DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda - Pemerintah mulai meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi pada periode 2026-2027.

Langkah antisipatif tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna menjaga ketahanan pangan, mengendalikan inflasi, serta meminimalkan risiko bencana hidrometeorologi yang dapat berdampak pada masyarakat.

Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan pembahasan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi akibat fenomena El Nino 2026-2027 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Senin (29/6/2026).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mengikuti rakor tersebut melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dari Ruang Kepala Bagian Perekonomian, kantor bupati setempat sebagai bentuk komitmen daerah dalam memperkuat langkah antisipasi sejak dini.

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi El Nino yang diperkirakan akan memengaruhi kondisi cuaca di Indonesia pada periode 2026-2027.

Menurut Tito, fenomena El Nino akan mengurangi kandungan uap air di wilayah Indonesia, khususnya kawasan Pasifik Barat, sehingga berpotensi memicu cuaca yang lebih panas dan musim kemarau yang berlangsung lebih panjang.

"Berbeda dengan La Nina yang membawa curah hujan tinggi, El Nino berpotensi menyebabkan kekeringan di berbagai wilayah. Kondisi ini harus diantisipasi sejak dini," ujar Tito.

Ia menjelaskan, dampak El Nino tidak hanya meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tetapi juga dapat mengganggu ketersediaan air bagi sektor pertanian dan perkebunan. Apabila produksi pangan menurun akibat kekeringan, kondisi tersebut berpotensi memicu kenaikan harga bahan pokok yang berdampak terhadap inflasi.

Selain itu, Tito juga menyoroti potensi gangguan pada sektor energi. Menurunnya debit air di bendungan dapat memengaruhi operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA), sehingga diperlukan langkah mitigasi secara terpadu sejak awal.

Lebih lanjut, Tito menegaskan bahwa penanggulangan dampak bencana tidak dapat dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) semata.

Seluruh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan harus memperkuat sinergi dalam menyusun langkah-langkah mitigasi agar risiko yang ditimbulkan dapat ditekan semaksimal mungkin.

"BNPB tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan dukungan seluruh daerah dan seluruh kekuatan yang ada agar upaya mitigasi bencana dapat berjalan optimal," tegasnya.

Melalui keikutsertaan dalam rakor tersebut, Pemkab Lampung Selatan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas inflasi daerah sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak El Nino.

Langkah ini diharapkan mampu menjaga sector-sektor strategis, terutama ketahanan pangan, ketersediaan energi, serta keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat di tengah potensi perubahan iklim yang diperkirakan terjadi pada 2026-2027. (ptm-Kmf)