayanan kb, penyuluhan mengenai reproduksi remaja dan pencegahan pernikahan usia dini, dan program pemerintah provinsi lainnya," jelasnya. Riana Arinal menambahkan, selain beberapa hal yang akan dilakukan Pemprov terdapat beberapa hal yang nanti menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan tim penggerak PKK Kab/Kota sampai ke tingkat desa. "Yaitu program pembentukan kelembagaan, fasilitator Kab/Kota sampai ke desa serta sahabat perempuan dan anak (SAPA) di desa/kelurahan, program penurunan stunting di kab/kota sampai ke tingkat desa," tambahnya "Pembentukan regulasi yang diperlukan khususnya pembentukan peraturan desa tentang pelaksanaan program menyinergikan dan mengoptimalkan fungsi dan peran tim penggerak pkk desa, tim pendamping keluarga, kader posyandu, kader pemberdayaan masyarakat desa, serta melakukan pendampingan dan memastikan program dapat berjalan dengan baik," tambahnya lagi. Lebih lanjut Riana Arinal menyampaikan, beberapa Lembaga Masyarakat juga telah menyatakan siap bersinergi dalam implementasi program DRPPA di provinsi Lampung tersebut. "Diantaranya Save the children Indonesia, Lembaga Dana Admajaya Provinsi Lampung, Komupuspa Lampung, Lada Dana Lampung, UPT Badan Perlindungan Pekerja Imigran (BP2I) Lampung, Poltekkes Tanjung Karang," terang Riana. Sementara, mewakili Gubernur Lampung, Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Lampung Qhodratul Ihwan  mengapresiasi kinerja Tim penggerak PKK Provinsi dan Kab/Kota se-provinsi serta OPD terkait atas inisiasi untuk memprogramkan desa/kelurahan model konvergensi penanganan stunting sekaligus desa ramah perempuan dan anak di seluruh kab/kota di provinsi Lampung. "Saya mengharapkan kepada kab/kota untuk bersama-sama berkomitmen mendukung, mengawal dan mensukseskan program ini di wilayahnya masing-masing," ucapnya. Dirinya menyebut, capaian DRPPA Kab/Kota tersebut akan menentukan capaian pembangunan provinsi begitu juga pembangunan nasional merupakan akumulasi kinerja pembangunan provinsi di seluruh Indonesia. "Oleh karena itu, kordinasi dan sinergi antar jenjang pemerintahan jadi kunci keberhasilan, serta kolaborasi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, komunitas masyarakat, pelaku bisnis, dan unsur masyarakat lainnya harus terus kita kembangkan bersama," tutupnya. Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi Kementerian PPPA, Eni Widiyanti mengungkapkan, perempuan dan anak merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) penting bagi bangsa, yang harus diberdayakan dan dilindungi. Hal ini dikarenakan, jumlah perempuan mengisi setengah dari populasi Indonesia dan anak mengisi sepertiga dari populasi Indonesia. Dengan jumlah yang sangat banyak ini, tentunya akan memiliki dampak yang sangat besar terhadap kemajuan bangsa Indonesia. "Perempuan dan anak perlu diberdayakan, dilindungi dan dipenuhi haknya. Perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak, yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia telah diamanatkan dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945," terangnya. Oleh karena itu, lanjut Eni Widianti, diperlukan peningkatan kualitas IPM perempuan dan anak guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Namun demikian, hal ini juga perlu didukung dengan tingkat kesetaraan gender yang tinggi ditengah masyarakat. "Kualitas anak-anak kita akan menentukan kemajuan bangsa di masa kini dan masa depan, didalam posisi Indonesia dalam persaingan global. Dalam 10 tahun terkahir IPM laki-laki meningkat, IPM perempuan meningkat namun kesenjangannya masih sama," ungkapnya lebih lanjut. (ptm/Hy). [..]

Dibuat oleh : P
gambar
Lihat Berita
Berita

Desa Totoharjo Kecamatan Bakauheni Terpilih Sebagai DRPPA Tahun 2022

KALIANDA, Diskominfo Lamsel - Desa Totorharjo Kecamatan Bakauheni terpilih sebagai salah satu contoh Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) Tahun 2022 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia (RI). DRPPA ini merupakan bentuk gerakan keterlibatan perempuan dalam bersinergi, guna mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) di desa. Hal ini terungkap pada Launching DRPPA serta Desa Model Konvergensi Penanganan Stunting Provinsi Lampung yang diselenggarakan secara virtual. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melalui aplikasi zoom meeting dari Aula Rajabasa, Setdakab setempat, pada Selasa (26/4/2022). Hadir dalam kegiatan itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Eka Riantinawati, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Anasrullah, Kepala Dinas Kesehatan Jhoniyansyah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Erdiansyah serta para Pejabat terkait dan anggota TP PKK Lampung Selatan. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Riana Sari Arinal melaporkan, terdapat beberapa program atau kegiatan yang akan di laksanakan di desa lokasi fokus (lokus) bekerjasama dengan berbagai program pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. "Seperti Tim Penggerak PKK Provinsi akan melakukan pembinaaan kelembagaan tim penggerak pkk desa, serta pembelian bantuan up2k dan pojok baca, perwakilan BKKBN dengan program dapur sehat cegah stunting (Dahsyat), pelayanan kb, penyuluhan mengenai reproduksi remaja dan pencegahan pernikahan usia dini, dan program pemerintah provinsi lainnya," jelasnya. Riana Arinal menambahkan, selain beberapa hal yang akan dilakukan Pemprov terdapat beberapa hal yang nanti menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan tim penggerak PKK Kab/Kota sampai ke tingkat desa. "Yaitu program pembentukan kelembagaan, fasilitator Kab/Kota sampai ke desa serta sahabat perempuan dan anak (SAPA) di desa/kelurahan, program penurunan stunting di kab/kota sampai ke tingkat desa," tambahnya "Pembentukan regulasi yang diperlukan khususnya pembentukan peraturan desa tentang pelaksanaan program menyinergikan dan mengoptimalkan fungsi dan peran tim penggerak pkk desa, tim pendamping keluarga, kader posyandu, kader pemberdayaan masyarakat desa, serta melakukan pendampingan dan memastikan program dapat berjalan dengan baik," tambahnya lagi. Lebih lanjut Riana Arinal menyampaikan, beberapa Lembaga Masyarakat juga telah menyatakan siap bersinergi dalam implementasi program DRPPA di provinsi Lampung tersebut. "Diantaranya Save the children Indonesia, Lembaga Dana Admajaya Provinsi Lampung, Komupuspa Lampung, Lada Dana Lampung, UPT Badan Perlindungan Pekerja Imigran (BP2I) Lampung, Poltekkes Tanjung Karang," terang Riana. Sementara, mewakili Gubernur Lampung, Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Lampung Qhodratul Ihwan  mengapresiasi kinerja Tim penggerak PKK Provinsi dan Kab/Kota se-provinsi serta OPD terkait atas inisiasi untuk memprogramkan desa/kelurahan model konvergensi penanganan stunting sekaligus desa ramah perempuan dan anak di seluruh kab/kota di provinsi Lampung. "Saya mengharapkan kepada kab/kota untuk bersama-sama berkomitmen mendukung, mengawal dan mensukseskan program ini di wilayahnya masing-masing," ucapnya. Dirinya menyebut, capaian DRPPA Kab/Kota tersebut akan menentukan capaian pembangunan provinsi begitu juga pembangunan nasional merupakan akumulasi kinerja pembangunan provinsi di seluruh Indonesia. "Oleh karena itu, kordinasi dan sinergi antar jenjang pemerintahan jadi kunci keberhasilan, serta kolaborasi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, komunitas masyarakat, pelaku bisnis, dan unsur masyarakat lainnya harus terus kita kembangkan bersama," tutupnya. Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi Kementerian PPPA, Eni Widiyanti mengungkapkan, perempuan dan anak merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) penting bagi bangsa, yang harus diberdayakan dan dilindungi. Hal ini dikarenakan, jumlah perempuan mengisi setengah dari populasi Indonesia dan anak mengisi sepertiga dari populasi Indonesia. Dengan jumlah yang sangat banyak ini, tentunya akan memiliki dampak yang sangat besar terhadap kemajuan bangsa Indonesia. "Perempuan dan anak perlu diberdayakan, dilindungi dan dipenuhi haknya. Perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak, yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia telah diamanatkan dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945," terangnya. Oleh karena itu, lanjut Eni Widianti, diperlukan peningkatan kualitas IPM perempuan dan anak guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Namun demikian, hal ini juga perlu didukung dengan tingkat kesetaraan gender yang tinggi ditengah masyarakat. "Kualitas anak-anak kita akan menentukan kemajuan bangsa di masa kini dan masa depan, didalam posisi Indonesia dalam persaingan global. Dalam 10 tahun terkahir IPM laki-laki meningkat, IPM perempuan meningkat namun kesenjangannya masih sama," ungkapnya lebih lanjut. (ptm/Hy). [..]

Dibuat oleh : P
gambar
Lihat Berita
Berita

Sekretaris Daerah Lampung Selatan Ikuti Kuliah Umum Anti Korupsi Bersama Firli Bahuri Secara Daring

KALIANDA, Diskominfo Lamsel- Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Thamrin bersama jajaran pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Mengikuti Kuliah Umum Membangun Budaya Anti Korupsi di wilayah Provinsi Lampung bersama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) melalui Daring dari Aula Rajabasa, Setdakab Lampung Selatan, Senin, 25 April 2022. Acara yang selenggarakan terpusat dari Gedung Pusiban Kantor Gubernur Bandar Lampung tersebut dihadiri Wakil Gubernur Lampung Chusniah Chalim, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, Pimpinan KPK RI Firli Bahuri, Pelaksanaan Tugas (Plt) Diputi Konwil KPK RI Yudiawan serta Ketua Forum Penyuluhan Anti Korupsi (FPAK) Aris Supriyanto. Hadir mendampingi Sekda Lampung Selatan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika M.Sefri Masdian, Kepala Dinas Perikanan Dwi Jatmiko, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Burhanuddin serta Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Maturidi Ismail. Aris Supriyanto menjelaskan, seminar anti korupsi ini bertujuan untuk membumikan integritas diseluruh aspek kehidupan baik didalam pemerintah maupun didalam masyarakat serta untuk membuka wawasan dalam usaha pencegahan tindak pidana korupsi dilingkungan pemerintah daerah baik di provinsi maupun didaerah kabupaten/kota Se-Provinsi Lampung. "dengan harapan agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dapat aktif ikut terlibat didalam usaha pencegahan tindak pidana korupsi dengan memberikan ruang dan tentunya anggaran untuk aktif dalam usaha pendidikan anti korupsi,"jelasnya. Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim menuturkan, kegiatan tersebut untuk membangun budaya anti korupsi serta menjadi edukasi yang baik untuk seluruh masyarakat dan elemen pembangunan di Provinsi Lampung. Bersama Forum Penyuluhan Anti Korupsi (FPAK), menjadi bagian pembangunan di Provinsi Lampung, untuk bisa menjadi lebih baik untuk kedepannya. "Untuk menjaga sinergi pencegahan anti korupsi, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung terus melakukan perbaikan. Dalam hal ini reformasi birokrasi, perbaikan pelayanan publik dan penguatan pengawasan internal transparan dan akuntabel, serta bekerjasama dengan berbagai pihak," tutur Wakil Gubernur Lampung. Chusnunia Chalim atau yang sering disapa Nunik tersebut menambahkan, anti korupsi merupakan langkah yang harus kita lakukan bersama-sama, tidak hanya cukup mengaplikasin peraturan per undang-undangan saja, namun yang paling penting adalah bukti, membangun sistem yang baik dan membangun komitmen. "Membangun sistem dan komitmen yang baik, maka pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat berjalan lancar dan maksimal di Provinsi Lampung ini," tambahnya. Mengakhiri sambutannya, Nunik menyebutkan, dalam pemberantasan korupsi ada 3 hal yang menjadi perhatian kita, yakni yang pertama berkaitan dengan sistem pencegahan, serta penindakan dan peran serta masyarakat, pungkasnya. (lmhr/nsy) [..]

Dibuat oleh : R