SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah ;

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah ;
  2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah ;
  3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah ;
  4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah ;
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Sekertaris Daerah

Sekretaris Daerah mempunyai tugas :

  1. Menyusun  kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan ;
  2. Mengoordinasikan  pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ;
  3. Memantau dan melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan ;
  4. Melaksanakan pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah ;
  5. Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku ;
  6. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier ;
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
  8. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati.

 

A. Asisten Administrasi Pemerintahan

Asisten Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan pembinaan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan, Organisasi, dan Hukum;

     Ruang Lingkup Koordinasi Asisten Pemerintahan meliputi :

  1. Sekretariat DPRD;
  2. Inspektorat;
  3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  4. Badan Kepegawaian dan Diklat;
  5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  6. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
  7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, khusus Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  8. Satpol PP;
  9. Kecamatan;
  10. Desa / Kelurahan.

     Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Asisten Administrasi Pemerintahan mempunyai fungsi :

  1. perumusan kebijakan dan pembinaan administrasi pelaksanaan kegiatan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan;
  2. perumusan kebijakan peraturan perundang-undangan;
  3. perumusan bahan kebijakan dan pembinaan pelayanan publik;
  4. penyelenggaraan pembinaan organisasi;
  5. penyelenggaraan dan pengaturan pelimpahan kewenangan kepala daerah kepada camat dan lurah;
  6. pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, perumusan perundang-undangan, pelayanan umum, dan pembinaan organisasi.
  7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

    Asisten Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas :

  1. merumuskan kebijakan dan pembinaan administrasi pelaksanaan kegiatan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan;
  2. merumuskan kebijakan peraturan perundang-undangan;
  3. merumuskan bahan kebijakan dan pembinaan pelayanan publik;
  4. menyelenggarakan pembinaan organisasi;
  5. menyelengarakan dan mengatur pelimpahan kewenangan kepala daerah kepada camat dan lurah;
  6. mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, perumusan perundang-undangan, pelayanan umum, dan pembinaan organisasi.
  7. memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
  8. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
  9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  10. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Sekretaris Daerah.


A.1. Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat  Daerah dalam bidang  hukum berupa perumusan kebijakan bidang hukum meliputi pengumpulan bahan, koordinasi dan meneliti perumusan Peraturan Perundang – Undangan, mendokumentasikan, mensosialisasikan dan mendistribusikan produk hukum dan memberikan bantuan hukum kepada Aparat Pemerintah Daerah baik di dalam maupun di luar Pengadilan dalam perkara-perkara perdata dan Tata Usaha Negara;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Hukum mempunyai fungsi :

  1. pengumpulan bahan telaahan dalam penyusunan produk hukum daerah;
  2. penelitian, penelaahan dan pengevaluasian terhadap perumusan peraturan perundang-undangan;
  3. pembinaan, monitoring dan evaluasi produk hukum daerah dan desa;
  4. penghimpunan peraturan perundang-undangan, mendokumentasikan serta mensosialisasikan dan mendistribusikan produk hukum;
  5. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada aparat pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam perkara perdata dan tata usaha negara;
  6. sinkronisasi antar produk hukum daerah dan antara produk hukum daerah Kabupaten Banyuwangi dengan produk hukum daerah propinsi dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  7. penyelenggaraan, pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan penatausahaan Bagian Hukum;
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pemerintahan.

 

A.2. Bagian Pemerintahan

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, penetapan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan serta pelaporan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan dan memfasilitasi urusan dan permasalahan pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas, Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi:

  1. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
  2. perumusan kebijakan guna menyusulkan penataan daerah;
  3. pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum;
  4. pengusulan peresmian pengangkatan dan pemberhentian anggota DPRD;
  5. pengkoordinasian dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugasperbantuankan kepada SKPD dan pemerintahan desa;
  6. perumusan kebijakan pengembangan kerjasama daerah serta pelaporan pelaksanaan kerjasama antar daerah kepada pemerintah provinsi;
  7. pengkoordinasian dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/desa/kelurahan;
  8. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
  9. pelaksanaan penetapan penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (paten) serta pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (paten);
  10. pelaksanakan dan penetapan kebijakan perbatasan daerah, toponimi dan pemetaan wilayah, pengembangan wilayah perbatasan dan penetapan luas wilayah;
  11. pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian permasalahan pertanahan;
  12. pengkoordinasian penyelesaian permasalahan-permasalahan pemerintahan di daerah secara terpadu.

 

A.3. Bagian Organisasi

Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembinaan Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), pelayanan publik, budaya kerja, pengawasan melekat, analisis jabatan, LAKIP dan AKIP.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Organisasi mempunyai fungsi:

  1. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan analis dan formasi jabatan serta pendayagunaan aparatur;
  2. pengumpulan dan pengolahan data serta menyiapkan bahan pembinaan dan penataan kelembagaan di lingkup Pemerintah Kabupaten;
  3. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketata laksanaan yang meliputi tata kerja, metode kerja dan prosedur kerja;
  4. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan publik, budaya kerja dan pengawasan melekat;
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pemerintahan.

 

B. Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang perekonomian, kesejahteraan rakyat dan pembangunan;

     Ruang lingkup koordinasi Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat meliputi:

  1. Dinas Pendidikan;
  2. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
  3. Dinas Pertanian, Kehutanan Dan Perkebunan;
  4. Dinas Peternakan;
  5. Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
  6. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
  7. Dinas PU Pengairan;
  8. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan;
  9. Dinas Koperasi dan UMKM;
  10. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  11. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  12. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
  13. Dinas Kelautan dan Perikanan;
  14. Dinas Kesehatan;
  15. Bappeda;
  16. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
  17. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB;
  18. Badan Lingkungan Hidup;
  19. Kantor Ketahanan Pangan;
  20. RSUD ( RSUD Blambangan – RSUD Genteng );
  21. Kecamatan;
  22. Desa khususnya Pemberdayaan Masyarakat.

 

     Untuk melaksanakan tugas, Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

  1. pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang perekonomian, kesejahteraan rakyat dan pembangunan;
  2. perumusan bahan kebijakan penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau penyelenggaraan kegiatan di bidang perekonomian, kesejahteraan rakyat dan pembangunan;
  3. penyelenggaraan pembinaan kegiatan perekonomian, kesejahteraan rakyat dan pembangunan;
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

 

    Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas:

  1. melaksanakan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang perekonomian, kesejahteraan rakyat dan pembangunan;
  2. merumuskan bahan kebijakan penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau penyelenggaraan kegiatan di bidang perekonomian, kesejahteraan rakyat dan pembangunan;
  3. menyelenggarakan pembinaan kegiatan perekonomian, kesejahteraan rakyat dan pembangunan;
  4. memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
  5. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
  6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  7. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Sekretaris Daerah.

 

B.1. Bagian Perekonomian

Bagian Perekonomian mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengelola data/bahan penyusunan pedoman dan atau petunjuk teknis pelaksanaan dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan serta pelayanan sarana perekonomian, produksi dan distribusi, pertambangan dan kelautan;


Untuk melaksanakan tugas pokok, Bagian Perekonomian mempunyai fungsi:

  1. pengumpulan dan pengolahan data/bahan penyusunan pedoman dan atau petunjuk teknis dalam rangka pelayanan, pembinaan, peningkatan, sarana perekonomian, pengembangan perusahaan daerah, perbankan dan penyertaan modal;
  2. pengumpulan, pengolahan data/bahan penyusunan pedoman dan atau petunjuk teknis dalam rangka pelayanan, pembinaan, peningkatan optimalisasi dan efektivitas kegiatan produksi dan distribusi;
  3. pengumpulan, pengolahan dan analisis data penyusunan pedoman dan atau petunjuk teknis dalam rangka pelayanan, pembinaan, peningkatan optimalisasi dan efektivitas kegiatan pertambangan dan energi serta kelautan;
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dengan tugas dan fungsinya.

 

B.2. Bagian Pembangunan

Bagian Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan penyusunan kebiijakan, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Pembangunan mempunyai fungsi:

  1. penyiapan bahan kebijakan pemerintahan daerah di bidang administrasi, evaluasi dan pelaporan pembangunan;
  2. penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah;
  3. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja tahunan di lingkungan Sekretariat Daerah;
  4. penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan;
  5. pengkoordinasian dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan LKPJ Bupati;
  6. fasilitasi pelaksanaan proses pelelangan pengadaan barang/jasa;
  7. pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan secara periodik baik bulanan, tribulanan maupun tahunan;
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dengan tugas dan fungsinya.

 

B.3. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah bahan serta menyiapkan saran dan pertimbangan dalam rangka usaha dan kegiatan di bidang peningkatan kesejahteraan rakyat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

  1. pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis peningkatan kesejahteraan rakyat;
  2. pelaksanaan dan pemantauan pemberian bantuan di bidang pelayanan dan bantuan pada masyarakat;
  3. pengumpulan dan pengolahan data serta menyiapkan saran dan pertimbangan dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan rakyat;
  4. pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan saran dan pertimbangan dalam rangka pembinaan di bidang agama, pendidikan, kebudayaan, generasi muda dan olah raga;
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dengan tugas dan fungsinya.

 

C. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang perlengkapan, umum, humas dan protokol;

Ruang lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum meliputi:

  1. Dinas Pendapatan
  2. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD)
  3. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
  4. Kecamatan
  5. Kelurahan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi:

  1. pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Perlengkapan, Umum, Humas dan Protokol;
  2. perumusan bahan kebijakan penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau penyelenggaraan kegiatan di bidang perlengkapan, umum, humas dan protokol;
  3. penyelenggaraan pembinaan kegiatan perlengkapan, umum, humas dan protokol;
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas:

  1. melaksanakan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang perlengkapan, umum, humas dan protokol;
  2. merumuskan bahan kebijakan penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau penyelenggaraan kegiatan di bidang perlengkapan, umum, humas dan protokol;
  3. menyelenggarakan pembinaan kegiatan perlengkapan, umum, humas dan protokol;
  4. memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
  5. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
  6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  7. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Sekretaris Daerah.

 

C.1. Bagian Perlrengkapan

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program pengadaan kebutuhan, analisa dan distribusi barang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana dan pengolahan data kebutuhan perbekalan, perlengkapan dan material;
  2. pengumpulan dan pengolahan data di bidang harga dan mutu;
  3. penyusunan rencana kebutuhan instansi-instansi di lingkungan pemerintah daerah untuk diintegrasikan dan disinkronisasikan dalam rangka pembuatan/penyusunan rencana Anggaran P-endapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  4. pengolahan data dan penyusunan rencana kebutuhan perbekalan dan material;
  5. pelaksanaan administrasi perbekalan, perlengkapan dan material;
  6. pelaksanaan standardisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah;
  7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum.

 

C.2. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga, sandi, tata usaha dan kepegawaian dan penatausahaan keuangan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum mempunyai fungsi;

  1. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang urusan rumah tangga, sandi, tata usaha, kepegawaian dan penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah;
  2. pelaksanaan urusan rumah tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
  3. pelaksanaan urusan dan pengaturan, pemanfaatan gedung serta keamanan bangunan di lingkungan Sekretariat Daerah serta rumah jabatan;
  4. pelayanan dan pemeliharaan kendaraan operasional Pemerintah Daerah dan gedung di lingkungan Sekretariat Daerah;
  5. pelaksanaan urusan di bidang kearsipan internal bagi pimpinan daerah dan penatausahaan pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah;
  6. pelaksanaan persandian dan telekomunikasi serta pengamanan terhadap alat-alat persandian dan telekomunikasi di lingkungan Sekretariat Daerah;
  7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

C.3. Bagian Humas dan Protokol

Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan di bidang kehumasan dan keprotokolan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Humas dan Protokol mempunyai fungsi;

  1. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pelayanan dan pengelolaan informasi dan keprotokolan;
  2. pemberian informasi kepada masyarakat berkaitan dengan kebijakan, program dan kegiatan pemerintah kabupaten;
  3. pengelolaan informasi yang akan dikomunikasikan kepada masyarakat;
  4. pemenampungan aspirasi publik sebagai masukan dalam mengevaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemerintah kabupaten;
  5. penyiapan dan pengaturan segala bentuk acara resmi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten;
  6. pengaturan penerimaan dan pelayanan tamu-tamu pemerintah kabupaten;
  7. pengaturan dan penyiapan kegiatan upacara-upacara hari-hari besar nasional;
  8. pengaturan dan penyiapan acara-acara yang dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati dan pejabat pemerintah daerah;
  9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi umum sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kepala Daerah

DR. H. ZAINUDIN HASAN, M.Hum
Bupati Lampung Selatan
NANANG ERMANTO
Wakil Bupati Lampung Selatan

Agenda Kegiatan

Area Member



Not Register ? Register on Here

Banner Iklan