DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda – Komoditas beras kembali menjadi penyumbang terbesar kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) nasional pada pekan keempat Juni 2025. Kenaikan harga beras tercatat mengalahkan komoditas lain seperti daging ayam ras dan cabai merah, menjadikannya faktor utama yang mendorong inflasi daerah.

Data tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri RI pada Senin (30/6/2025). Rapat ini diikuti oleh pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia, termasuk Pemkab Lampung Selatan yang mengikuti dari Ruang Kabag Perekonomian, Kantor Bupati setempat, melalui Zoom Meeting.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan bahwa secara nasional terdapat 16 provinsi yang mengalami kenaikan IPH, 21 provinsi mengalami penurunan, dan satu provinsi tercatat stabil dibandingkan pekan keempat bulan sebelumnya.

"Kalau kita lihat, penyumbang utama IPH secara nasional adalah beras, daging ayam ras, dan cabai merah. Yang perlu segera diperhatikan adalah beras dan minyak goreng," tegas Amalia.

Selain beras, sejumlah komoditas lain seperti bawang merah, bawang putih, gula pasir, dan telur ayam ras juga diperkirakan akan memberikan tekanan harga. Sementara itu, daging sapi dan cabai merah saat ini masih relatif stabil dan memberikan kontribusi rendah terhadap kenaikan harga.

Pembangunan Rumah 3 Juta Unit Masih Terkendala Peraturan Daerah

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dirjen PKP) Fitrah Nur turut menyampaikan progres program nasional pembangunan 3 juta rumah. Targetnya, 1 juta rumah dibangun di desa, 1 juta di kota, dan 1 juta di wilayah pesisir sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Namun, hingga saat ini masih terdapat empat kabupaten yang belum menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) mengenai pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Padahal, kebijakan tersebut dinilai krusial untuk mempercepat realisasi program perumahan rakyat.

“Dari target nasional, APBN 2025 diarahkan untuk membangun 4.909 unit rumah baru, namun realisasinya baru mencapai 180 unit. Sementara dari APBD, target sebanyak 30.382 unit telah terealisasi sekitar 28.000 unit,” jelas Fitrah.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemerintahan hingga ke tingkat desa, serta perlunya pendataan wilayah secara menyeluruh dan sosialisasi massif untuk mendorong semangat gotong royong dalam pembangunan perumahan, baik oleh pemerintah maupun swasta. (ptm-kmf)