DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda - Kemarau yang diperkirakan masih berlangsung hingga Desember mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memperkuat kesiapsiagaan bencana hingga tingkat desa.

Langkah antisipasi dilakukan mulai dari menyiapkan alternatif sumber air bagi warga hingga memastikan titik kumpul dan jalur evakuasi di wilayah rawan bencana.

Sejumlah wilayah di Lampung Selatan saat ini mulai mengalami kekurangan air bersih, sementara lahan pertanian juga mulai mengering. Kondisi ini menjadi perhatian Pemkab agar langkah penanganan dapat disiapkan lebih awal sebelum dampak kemarau meluas.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan, Muhammad Darmawan, meminta para camat tidak menunggu kondisi semakin parah, tetapi segera memetakan persoalan dan mencari alternatif sumber air yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

Hal itu disampaikan Darmawan saat memimpin rapat koordinasi pejabat Pemkab Lampung Selatan di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Senin (14/9/2026).

“Diharapkan dari sekarang para camat untuk sama-sama carikan alternatif solusi untuk mencarikan sumber-sumber air bagi daerah-daerah, desa-desa yang memang kekurangan air,” kata Darmawan.

Menurutnya, kesiapan sumber air perlu diperhitungkan sejak awal, termasuk mengantisipasi keterbatasan armada pengangkut air apabila kekeringan meluas. Ketersediaan armada dari PDAM maupun pemadam kebakaran, kata dia, menjadi salah satu hal yang perlu dipetakan agar distribusi air kepada masyarakat dapat dilakukan secara efektif ketika dibutuhkan.

Selain menghadapi dampak kemarau, Pemkab Lampung Selatan juga meminta jajaran kecamatan memperkuat mitigasi terhadap potensi bencana lainnya.

Hal ini menyusul kembali beredarnya informasi mengenai potensi megathrust di tengah masyarakat. Darmawan menekankan agar informasi tersebut tidak menimbulkan kepanikan, tetapi justru menjadi momentum untuk meningkatkan kesiapsiagaan.

“Kita harus dari sekarang memitigasinya, baik dari kantor, rumah, ya sosialisasi ke seluruh masyarakat,” ujarnya.

Salah satu langkah yang dinilai penting adalah memastikan setiap desa, terutama di wilayah pesisir, memiliki titik kumpul yang jelas dan lokasi evakuasi yang aman.

Penentuan lokasi tersebut perlu mempertimbangkan tempat yang lebih tinggi serta didukung jalur evakuasi yang mudah dikenali masyarakat.

“Kepada camat-camat, terutama yang berada di wilayah-wilayah pesisir, memastikan bahwa setiap desa itu ada titik kumpulnya,” tegas Darmawan.

Menurut Darmawan, titik kumpul dan jalur evakuasi tidak cukup hanya ditentukan di atas kertas. Masyarakat perlu mengetahui sejak dini ke mana harus bergerak apabila terjadi keadaan darurat.

Kesiapan tersebut sekaligus menjadi bagian dari konsolidasi pemerintah daerah agar proses evakuasi dan penyaluran bantuan dapat dilakukan lebih cepat ketika bencana terjadi.

“Diharapkan ini adalah konsolidasi untuk memudahkan dari pemerintah nanti untuk membantu, mengevakuasi kemudian memberikan bantuan yang dibutuhkan secara darurat,” kata Darmawan. (Nsy-Kmf)