Nanang Pimpin Upacara HUT Otonomi Daerah ke XX Tahun 2016

4Web Otda.JPGPosted By : mm/kominfo at 25-04-2016 15:39:45

KALIANDA – Wakil Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto memimpin upacara mingguan yang disatukan dengan peringatan HUT Otonomi Daerah (Otda) ke XX tahun 2016 tingkat Kabupaten Lampung Selatan.

Upacara yang berlangsung di Lapangan Korpri, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, Senin (25/04), terlihat berbeda dengan banyaknya peserta mulai dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) yang mengikuti upacara rutin tersebut.

Mengingat sebelumnya, Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan, mewanti-wanti aparaturnya yang tidak disiplin terlebih tidak mau mengikuti upacara bendera yang hanya dilaksanakan satu minggu sekali.“Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran bapak ibu untuk mengikuti upacara pagi ini. Saya harap kondisi ini bisa tetap dipertahankan,” kata Nanang yang menjadi pembina upacara.

Disamping itu, Nanang menyampaikan, seiring dengan telah diberlakukannya kebijakan Masyarakat Ekonomi Eropa Asean (MEA), diharapkan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus menata seluruh elemen otonomi daerah, agar masyarakat Kabupaten Lampung Selatan tidak menjadi penonton dalam era persaingan bebas.

“Di era MEA diberlakukan lima arus bebas dalam aktivitas ekonomi antar negara Asean, yakni, arus bebas barang, arus bebas jasa, arus bebas tenaga kerja terampil, arus bebas modal, dan arus bebas investasi. Untuk itu, melalui pemantapan Otonomi Daerah, kita tidak akan kalah bersaing dengan negara-negara Asean lainya,” ucap Nanang yang menyampaikan amanat Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Lebih lanjut dikatakan Nanang, berdasarkan laporan World Economic Forum (WEF) dalam Global Competitiveness tahun 2015-2016, dari hasil survei peringkat daya saing 144 negara, daya saing Indonesia berada pada peringkat ke-37.

Serta, hasil survey doing business oleh International Finance Coorporation (IFC) World Bank Tahun 2015, menyatakan bahwa untuk penyelesaian perizinan memulai usaha di Indonesia masih membutuhkan waktu rata-rata 52,5 hari, sedangkan Vietnam 34 hari, Thailand 27,5 hari, Timor Leste 10 hari, Malaysia 5,5 hari dan Singapura 2,5 hari. “Berdasarkan data ini, memberi gambaran bahwa dalam penyelesaian izin memulai usaha, Indonesia masih jauh berada di bawah negara lainnya di kawasan ASEAN,” terangnya.

Nanang menambahkan, guna mempercepat pencapaian tujuan Nawacita dan mendorong pertumbuhan iklim investasi di Indonesia, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan kepada seluruh menteri, kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK), gubernur, dan bupati/walikota, untuk segera melakukan simplikasi regulasi yang menjadi kewenangan masing-masing dengan kurun waktu regulasi yang diterbitkan pada tahun 2006-2015.

Presiden dalam acara pembukaan Konferensi Nasional Forum Rektor Indonesia 2016 di Universitas Negeri Yogyakarta, juga telah menyatakan bahwa terdapat 42.633 peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, dan 3.000 peraturan daerah yang harus dibatalkan tahun 2016.

“Untuk itu, Mendagri meminta kepada para gubernur, bupati dan walikota bersama dengan DPRD untuk segera menindaklanjuti pembatalan peraturan daerah di daerah masing-masing, khususnya peraturan daerah yang menghambat investasi dan perizinan, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” ujar Nanang.

Kepala Daerah

DR. H. ZAINUDIN HASAN, M.Hum
Bupati Lampung Selatan
NANANG ERMANTO
Wakil Bupati Lampung Selatan

Agenda Kegiatan

Area Member



Not Register ? Register on Here

Banner Iklan