Berita

gambar
Lihat Berita
Berita

Komitmen Pastikan Inflasi Terkendali, TPID Lampung Selatan Rutin Ikuti Rakor Bersama Kemendagri

DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus berkomitmen dalam memastikan laju inflasi di Bumi Khagom Mufakat tetap terkendali. Komitmen ini dibuktikan oleh TPID Lampung Selatan yang rutin mengikuti rapat koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendari) secara virtual dari Ruang Kepala Bagian Perekonomian, Setdakab Lampung Selatan, Senin (14/10/2024). Rapat koordinasi yang rutin dilaksanakan setiap hari Senin tersebut bertujuan untuk memonitor pergerakan laju inflasi secara mingguan, bulanan, dan tahunan. Disamping itu, TPID Lampung Selatan juga rutin memonitor harga pasar, pasokan barang hingga menyelenggarakan pasar pangan murah, guna memastikan harga komoditas tetap terkendali. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, mengungkapkan bila diliat dari kondisi inflasi year to year, September 2023 ke September 2024, angka inflasi di Indonesia sudah cukup stabil dengan berada diangka 1,84 persen. Angka tersebut masuk dalam target tahun 2024 yang berada dalam range 1,5 hingga 3,5 persen. "Untuk September ini sangat baik berada dalam range tersebut. Jika dibandingkan dengan kondisi yang lalu juga terlihat cukup terkendali, ini menjadi angka komulatif kita pada akhir tahun," ungkap Restuardy Daud. Sementara itu, Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Windhiarso Putranto membahas mengenai desagresasi komponen inflasi, yaitu inflasi inti, inflasi komponen bergejolak dan inflasi komponen harga yang diatur pemerintah. Windhiarso mengatakan, pengendalian inflasi akan memperhatikan semua kemungkinan andil inflasi dari ketiga komponen tersebut. Berbeda dari sebelumnya yang lebih condong mencermati komponen bergejolak. "Dalam 10 bulan terakhir di 2024 memang terlihat harga pangan cukup memberikan andil besar dalam inflasi yang kini juga menyumbang deflasi. Upaya pengendalian inflasi secara bersama-sama ini mencoba mencermati perkembangan harga dari semua komoditas," kata Windhiarso. (ptm) [..]

Dibuat oleh : SN
gambar
Lihat Berita
Berita

Catat, Berikut Jadwal Operasi Zebra Krakatau 2024 di Lampung Selatan

DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda - Kepolisian Resor (Polres) Lampung Selatan akan menggelar Operasi Zebra Krakatau 2024 sebagai bagian dari upaya penegakan ketertiban berlalu lintas di wilayah hukumnya. Operasi zebra akan digelar selama dua pekan, mulai hari ini, 14 hingga 27 Oktober 2024. Informasi itu terungkap dalam Apel Gelar Pasukan yang diselenggarakan oleh Polres Lampung Selatan di Lapangan Polres setempat, Senin (14/10/2024). Hadir dalam apel itu, Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan, Pandu Kesuma Dewangsa, Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Erma Yusneli, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lampung Selatan dan stakeholder terkait lainnya. Kapolres Lampung Selatan, AKBP Yusriandi Yusrin menyampaikan, apel gelar pasukan tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana persiapan personel dan sarana sebelum pelaksanaan. Lebih lanjut, AKBP Yusriandi Yusrin mengatakan, tujuan digelarnya operasi zebra itu adalah untuk mendukung dan menyukseskan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, serta proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang. "Tidak hanya itu, melalui operasi zebra ini kita mengajak masyarakat untuk tertib berlalu lintas untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran (Kamseltibcar) lalu lintas," kata AKBP Yusriandi Yusrin. Tidak lupa, AKBP Yusriandi Yusrin mengimbau kepada tim yang akan bertugas, untuk tetap berpedoman pada prosedur dan standar pelayanan dengan menekankan sifat simpatik dan humanis. "Jangan sampai terjadi benturan dengan SOP pelayanan. Tetap jaga marwah Polri, dan hindari tindakan kontraproduktif," imbuh AKBP Yusriandi Yusrin. Adapun dalam Operasi Zebra Krakatau 2024 ini, terdapat sembilan jenis pelanggaran yang menjadi prioritas. Berikut ini sembilan pelanggaran yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan operasi Krakatau: 1. Pengemudi atau pengendara kendaraan bermotor (Ranmor) yang memainkan ponsel 2. Pengemudi atau pengendara Ranmor di bawah umur 3. Pengendara motor yang berboncengan lebih dari satu 4. Pengendara motor yang tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia (SNI) 5. Pengemudi atau pengendara dalam pengaruh dan mengonsumsi alkohol 6. Pengemudi atau pengendara yang melawan arus 7. Pengemudi atau pengendara yang melebihi batas kecepatan 8. Kendaraan yang over dimensions dan over load (ODOL) 9. Kendaraan yang parkir di bahu jalan  (Abd) [..]

Dibuat oleh : SN
gambar
Lihat Berita
Berita

Terima Audiensi BSI Cabang Kalianda, Pandu: Kerja Sama Yang Baik Terus Dilanjutkan

DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda - Pelaksana Tugas (plt) Bupati Lampung Selatan, Pandu Kesuma Dewangsa, menerima audiensi Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Kalianda yang bertempat di Ruang Kerja Plt Lampung Selatan, Jumat (11/10/2024). Area Retail Transaction Banking Manager (ARTBM) BSI, Edi mengatakan, tujuan audiensi itu untuk menyampaikan perihal kerja sama penyelenggaraan pelayanan jasa perbankan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan RSUD Bob Bazar Kalianda yang akan segera berakhir. "Terima kasih sudah memfasilitasi silahturahmi ini, semoga kerja sama yang sudah kita laksanakan bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan BSI dapat terus berjalan dan bertambah lagi program-programnya kedepan," ujar Edi. Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan, Pandu Kesuma Dewangsa, berharap, agar kerja sama yang sudah terjalin baik selama ini dapat dilanjutkan agar program-program kerja sama yang menyentuh masyarakat dapat terus dirasakan manfaatnya. "Nanti akan kita kaji kembali, semoga kerja sama yang sudah ada dapat dilanjutkan terutama kerja sama yang terfokus untuk masyarakat," kata Pandu Kesuma Dewangsa. (lmhr) [..]

Dibuat oleh : SN
gambar
Lihat Berita
Berita

Ciptakan Budaya Sehat, Jajaran Pemkab Lampung Selatan Rutin Senam Bersama Tiap Jumat

DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda – Dalam upaya menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan aktif, jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menggelar kegiatan senam bersama di Lapangan Korpri, komplek Pemkab setempat, Jumat (11/10/2024). Kegiatan yang diselenggarakan secara rutin tiap hari Jumat ini diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) dilingkungan Pemkab Lampung Selatan. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan, Thamrin, mengungkapkan senam bersama ini bukan hanya sekedar olahraga, tetapi juga menjadi ajang silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan antar pegawai di lingkungan kerja. "Ketika senam Bersama, kita berkumpul, semua perangkat daerah ada disini. Jadi, diharapkan pula kita semakin kompak, silaturahmi terjaga," kata Thamrin. Selain itu, kegiatan senam bersama tersebut juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk menerapkan budaya hidup sehat. Dengan berolahraga secara teratur, dapat meningkatkan imunitas tubuh dan terhindar dari berbagai penyakit, terlebih melihat kondisi cuaca beberapa bulan terakhir yang tidak menentu. "Ini menjadi contoh bagi masyarakat untuk menerapkan hidup sehat dengan berolahraga. Kegiatan ini memang sudah menjadi agenda rutin setiap Jumat," ujar Thamrin. (ptm) [..]

Dibuat oleh : SN
gambar
Lihat Berita
Berita

Nuri Maulida Pimpin Dekranasda Lampung Selatan Promosikan Kerajinan Khas di ITTIE Batam

DISKOMINFO LAMSEL, Batam - Pelaksana tugas (Plt) Ketua Dekranasda Kabupaten Lampung Selatan, Nuri Maulida Pandu, memimpin delegasi Dekranasda Kabupaten Lampung Selatan mengikuti kegiatan pameran Indonesia Tourism & Trade Investment Expo (ITTIE) 2024. Pameran nasional yang berlangsung di Nagoya Hill Shopping Mall, Batam, dari tanggal 10 hingga 13 Oktober 2024 ini, menjadi kesempatan bagi Dekranasda Kabupaten Lampung Selatan untuk memperkenalkan budaya dan kerajinan khas daerah, khususnya dari Bumi Khagom Mufakat. Pameran yang bertujuan untuk memamerkan potensi investasi tersebut, fokus di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, meliputi perdagangan, perindustrian, pertanian, dan UMKM. Selain Dekranasda Kabupaten Lampung Selatan, pameran itu juga diikuti oleh berbagai stand daerah lainnya, seperti Dinas Kebudayaan Kota Tangerang, Pemkab Tanah Laut, Pemkab Bojonegoro, serta Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Utara. Kemudian ada juga, stand Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Dinas Perikanan Kota Palembang, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Banjarmasin, Pemerintah Kota Bekasi, dan Produk Unggulan UMKM Kabupaten Simalungun. Dalam pameran itu, Dekranasda Kabupaten Lampung Selatan hadir dengan stand yang menampilkan beragam produk unggulan berupa kerajinan tangan khas Lampung Selatan, seperti kain tapis, tenun ikat, ukiran kayu, dan aksesoris tradisional. Widya Saskia, S.I.Kom., selaku penyelenggara pameran tersebut, dalam sambutannya menekankan pentingnya meningkatkan kualitas dan mendukung produk Indonesia. “Harapannya, pameran ini dapat menjadi wadah untuk menjalin kerja sama bisnis, baik dengan pelaku usaha lokal maupun dengan negara tetangga,” ujar Widya Saskia, Kamis (10/10/2024). Sementara, Plt Ketua Dekranasda Kabupaten Lampung Selatan, Nuri Maulida mengapresiasi pameran tersebut. Istri dari Pandu Kesuma Dewangsa ini mengaku sangat ingin mengenalkan produk-produk khas Lampung Selatan kepada masyarakat luas, baik di dalam maupun di luar negeri. “Karena pameran ini dapat menjadi wadah untuk mempromosikan dan melestarikan budaya dan kerajinan khas daerah, khususnya dari Lampung Selatan,” kata Nuri Maulida. Selain itu, pada kesempatan tersebut, sebagai ajang promosi, Nuri Maulida juga menampilkan para model dengan menggunakan pakaian tapis dan tenun khas Lampung Selatan. (Rls) [..]

Dibuat oleh : SN
gambar
Lihat Berita
Berita

Pandu Kesuma Dewangsa Hadiri High Level Meeting Pengendalian Inflasi di Provinsi Lampung

DISKOMINFO LAMSEL, Bandar Lampung – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan, Pandu Kesuma Dewangsa, menghadiri High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi di Provinsi Lampung, yang digelar di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur Lampung, Kamis (10/10/2024). Hadir dalam kesempatan itu, Penjabat (Pj) Gubernur Lampung, Samsudin, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, seluruh bupati/wali kota se-Provinsi Lampung dan jajaran terkait lainnya. Pj. Gubernur Lampung, Samsudin menyampaikan, bahwa telah terjadi kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di minggu pertama bulan Oktober tahun 2024 di Pulau Sumatera. "Dimana, Provinsi Lampung tepatnya di Kabupaten Pringsewu mengalami kenaikan IPH tertinggi di Pulau Sumatera dengan nilai perubahan IPH 1,75%," ujar Samsudin. Samsudin mengatakan, dalam mengendalikan inflasi, kepala daerah di Provinsi Lampung harus melakukan terobosan dan tindakan agar dapat mengendalikan inflasi di Provinsi Lampung. Menurutnya, terobosan atau tindakan yang dapat dilakukan tersebut adalah dengan cara terus melakukan kontrol terhadap hasil IPH yang rutin dilakukan setiap minggunya. “Perlu juga mengalokasikan anggaran untuk berbagai macam kegiatan pengendalian inflasi dan juga dengan rutin melaksanakan operasi pasar murah serta gerakan pangan murah," kata Samsudin. Selain itu, Samsudin juga meminta kepada kepala daerah se-Provinsi Lampung untuk dapat dengan gencar melakukan kampanye gerakan menanam yang bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian pangan pada masyarakat Lampung. "Perlu juga dilakukan pengawasan terhadap pelaku usaha supaya tidak menaikan harga secara tidak wajar. Rutin mengadakan rapat yang membahas tentang pengendalian inflasi daerah ini," pesannya. Di akhir pemaparan tentang pengendalian inflasi daerah tersebut, Samsudin mengatakan, perlu adanya kerja sama dari berbagai pihak untuk dapat mengendalikan inflasi di Provinsi Lampung. "BPS harus rutin untuk menyampailan data terkait dengan inflasi. Bulog juga harus menerapkan  strategi yang baik terhadap urusan pangan, sehingga diharapkan dengan keterlibatan berbagai pihak ini maka masyarakat di Provinsi Lampung masih memiliki daya beli," imbuh Samsudin. (CSBB) [..]

Dibuat oleh : SN
gambar
Lihat Berita
Berita

Tim FOV Kementerian Kesehatan RI Kunjungi Kabupaten Lampung Selatan

DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda - Tim Field Oversight Visit (FOV), Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) bersama Technical Working Group (TWG) Resilient and Sustainable System for Health (RSSH) dan Country Coordinating Mechanism (CCM) Republik Indonesia, menyambangi Kabupaten Lampung Selatan, Rabu, 9 Oktober 2024. Kedatangan rombongan diterima Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Kabupaten Lampung Selatan, Anton Carmana, di Aula Kantor Dinas Kesehatan setempat. Ketua tim rombongan, Apt. Riswandy Wasir, menyampaikan kunjungan tersebut untuk mereview pelaksanaan program pemberantasan penyakit HIV/AIDS, Tuberkulosis (TB), dan Malaria di Kabupaten Lampung Selatan. "Pelaksanaan program pemberantasan penyakit di Lampung Selatan ini telah mendapat capaian tinggi, padahal lokus fiskalnya termasuk rendah. Sehingga, kami tertarik untuk belajar, bagaimana strategi pemerintah daerah dalam mendapatkan capaian tinggi ini," ujar Riswandy Wasir. Sementara, Anton Carmana, menyampaikan, jika sejauh ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan telah berupaya menangani masalah kesehatan masyarakat dengan menentukan intervensi berdasarkan prioritas masalah kesehatan masyarakatnya. Lebih lanjut anton menjelaskan, jika dalam proses ini, tentu kerja sama lintas sektoral serta dukungan dari pemangku kepentingan sangatlah dibutuhkan. Faktanya, sinergi itu telah berhasil membuktikan, jika pada tahun 2023 kasus HIV/AIDS terdapat 120 kasus dan berhasil turun pada tahun 2024 di angka 85 kasus. Selanjutnya kasus Tuberkulosis pada tahun 2023 terdapat 2.138 kasus, dan di tahun 2024 berhasil turun pada angka 1.686 kasus. "Sedangkan untuk Malaria, hingga September 2024, Kabupaten Lampung Selatan tidak mencatat adanya kasus baru, alias 0%," sambung Anton. Anton Carmana juga turut mengapresiasi bentuk kolaborasi dan sinergi antara pemerintah dan elemen terkait lainnya dalam memperkuat aksi pencegahan dan pengendalian kasus penyakit tersebut. "Kami yakin dan optimis, dengan memperkuat kapasitas sumber daya daerah, terutama dalam perencanaan dan implementasi pembangunan kesehatan, kita dapat mencapai eliminasi HIV, TB, dan Malaria sesuai target nasional 2030," kata Anton. (Abd) [..]

Dibuat oleh : SN
gambar
Lihat Berita
Berita

Gandeng Konsultan Unila, Pemkab Lampung Selatan Gelar FGD Penyusunan KLHS RPJMD 2024-2029

DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2024-2029. Kegiatan yang dibuka Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Setdakab Lampung Selatan, Dulkahar, digelar di Aula Krakatau, kantor bupati setempat, Rabu (9/10/2024). Sementara, dalam kegiatan itu, DLH Kabupaten Lampung Selatan juga menggandeng konsultan dari Universitas Lampung (Unila), Dr. Ir. Abdullah Aman Damai, M.Si, serta Pokja Penyusunan Dokumen KLHS RPJMD dari 37 perangkat daerah dengan jumlah anggota sebanyak 63 orang. Kepala DLH Kabupaten Lampung Selatan, Yudhius Irza, mengatakan, penyusunan Dokumen KLHS RPJMD tersebut sangat penting untuk dilaksanakan. Sebab kata dia, akan menjadi acuan pemangku kepentingan untuk melakukan penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi terhadap seluruh rencana program pembangunan daerah. "Focus Group Discussion ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait adanya peraturan terbaru mengenai penyusunan kajian lingkungan hidup strategis,” kata Yudhius Irza dalam laporannya. Sementara itu, menyampaikan sambutan Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan, Dulkahar mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah terlibat aktif dalam penyusunan dokumen KLHS RPJMD tersebut. "Dengan adanya Dokumen KLHS RPJMD yang komprehensif dan berkualitas, diharapkan rencana pembangunan kita akan lebih terarah, inklusif, serta responsif terhadap tantangan lingkungan dan sosial yang semakin kompleks," ujar Dulkahar. Dulkahar berharap, melalui FGD tersebut, pihaknya dapat menyusun alternatif skenario dan rekomendasi yang relevan untuk menjawab berbagai isu dan tantangan pembangunan, khususnya terkait dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs di Kabupaten Lampung Selatan. "Kebersamaan dan sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeseimbangan di Kabupaten Lampung Selatan," kata Dulkahar. (lmhr) [..]

Dibuat oleh : SN
gambar
Lihat Berita
Berita

Selamat, Desa Bumi Daya Kecamatan Palas Raih Juara 3 Lomba Desa Tingkat Nasional

DISKOMINFO LAMSEL, Bali - Desa Bumi Daya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, berhasil menyabet gelar juara 3 pada Lomba Desa dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Nasional 2024. Sebelumnya, Desa Bumi Daya masuk lima besar ditingkat Regional I Sumatera tahun 2024. Piala penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Prof. Jenderal Tito Karnavian, kepada Kepala Desa Bumi Daya, H. Dudi Hermana, pada agenda Temu Karya Nasional dan Penganugerahan Desa dan Kelurahan Berprestasi Tahun 2024. Dalam acara yang dipusatkan di Gedung Ksirarnawa Art Center Bali, Selasa (8/10/2024), juga turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Thamrin, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan, Erdiansyah. "Alhamdulillah, Desa Bumi Daya berhasil meraih juara tiga tingkat nasional. Ini merupakan hasil dari kolaborasi dan koordinasi yang baik kita semua," ucap Dudi Hermana kepada Diskominfo Lamsel. Tidak hanya itu, Dudi Hermana juga menyampaikan, jika raihan prestasi tersebut telah melewati rangkaian yang sangat Panjang. Dimulai dari penilaian berkas, klarifikasi lapangan, hingga paparan akhir. Puncaknya, lanjut Dudi Hermana, Desa Bumi Daya berhasil mendapatkan juara nasional. "Terima kasih tak hingga untuk seluruh jajaran tim pembina lomba desa baik dari kecamatan, kabupaten, juga provinsi, sehingga Desa Bumi Daya menjadi juara nasional," ujar Dudi Hermana. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Thamrin mengatakan, raihan juara tersebut, merupakan buah dari usaha dalam menciptakan desa yang kaya akan inovasi. Diketahui, Desa Bumi Daya memiliki inovasi sebagai Smart Village, Desa Peduli Pekerja Migran, Desa Inklusi Keuangan atau Desa Nabung Saham, serta Inovasi Zero Stunting melalui Kartu Gizi Desa. "Luar biasa. Dengan juara nasional ini maka sudah bisa dipastikan, jika Desa Bumi Daya ini berhasil menjadi Desa Percontohan Nasional bagi desa-desa se-Indonesia," ujar Thamrin. (Abd) [..]

Dibuat oleh : SN
gambar
Lihat Berita
Berita

Pemkab Lampung Selatan Bersama ATR/BPN Susun Materi Teknis dan Ranperkada RDTR KI Katibung

DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang, atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan kegiatan Konsultasi Publik 2, di Grand Elty Karakatoa, Kalianda, Selasa (8/10/2024). Kegiatan yang dibuka oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Setda Kabupaten Lampung Selatan, Dulkahar itu, terkait pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis penyiapan bahan dan Rankaperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar Kawasan Industri (KI) Katibung. Dulkahar menyampaikan, Konsultasi Publik 2 tersebut merupakan bagian dari tahapan penting dalam penyusunan RDTR KI Katibung dan sekitarnya. Oleh sebab itu, dirinya berharap, dalam Diskusi Publik 2 tersebut bisa mengumpulkan masukan dari masyarakat serta para pemangku kepentingan demi mewujudkan perencanaan tata ruang yang berkelanjutan dan sesuai kebutuhan daerah. "Melalui diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan dokumen perencanaan-perencanaan yang maksimal dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan jangka panjang," kata Dulkahar. Sementara itu, Kepala Subdirektorat Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Ekonomi Wilayah I Kementerian ATR/BPN, Detty Theresia Putung, berharap semua peserta yang hadir dapat memberikan masukan terkait dengan penyusunan RDTR KI Katibung dan sekitarnya. Dirinya mengungkapkan, sebelum memasuki tahap Konsultasi Publik 2, terlebih dahulu telah dilakukan Focus Group Discussion (FGD) 1, Konsultasi Publik 1, FGD 2 yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat luas. "Diharapkan semua peserta yang hadir disini bisa memberikan saran dan masukan, sehingga rencana yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan harapan dan kebutuhan bersama," kata Detty Theresia. (ptm) [..]

Dibuat oleh : SN