DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda - Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Selain memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, program prioritas nasional ini juga diharapkan menjadi penggerak ekonomi hingga ke tingkat desa.

Penegasan itu disampaikan Bupati Egi saat memimpin Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Lampung Selatan di Aula Krakatau, Kantor Bupati Lampung Selatan, Kamis (10/9/2026).

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Provinsi Lampung Achmad Hery Setiawan, unsur Forkopimda, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Lampung Selatan Tri Umaryani, jajaran perangkat daerah terkait, serta mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Lampung Selatan.

Menurut Egi, Program MBG yang digagas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memiliki dampak berantai yang besar terhadap perekonomian masyarakat apabila dijalankan secara tepat.

Melalui keberadaan dapur SPPG, kebutuhan bahan pangan diharapkan dapat dipenuhi oleh petani, peternak, pelaku usaha, maupun masyarakat di sekitar lokasi pelayanan.

“Satu program bisa memberikan berjuta manfaat. Kita ingin MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat mulai dari desa,” ujar Egi.

Ia menjelaskan, selama ini aktivitas ekonomi dalam skala besar cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Karena itu, keberadaan MBG diharapkan mampu memperluas perputaran ekonomi hingga ke desa-desa melalui keterlibatan masyarakat dalam rantai pasok kebutuhan pangan.

“Cita-cita Bapak Presiden adalah bagaimana ekonomi masyarakat semakin baik. Begitu juga dengan Bapak Gubernur dan saya. Kita memiliki mimpi yang sama, yaitu kesejahteraan masyarakat yang semakin merata,” katanya.

Lebih lanjut, Egi mendorong terbangunnya kolaborasi antara dapur SPPG dengan lembaga ekonomi desa maupun masyarakat setempat dalam penyediaan bahan pangan.

Menurutnya, pola tersebut dapat memperkuat ekosistem pangan lokal sekaligus memperpendek rantai distribusi.

“Dengan adanya MBG, dapur SPPG bisa menjadi motor penggerak ekonomi dengan membeli kebutuhan pokok dari masyarakat sekitar. Inilah ekonomi pangan sirkuler berbasis ketahanan pangan yang kita harapkan,” jelasnya.

Meski demikian, Egi mengingatkan agar pelaksanaan MBG tidak hanya berorientasi pada pencapaian target penyaluran. Ia menekankan pentingnya pemenuhan seluruh standar kesehatan, lingkungan, administrasi, dan operasional agar program berjalan optimal serta berkelanjutan.

Untuk itu, seluruh mitra SPPG diminta segera melengkapi berbagai persyaratan, khususnya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan sistem pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Menurut Egi, aspek kesehatan dan keamanan pangan merupakan syarat mutlak yang tidak boleh diabaikan karena berkaitan langsung dengan kualitas layanan kepada masyarakat.

“Kita ingin program yang sangat baik ini jangan sampai menimbulkan kontraproduktif di tengah masyarakat hanya karena kelalaian dalam implementasi. Karena itu, saya minta fokus pada metode pelaksanaan dan pengawasan di lapangan,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Egi juga menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup untuk memastikan seluruh SPPG menerapkan pengelolaan lingkungan dan limbah sesuai ketentuan yang berlaku. Pengawasan, lanjutnya, harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen administrasi semata.

“Tolong betul-betul ditegakkan aturannya. Saya tidak segan dan tidak sungkan untuk mengambil tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran,” ujarnya.

Selain aspek kesehatan dan lingkungan, Egi turut menyoroti kesejahteraan para relawan yang terlibat dalam pelaksanaan MBG.

Ia meminta pengelola SPPG memastikan para relawan mendapatkan perlindungan melalui kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

“Saya titip pesan, mari kita bekerja dengan hati. Jangan semuanya hanya dinilai dari materi. Para relawan juga harus diperhatikan kesejahteraannya, termasuk BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan,” kata Egi.

Bupati Egi optimistis Program MBG dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat apabila seluruh pihak memiliki komitmen dan semangat kolaborasi yang sama dalam pelaksanaannya.

“Saya punya keyakinan, di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Mari kita sama-sama menjaga program ini agar benar-benar memberikan dampak sesuai harapan Bapak Presiden,” kata Egi. (lmhr-Kmf)