Berita

gambar
Lihat Berita
Berita

Nanang Ermanto Resmikan Bantuan Bedah Rumah di Desa Tanjung Sari Natar

DISKOMINFO LAMSEL, Natar - Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto meresmikan bantuan bedah rumah milik Suweni, di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Selasa (06/08/2024). Peresmian bedah rumah melalui program Swasembada Rumahku itu ditandai dengan pengguntingan pita dan penyerahan kunci dari Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto kepada Suweni. Hal itu menandakan pembangunan rumah sudah rampung dikerjakan dan layak untuk ditempati. Program Swasembada Rumahku tersebut merupakan salah satu program inovasi Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem dengan menekan jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi layak huni di Bumi Khagom Mufakat. Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto mengatakan, bantuan tersebut diharapkan memberikan manfaat yang positif bagi Suweni beserta keluarga. "Alhamdulillah pengerjaannya sudan selesai ya bu. Sudah tidak khawatir bocor lagi, sudah nyaman sekarang," kata Nanang Ermanto saat penyerahan kunci secara simbolis. Nanang juga mengatakan, Pemkab Lampung Selatan akan terus berupaya dan berusaha, untuk membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Lampung Selatan. "Ibu Suweni sekarang sudah bisa menikmati masa tua di rumah yang layak. Kami akan terus mengupayakan agar masyarakat Lampung Selatan dapat kesejahteraan secara merata," ujar Nanang. Sementara itu, penerima bantuan, Suweni mengaku sangat bersyukur dan berterimakasih atas sikap tanggap Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam membantu membangun kembali rumah tidak layak huni menjadi layak huni. “Saya sangat berterimakasih atas bantuan dan perhatian yang langsung diberikan pak bupati. Saya senang karena rumah kami bisa menjadi layak dan nyaman untuk dihuni bersama keluarga,” kata Suweni. (Sel) [..]

Dibuat oleh : SN
gambar
Lihat Berita
Berita

Disambangi Bupati Lampung Selatan, Warga Merbau Mataram Ucap Syukur Dapat Bantuan Bedah Rumah

DISKOMINFO LAMSEL, Merbau Mataram – Misnawati, warga Merbau Pendek, Desa Karang Jaya, Kecamatan Merbau Mataram, tidak henti-henti mengucapkan rasa syukur. Misnawati baru saja menerima bantuan bedah rumah melalui Program CSR dari PT Bank Lampung. Terlebih bantuan itu diserahkan langsung oleh Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto. Misnawati pun merasa terharu dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah setempat. “Alhamdulilah sangat senang dan terharu. Terima kasih pemerintah daerah dan pak bupati. Saya sangat terbantu, sehingga bisa punya rumah yang lebih layak,” ucap Misnawati, saat menerima bantuan bedah rumah didampingi suaminya, Selasa (6/8/2024). Misnawati menceritakan, rumahnya yang berdinding geribik sering mengalami kebocoran jika hujan. Melalui program bedah rumah tersebut, dirinya sangat berterimakasih dan berharap akan lebih banyak warga yang kurang mampu terbantu agar dapat memiliki rumah impian yang layak dan nyaman. “Kondisinya sudah tidak layak, kadang juga bocor. Alhamdulilah, hari ini saya mendapatkan bantuan bedah rumah ini dari bapak bupati, saya bersyukur sekali,” kata Misnawati. Sementara, Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto mengatakan, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan akan terus berupaya menuntaskan kemiskinan ekstrem di Lampung Selatan. “Kita terus berupaya agar di Lampung Selatan tidak ada lagi rumah yang tidak layak huni. Nanti tolong pak camat, pak kades dibantu agar pembangunan rumah bisa selesai dengan cepat dan dapat segera dihuni,” imbuh Nanang. (lmhr) [..]

Dibuat oleh : SN
gambar
Lihat Berita
Berita

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD TA 2023

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2023, selengkapnya dapat disimak dalam berkas dibawah ini: Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD TA 2023 [..]

Dibuat oleh : SN
gambar
Lihat Berita
Berita

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA 2023

Ringkasan Dokumen Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 83 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023, selengkapnya dapat disimak dalam berkas dibawah ini: Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA 2023 [..]

Dibuat oleh : SN
gambar
Lihat Berita
Berita

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang APBD

Ringkasan Dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023, selengkapnyadapat disimak dalam berkas dibawah ini: Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang APBD [..]

Dibuat oleh : SN
gambar
Lihat Berita
Berita

Ringkasan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA 2023

Ringkasan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran (TA) 2023, selengkapnyadapat disimak dalam berkas dibawah ini: Ringkasan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA 2023 [..]

Dibuat oleh : SN
gambar
Lihat Berita
Berita

Bupati Lampung Selatan Sampaikan Raperda Perubahan APBD TA 2024

DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda – Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto menyampaikan pengantar nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran (TA) 2024. Raperda itu disampaikan Nanang Ermanto dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Selatan, yang dihadiri 33 anggota dewan dari jumlah 50 anggota dewan secara keseluruhan. Sementara terpantau, rapat paripurna itu dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Agus Sartono didampingi oleh Wakil Ketua II Agus Sutanto serta Wakil Ketua III Amelia Nanda Sari. Paripurna berlangsung di ruang sidang utama gedung DPRD setempat, Senin (5/8/2024). Dalam penyampaiannya, Nanang mengatakan, penyusunan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Lampung Selatan TA 2024 itu pada hakikatnya dimaksudkan untuk menata kembali Rencana Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang telah ditetapkan dalam APBD Induk. “Serta memprogramkan beberapa kegiatan yang bersifat prioritas dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi anggaran, norma dan prinsip anggaran yang berbasis kinerja," kata Nanang. Pada kesempatan itu, Nanang juga menjabarkan secara rinci tentang Rancangan Perubahan APBD TA 2024. Dimana Anggaran Pendapatan Daerah diproyeksi sebesar Rp2.386.916.947.019,00. "Total anggaran pendapatan daerah berkurang sebesar Rp24.226.724.593,00 bila dibandingkan dengan target pendapatan pada APBD Murni,” ungkap Nanang. Lebih lanjut Nanang menyampaikan, untuk anggaran Belanja dialokasikan sebesar Rp2.461.044.585.104,00 bertambah Rp61.367.577.132,00 dibandingkan proyeksi APBD murni. Rinciannya, Belanja Operasi bertambah sebesar Rp47.618.413.640,00, Belanja Modal bertambah sebesar Rp16.281.224.144,00 dan Belanja Transfer bertambah sebesar  Rp1.467.939.348,00. "Adapun penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp. 100.360.168.225,00 bertambah sebesar Rp85.594.301.725, dibanding proyeksi SiLPA pada APBD induk. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan adalah sebesar Rp26.232.530.140,00,” beber Nanang. Nanang berharap, nota pengantar Raperda Perubahan APBD TA 2024 yang telah disampaikan dapat dibahas dan ditindaklanjuti oleh pihak legislatif, untuk dapat disahkan menjadi Peraturan Daerah. "Dan insyaallah dengan kebersamaan, kerja sama dan semangat gotong royong dari kita semua akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap percepatan pembangunan. Sehingga akan memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan,” ujar Nanang. Setelah sambutan bupati, delapan fraksi di DPRD Kabupaten Lampung Selatan, yakni Frkasi PDI Perjuangan, PAN, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKS, Partai Demokrat, PKB, serta Fraksi Gabungan Partai Nasdem Hanura Perindo menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda tersebut. Dari pandangan umum yang disampaikan delapan fraksi di DPRD Kabupaten Lampung Selatan, seluruh Fraksi menyatakan bersedia untuk membahas Rancangan Perubahan APBD TA 2024. [..]

Dibuat oleh : SN
gambar
Lihat Berita
Berita

Pemkab Dan DPRD Lampung Selatan Tandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD TA 2023

DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda – Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto dan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan menandatangani nota kesepakatan bersama terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran (TA) 2023. Penandatangan nota kesepakatan bersama tersebut berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Selatan, yang dilaksanakan secara virtual, Rabu (27/7/2022). Ketua DPRD Lampung Selatan, H. Hendry Rosyadi yang didampingi dua orang wakilnya yakni Wakil Ketua I Agus Sartono dan Wakil Ketua II Agus Sutanto melakukan penandatanganan berita acara kesepakatan tersebut dari Gedung DPRD setempat. Sementara, dari pihak eksekutif, Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto menandatangani nota kesepakatan tersebut secara terpisah dari Aula Rajabasa, kantor bupati setempat. Rapat paripurna yang dihadiri 38 anggota DPRD Lampung Selatan itu, turut dihadiri anggota Forkopimda Lampung Selatan, Sekretaris Daerah Kabupaten beserta para Staf Ahli Bupati, Asisten dan Kepala Perangkat Daerah serta camat di lingkungan Pemkab Lampung Selatan. Ketua DPRD Lampung Selatan, H. Hendry Rosyadi mengatakan, sidang paripurna penandatangan nota kesepakaan tersebut merupakan tindak lanjut dari Paripurna Penyampaian dan Penyerahan Rancangan KUA-PPAS yang telah dilakukan pada Senin (18/07/2022) lalu, dan telah disetujui oleh seluruh Fraksi di DPRD setempat. Hendry menyatakan, dalam pendapat akhirnya, delapan Fraksi DPRD Lampung Selatan yakni Fraksi PDIP, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi PKB, dan Fraksi Nasdem Hanura Perindo sepakat menerima dan menyetujui penandatanganan KUA-PPAS oleh Bupati dan Pimpinan DPRD." “Maka kesimpulan rapat paripurna DPRD pada hari ini adalah menerima dan menyetujui tentang KUA-PPAS APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 dalam nota penandatangan kesepekatan bersama” ujar Hendry Rosyadi. Sementara, Nanang mengatakan, Nota kesepakatan KUA dan PPAS APBD ini adalah rangkuman persetujuan antara Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dengan DPRD Kabupaten Lampung Selatan dalam proses awal penyusunan dokumen penganggaran rancangan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023. "Untuk itu, seluruh catatan, koreksi, rekomendasi, kritik dan saran dari Badan Anggaran DPRD telah kami catat dan terima, serta akan menjadi materi bagi kami dalam penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2023," ucap Nanang. Nanang mengungkapkan, penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2023 telah melalui proses pembahasan dari Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Selatan bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan dilengkapi dengan penyampaian laporan dari Badan Anggaran DPRD. "Dengan adanya kesepakatan atau persetujuan ini, menggambarkan pentingnya menyamakan persepsi tentang  prioritas pembangunan. Tentunya yang kita harapkan adalah hasil yang terbaik dan akan menjadi salah satu persembahan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan," ungkap Nanang. Lebih lanjut, Nanang menuturkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur bahwa dengan telah ditandatangani Nota kesepakatan KUA dan PPAS ini, maka pemerintah Kabupaten Lampung Selatan akan segera menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). "Nanti dari masing-masing perangkat daerah dengan berpedoman pada pagu dan plafon anggaran sementara yang telah kita sepakati bersama, berdasarkan pada RKA tersebut, kami akan menyusun dan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023," tuturnya. (Hy/Nsy) Dokumen KUA PPAS Kabupaten Lampung Selatan TA 2023 selengkapnya dapat dismimak pada berkas berikut: Informasi Kebijakan Umum Angaran (KUA) Informasi Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) [..]

Dibuat oleh : SN
gambar
Lihat Berita
Berita

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD,Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bahwaRKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, seperti:a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atauc. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Perubahan RKPD meliputi perubahan pada kerangka ekonomi dan keuangan daerah; target sasaran pembangunan daerah; prioritas pembangunan daerah; penambahan dan/atau pengurangan programdan kegiatan perangkat daerah; dan target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 selengkapnya dapat dismimak pada berkas berikut: Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 [..]

Dibuat oleh : SN
gambar
Lihat Berita
Berita

KIE SERU BPBD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Inisiator BPBD Lampung Selatan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) bencana didasarkan pada beberapa dasar hukum dan regulasi yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari risiko bencana, meningkatkan kesadaran akan ancaman bencana, serta mempromosikan kesiapsiagaan dan respons yang tepat saat terjadi bencana. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang relevan untuk KIE bencana, antara lain: (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan (3) Kebijakan Nasional Penanggulangan Bencana, yang menjadi arahan dan pedoman strategis dari pemerintah yang mengatur upaya-upaya nasional dalam menghadapi bencana. Kebijakan ini seringkali mencakup strategi KIE sebagai bagian penting dari program nasional untuk membangun ketahanan bencana. Belajar dari pengalaman ini BPBD Lampung Selatan berupaya memaksimalkan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas Selain Desa Tangguh Bencana, yang dilaksanakan memalui pengembangan desa/kelurahan tangguh bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten menerapkan suatu inovasi baru yang berjudul KIE SERU (Komunikasi Edukasi Seru) sasaran dari Pelatihan KIE yang ditujukan kepada  Desa yang berada dikawasan rawan bencana. BPBD Lampung Selatan menginisiasi inovasi Komunikasi Informasi Edukasi (KIE), dan sudah diterapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : B/184/V.02/HK/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Penetapan Inovasi Dan Pelaksana Inovasi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. SK Bupati Penetapan Inovasi ini merupakan regulasi turunan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 23 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 4.1. Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah. Beberapa permasalahan yang sering muncul dalam Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) bencana meliputi Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat, Aksesibilitas Informasi, Kualitas Informasi yang Disediakan, Tingkat Partisipasi Masyarakat. Memahami dan mengatasi permasalahan-permasalahan ini merupakan langkah penting dalam memperbaiki efektivitas program KIE bencana dan membangun masyarakat yang lebih tangguh dan siap menghadapi bencana. Isu strategis dalam Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) bencana mencakup berbagai tantangan dan faktor yang mempengaruhi efektivitas program-program tersebut. Berikut adalah beberapa isu strategis yang sering muncul antara lain Masalah kualitas, konsistensi, dan akurasi informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat mempengaruhi efektivitas program KIE. Informasi yang tidak akurat atau tidak relevan dapat menyesatkan masyarakat dan mengurangi efektivitas persiapan mereka. Mengatasi isu-isu strategis ini membutuhkan pendekatan holistik dan kolaboratif dari pemerintah, lembaga bencana, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan masyarakat umum. Penting untuk terus mengidentifikasi tantangan-tantangan baru dan mengadaptasi strategi untuk memperbaiki efektivitas KIE bencana dan membangun masyarakat yang lebih tangguh dan siap menghadapi bencana. Tahapan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) bencana melibatkan serangkaian langkah strategis untuk menyampaikan informasi yang relevan, mendidik masyarakat tentang bencana, dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi potensi risiko dan dampak bencana. Berikut adalah tahapan umum dalam KIE bencana: 1. Pemetaan Risiko Bencana 2. Perencanaan KIE 3. Pengembangan Materi Edukasi 4. Sosialisasi dan Diseminasi Informasi 5. Pelatihan dan Simulasi 6. Evaluasi dan Umpan Balik Dengan mengikuti tahapan-tahapan ini, diharapkan bahwa program KIE bencana dapat meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana dengan lebih baik dan efektif. Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) bencana memiliki beberapa keunggulan yang penting dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan respons masyarakat terhadap bencana. keunggulan utama dari KIE bencana Meningkatkan Kesadaran dan Pengetahuan KIE bencana membantu meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat tentang potensi risiko bencana yang ada di sekitar mereka. Dengan menyediakan informasi yang tepat dan relevan, masyarakat dapat memahami jenis-jenis bencana, faktor risiko, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi dampaknya. Tujuan dari KIE Seru bencana adalah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons masyarakat terhadap bencana melalui penyampaian informasi, pendidikan, dan advokasi. Secara lebih spesifik, tujuan KIE bencana meliputi: Meningkatkan Kesadaran Masyarakat: Salah satu tujuan utama KIE bencana adalah meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat tentang risiko bencana yang mungkin terjadi di lingkungan mereka. Dengan mengetahui potensi ancaman dan faktor risiko, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya persiapan dan kesiapsiagaan. Memberikan Pengetahuan tentang Bencana: KIE bencana bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang akurat dan relevan kepada masyarakat tentang berbagai jenis bencana, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, kebakaran hutan, dan lain-lain. Informasi ini meliputi karakteristik bencana, gejala peringatan dini, langkah-langkah evakuasi, dan tindakan keamanan lainnya. Mengedukasi tentang Persiapan dan Respons: KIE bencana membantu mengedukasi masyarakat tentang langkah-langkah persiapan yang harus dilakukan sebelum bencana terjadi, seperti merencanakan rute evakuasi, menyusun persediaan darurat, dan mengidentifikasi titik kumpul. Selain itu, program ini juga mengajarkan tindakan respons yang tepat saat bencana sedang berlangsung, seperti penggunaan peralatan pertolongan pertama atau penyelamatan diri sendiri dan orang lain. Membangun Ketahanan Komunitas: Tujuan lainnya dari KIE bencana adalah membangun ketahanan komunitas. Dengan meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas masyarakat, komunitas dapat lebih baik dalam menghadapi dan mengatasi dampak bencana, serta memulihkan diri dengan lebih cepat pasca-bencana. Mengubah Perilaku: KIE bencana bertujuan untuk mempengaruhi perubahan perilaku yang positif di kalangan masyarakat. Hal ini meliputi adopsi praktik-praktik keselamatan dan kesiapsiagaan, seperti mengikuti prosedur evakuasi, tidak menyebarluaskan informasi yang tidak akurat selama krisis, dan berkontribusi dalam upaya bantuan bagi korban bencana. Menyebarkan Informasi Tepat Waktu: Program KIE bencana memiliki tujuan untuk menyediakan informasi yang tepat waktu dan relevan kepada masyarakat. Dengan menggunakan berbagai media komunikasi seperti radio, televisi, media sosial, dan teknologi informasi lainnya, informasi tentang peringatan dini, instruksi evakuasi, dan bantuan darurat dapat disampaikan dengan cepat kepada masyarakat yang terpengaruh. Mendorong Advokasi dan Kebijakan: KIE bencana juga bertujuan untuk mendorong advokasi yang lebih besar terhadap masalah keselamatan bencana di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Dengan meningkatkan kesadaran publik dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan akan ada kebijakan yang lebih kuat dalam mendukung upaya kesiapsiagaan bencana. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, KIE bencana dapat berperan penting dalam membangun masyarakat yang lebih tangguh dan siap menghadapi berbagai ancaman bencana, serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh bencana alam dan bencana terkait manusia. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari KIE Seru: Meningkatkan Kesadaran Masyarakat: KIE Seru membantu meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat tentang risiko bencana yang mungkin terjadi di wilayah mereka. Dengan meningkatkan kesadaran, masyarakat lebih mungkin untuk mengenali tanda-tanda awal bencana, memahami potensi bahaya, dan merespons secara tepat waktu. Pendidikan tentang Risiko dan Penanganan Bencana: KIE Seru memberikan pendidikan yang terstruktur tentang jenis-jenis bencana, karakteristiknya, faktor risiko yang terkait, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi dampaknya. Pendidikan ini penting untuk mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana yang berbeda. Meningkatkan Kesiapsiagaan Individu dan Komunitas: Melalui KIE Seru, masyarakat dilatih untuk merencanakan dan mempersiapkan diri mereka sebelum terjadinya bencana. Ini mencakup perencanaan evakuasi, penyusunan persediaan darurat, penggunaan peralatan pertolongan pertama, dan pembentukan jaringan komunikasi darurat. Memfasilitasi Respons Darurat yang Efektif: KIE Seru membantu memastikan bahwa masyarakat dapat merespons bencana dengan cara yang terorganisir dan efisien. Dengan pengetahuan tentang prosedur evakuasi dan tindakan keamanan, masyarakat dapat berkontribusi dalam upaya evakuasi, penyelamatan, dan pemulihan yang diperlukan. Mengurangi Kerugian Manusia dan Materiil: Dengan meningkatkan kesiapsiagaan dan respons masyarakat, KIE Seru dapat membantu mengurangi jumlah korban jiwa, cedera, dan kerugian materiil akibat bencana. Persiapan yang tepat sebelum bencana dapat mengurangi dampak negatif dan mempercepat pemulihan pasca-bencana. Berikut Pedoman Teknis Inovasi dapat diunduh pada file berikut ini: KIE SERU BPBD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN [..]

Dibuat oleh : SN