DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda
– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menunjukkan komitmennya dalam
pengendalian inflasi dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian
Inflasi Daerah yang rutin digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
dari ruang sidang utama Kemendagri, Senin (14/7/2025).
Rakor tersebut berlangsung
secara virtual melalui zoom meeting dan disiarkan langsung lewat kanal
YouTube Kemendagri RI. Dari Lampung Selatan, kegiatan diikuti langsung dari
Ruang Kabag Perekonomian, Kantor Bupati Lampung Selatan, dengan melibatkan
jajaran terkait yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Dalam arahannya, Sekretaris
Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menegaskan pentingnya kecepatan dan ketepatan
penyaluran bantuan serta langkah konkret untuk mengendalikan harga, khususnya
pada komoditas pangan strategis seperti beras dan minyak goreng.
“Sudah dua hari ini kami bersama Bulog melakukan operasi pasar penyaluran beras SPHP. Kita harus bersama-sama memantau daerah prioritas agar penurunan harga benar-benar terjadi,” ujar Tomsi Tohir.
Sementara itu, Deputi Bidang
Statistik Distribusi dan Jasa BPS RI, Pudji Ismartini, memaparkan data inflasi
nasional per Juni 2025. Tercatat:
Inflasi bulanan
(month-to-month) sebesar 0,19 persen
Inflasi tahunan (year-on-year)
sebesar 1,87 persen
Inflasi semester pertama
(Januari–Juni 2025) sebesar 1,38 persen
Pudji menjelaskan bahwa
komponen harga bergejolak menyumbang inflasi tertinggi sebesar 0,77 persen,
disusul harga diatur pemerintah (0,09 persen) dan komponen inti (0,07 persen).
Sejak 2022, komponen ini tercatat lebih sering mengalami inflasi dibanding deflasi.
“Adapun komoditas yang menjadi
penyumbang inflasi tertinggi di bulan Juni antara lain: Beras, Cabai rawit, Bawang
merah, Tomat. Namun demikian, ada pula komoditas penyumbang deflasi, yakni
cabai merah dan bawang putih,” ungkap Pudji.
Melalui rakor ini, Pemkab
Lampung Selatan menegaskan tekadnya untuk terus aktif dalam mengendalikan
inflasi, menjaga stabilitas harga bahan pokok, dan menjamin pasokan pangan
tetap aman bagi masyarakat. (ptm-Kmf)