DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan peringatan keras kepada sejumlah daerah yang belum mampu menunjukkan kinerja optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi virtual bersama pemerintah daerah, Senin (7/7/2025), yang juga diikuti oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Lampung Selatan dari Ruang Kabag Perekonomian, Kantor Bupati Lampung Selatan.

Dalam arahannya, Tito menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan sekadar angka statistik, tetapi menjadi indikator utama kemajuan atau kemunduran suatu wilayah. Ia menyoroti secara khusus daerah-daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah 3 persen, bahkan yang mengalami pertumbuhan negatif.

"Kalau angka pertumbuhan ekonomi suatu daerah masih di bawah 3 persen, itu pertanda daerah tersebut belum bergerak maju. Kalau malah minus, artinya sedang mundur," tegas Tito.

Menurut Tito, pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang jauh lebih luas dibandingkan inflasi. Ia menilai, pertumbuhan ekonomi berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, mencakup sektor pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, hingga penurunan angka kemiskinan.

"Inflasi hanya bicara soal harga barang dan jasa. Tapi pertumbuhan ekonomi itu menyangkut semua aspek kehidupan masyarakat," jelasnya.

Secara nasional, Indonesia mencatat angka pertumbuhan ekonomi sebesar 4,87 persen, menempatkan RI di peringkat ke-45 dari 185 negara di dunia. Di level G20, Indonesia bahkan berada di posisi ke-4, sebuah pencapaian yang patut diapresiasi.

Namun, Tito juga mengungkapkan adanya catatan merah bagi beberapa daerah yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi negatif. Dua kota menjadi sorotan, yakni Kota Pangkal Pinang yang mengalami kontraksi sebesar -2,30 persen dan Kota Bontang yang anjlok hingga -2,51 persen.

"Ini akan kita evaluasi setiap bulan. Jangan sampai ada daerah yang tertinggal jauh, sementara yang lain melaju cepat," ujarnya mengingatkan.

Tito meminta kepala daerah agar tidak hanya fokus pada pengendalian inflasi, melainkan juga menggerakkan roda ekonomi melalui langkah konkret. Ia mendorong optimalisasi potensi lokal, peningkatan investasi, serta penciptaan lapangan kerja sebagai upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kalau ingin masyarakat sejahtera, maka ekonomi daerah harus tumbuh. Kalau tumbuh, otomatis pendapatan naik, kemiskinan turun, layanan publik membaik," katanya. (ptm)