DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lampung Selatan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar secara virtual, Senin (6/10/2025).

Rakor nasional yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tomsi Tohir ini menjadi ajang evaluasi dan penguatan strategi daerah dalam menjaga stabilitas harga menjelang akhir tahun.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Kabag Perekonomian, Kantor Bupati Lampung Selatan, dan diikuti jajaran perangkat daerah terkait yang tergabung dalam TPID setempat.

Selain isu inflasi, rapat juga membahas percepatan realisasi belanja daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan agar pemerintah daerah lebih aktif dan responsif dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok.

Ia menyoroti masih tingginya disparitas angka inflasi antarwilayah. Provinsi Sumatera Utara tercatat mengalami inflasi tertinggi mencapai 5,32 persen, sementara Provinsi Maluku Utara menjadi yang terendah dengan 0,99 persen.

“Untuk tingkat kabupaten, Deli Serdang mencatat inflasi tertinggi sebesar 6,81 persen, diikuti Kota Pematang Siantar sebesar 5,84 persen. Dengan angka ini, tentu dampaknya sangat dirasakan masyarakat,” ujar Tomsi Tohir.

Ia menegaskan, pemerintah daerah harus menjaga inflasi tetap dalam kisaran target nasional, yakni 1,5 ± 1 persen, dengan memastikan seluruh dinas bergerak aktif di lapangan. Tito bahkan menekankan perlunya evaluasi terhadap perangkat daerah yang tidak menunjukkan langkah konkret dalam pengendalian harga.

“Pak Bupati atau Wali Kota, kalau dinas-dinas tidak bergerak, saya rasa harus dievaluasi. Kita semua bekerja setiap minggu untuk masyarakat agar kebutuhan pokok tetap terjangkau,” tegasnya.

Melalui Rakor ini, TPID Lampung Selatan menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor serta memastikan kebijakan pengendalian inflasi berjalan efektif di daerah.

Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (ptm)