Birokrasi Digital Ala Sumedang Jadi Magnet! Lampung Selatan Kirim 14 Perangkat Daerah Belajar Digitalisasi
DISKOMINFO LAMSEL, Sumedang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung
Selatan dan Pemkab Sumedang resmi menjalin kerja sama strategis melalui
penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait
Berbagi Informasi dan Inovasi Daerah. Penandatanganan dilakukan
langsung oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, dan Bupati Sumedang,
Dony Ahmad Munir, di Gedung Command Center, Kompleks Pemerintahan Kabupaten
Sumedang, Jumat (4/7/2025).Kolaborasi ini melibatkan 14 Perangkat
Daerah dari Lampung Selatan, mencakup Bappeda, BPPRD, BRIDA, BKD, DPMPTSP,
Dinas Kominfo, Dinas Perindag, Dinas Dalduk dan KB, Dinas Sosial, Dinas
Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas PMD, Disdukcapil, hingga Disnaker.Kerja sama ini diproyeksikan
sebagai langkah percepatan pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang lebih
modern, inovatif, dan berbasis teknologi.Bupati Lampung Selatan, Radityo
Egi Pratama, mengungkapkan bahwa Kabupaten Sumedang dipilih sebagai mitra
karena dinilai telah berhasil menerapkan berbagai inovasi dalam sistem
pemerintahan. Ia pun berharap dapat meniru kesuksesan Sumedang dalam membangun sistem
birokrasi yang efisien dan berbasis teknologi.“Saya dikasih masukan, kalau
mau belajar pemerintahan, ke Sumedang tempatnya. Maka kami niatkan ke sini
untuk belajar. Kami ingin mengikuti kesuksesan Kabupaten Sumedang dalam
membangun sistem pemerintahan yang inovatif dan teruji,” ujar Egi dalam
sambutannya.Sementara itu, Bupati Sumedang,
Dony Ahmad Munir, menyambut hangat kedatangan rombongan dari Lampung Selatan.
Ia menilai kolaborasi antardaerah seperti ini sangat penting untuk memperkuat
kinerja dan berbagi solusi atas berbagai tantangan daerah.“Ini sebuah kehormatan dan
kebanggaan bagi kami. Kita ini berbagi pengalaman, dan saya yakin Lampung
Selatan pun memiliki banyak hal yang bisa kami pelajari,” ujar Dony.Menurut Dony, setiap daerah memiliki
tantangan yang berbeda—seperti kemiskinan, pengangguran, dan kualitas layanan
publik. Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, Sumedang memilih untuk
melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh dan memperkuat Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).“Kami ubah budaya dari dilayani
menjadi melayani, dari zona nyaman ke zona kompetitif, dan dari sistem manual
ke digital. Peran pemimpin adalah merancang arah kebijakan, sementara
transformasinya dijalankan melalui platform digital oleh Dinas Kominfo. Pelayanan
dan pemantauan dilakukan secara digital,” jelasnya.
Kerja sama antara Lampung
Selatan dan Sumedang ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam pengembangan
sistem pemerintahan berbasis inovasi, sekaligus mendorong kolaborasi
antardaerah sebagai strategi menghadapi tantangan pembangunan masa depan. (ptm)