DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mendorong dunia usaha untuk mengambil peran yang lebih besar dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP).

Melalui Forum CSR, perusahaan diharapkan tidak hanya menyalurkan bantuan sosial, tetapi juga terlibat dalam program-program yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi CSR/TSLP Kabupaten Lampung Selatan yang dipimpin Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Lampung Selatan, Tri Umaryani, di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Rabu (9/9/2026).

Dalam rapat itu, Tri menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha agar program CSR dapat berjalan lebih terarah serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, terdapat dua hal yang perlu segera disepakati bersama oleh Forum CSR, yakni peningkatan partisipasi dunia usaha dalam forum serta penyusunan model kerja yang jelas sebagai pedoman pelaksanaan program.

“Yang pertama adalah masih rendahnya partisipasi dunia usaha di dalam Forum CSR ini. Yang kedua adalah penyusunan model kerja,” ujar Tri.

Tri menjelaskan, penanggulangan kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pemberian bantuan. Upaya tersebut harus menyentuh berbagai sektor yang saling berkaitan, mulai dari pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur hingga peningkatan taraf hidup masyarakat.

Karena itu, Forum CSR dinilai dapat diarahkan untuk mendukung program-program yang menyasar akar persoalan kemiskinan. Di bidang pendidikan misalnya, perusahaan dapat berkontribusi melalui program pencegahan anak putus sekolah, pemberian beasiswa, pendidikan vokasi hingga pelatihan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

“Bagaimana dunia usaha yang memang juga bagian dari Forum CSR ini melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha,” kata Tri.

Ia menambahkan, peningkatan kompetensi masyarakat menjadi salah satu langkah penting untuk memperluas peluang kerja. Dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan industri, masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk terserap ke dunia kerja sehingga program CSR dapat berkontribusi dalam memutus rantai kemiskinan.

Selain pendidikan dan ketenagakerjaan, Tri juga mendorong agar program CSR mengambil peran dalam penguatan layanan kesehatan, percepatan penurunan stunting, pengembangan UMKM, modernisasi pertanian, peningkatan akses pasar dan pembiayaan, hingga perbaikan kualitas hidup masyarakat melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni, penyediaan air bersih dan sanitasi.

Tak kalah penting, lanjut Tri, setiap program perlu didukung data yang akurat agar bantuan dan intervensi yang diberikan benar-benar tepat sasaran.

Penguatan tata kelola menjadi kunci agar kontribusi dunia usaha dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Sementara itu, Ketua Forum CSR Kabupaten Lampung Selatan, Akbar Bintang Putranto, menyatakan pihaknya siap mendukung berbagai program prioritas pemerintah daerah.

Namun demikian, ia mengakui masih diperlukan penguatan koordinasi dan konsolidasi dengan seluruh perusahaan yang tergabung dalam forum.

“Forum CSR mendukung apa yang menjadi program-program prioritas yang ada di pemerintah daerah,” ujar Akbar.

Akbar juga menilai masih terdapat sejumlah program CSR yang berjalan secara sporadis dan lebih bersifat charity. Karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat agar program CSR dapat diarahkan menjadi program yang berkelanjutan, terukur dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemkab Lampung Selatan berharap keterlibatan dunia usaha dalam Forum CSR semakin luas.

Selain itu, forum diharapkan mampu menghasilkan model kerja dan roadmap bersama yang dapat menjadi pedoman dalam mengoptimalkan kontribusi CSR bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Nsy)