DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda - Menghadapi potensi erupsi Gunung Anak Krakatau dan ancaman tsunami, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memperkuat kesiapsiagaan dari hal yang paling mendasar: memastikan data warga, jalur evakuasi dan tempat pengungsian benar-benar siap digunakan ketika keadaan darurat terjadi.

Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi dan Tindak Lanjut Rencana Aksi Menghadapi Erupsi Gunung Anak Krakatau dan Ancaman Tsunami yang dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan, Muhammad Darmawan, di Ruang Rapat Pusdalops BPBD Lampung Selatan, Rabu (16/9/2026).

Darmawan menegaskan, kesiapsiagaan bencana tidak boleh berhenti pada dokumen rencana aksi. Setiap kebutuhan di lapangan harus dicatat, dilaporkan dan segera dilengkapi agar dapat digunakan saat dibutuhkan.

“Yang dibutuhkan dicatat dan dilaporkan, supaya nanti bisa kita lengkapi. Hal-hal yang belum lengkap harus kita lengkapi,” kata Darmawan.

Salah satu perhatian utama adalah pemutakhiran data masyarakat di wilayah pesisir. Camat diminta memastikan jumlah kepala keluarga dan penduduk di desa-desa yang berpotensi terdampak tercatat secara akurat.

Data tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menentukan kebutuhan evakuasi, penanganan warga hingga distribusi bantuan apabila terjadi keadaan darurat.

Pemutakhiran data dilakukan di Kecamatan Kalianda, Rajabasa, Bakauheni, Sidomulyo dan Katibung. Data diminta disampaikan secara tertulis paling lambat Senin (21/9/2026).

Selain data warga, kesiapan jalur dan rambu evakuasi juga menjadi perhatian. Sejumlah rambu ditemukan dalam kondisi miring, roboh maupun terhalang pepohonan sehingga perlu segera dibenahi.

Kondisi tersebut dinilai penting untuk ditangani karena jalur evakuasi harus mudah terlihat dan dipahami masyarakat, terutama ketika proses penyelamatan harus dilakukan dalam waktu singkat.

Pemkab Lampung Selatan juga memetakan sejumlah lokasi yang dapat digunakan sebagai tempat evakuasi, di antaranya GOR Way Handak, GOR Mustafa Kemal dan Lapangan Tennis Indoor Kalianda.

Tidak hanya memastikan lokasi tersedia, pemerintah juga akan memeriksa fasilitas pendukung di tempat-tempat tersebut, mulai dari penerangan, ketersediaan air hingga fasilitas mandi, cuci dan kakus (MCK).

Pengecekan bersama dijadwalkan Kamis (17/9/2026), sehingga tempat evakuasi yang telah dipetakan benar-benar berada dalam kondisi siap digunakan ketika masyarakat membutuhkan tempat perlindungan.

Menurut Darmawan, kesiapsiagaan harus dibangun secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh unsur terkait. Pembahasan kebencanaan juga tidak semestinya baru dilakukan ketika bencana terjadi.

“Ke depan tiap hari Rabu akan dilakukan rutin rapat kesiapsiagaan bencana ini. Tidak hanya gempa dan tsunami, tapi bencana itu banyak macamnya, jadi kita harus benar-benar serius dan rutin membahasnya,” ujarnya.

Melalui langkah tersebut, Pemkab Lampung Selatan berupaya memastikan kesiapsiagaan tidak hanya berada di tingkat pemerintah kabupaten, tetapi tersambung hingga wilayah yang berhadapan langsung dengan potensi bencana.

Dengan data warga yang diperbarui, jalur evakuasi yang jelas dan tempat pengungsian yang siap, masyarakat di wilayah rawan diharapkan memiliki kepastian mengenai langkah yang harus dilakukan dan tempat yang dituju apabila keadaan darurat terjadi. (Nsy-Kmf)